Connect with us

Nasional

Menelanjangi Fatwa MUI, Semoga mengakui telah terjadi transaksi

Published

on

menelanjangi-fatwa-mui

Langkah-langkah Jokowi memang luar biasa. Saya sempat kehabisan ide bagaimana Presiden bisa menangangi kasus Ahok secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Tapi tiba-tiba Presiden meminta gelar perkara dibuat terbuka dan transparan, persis seperti tuntutan FPI dan pendemo. Tujuannya agar rakyat tau apa yang sebenarnya terjadi.

Jelas ini di luar kebiasaan. Sebab biasanya gelar perkara dibuat tertutup, tidak diliput media secara live. FPI yang berniat melengserkan Jokowi pun kebingungan, sebab ini di luar prediksi mereka. Dipikirnya gelar perkara seperti biasa, tertutup, lalu mereka bisa berkoar lagi bahwa Presiden melindungi Ahok dan melakukan konspirasi.

Inilah kenapa FPI marah dan tidak mau gelar perkara dibuat terbuka. Sebab rencana mereka untuk melengserkan Jokowi jadi berantakan. Mereka tidak bisa lagi memfitnah Presiden melindungi Ahok atau melalukan konspirasi, sebab gelar perkara sudah dibuat terbuka.

Beberapa hari ke depan, rakyat Indonesia akan disuguhkan tayangan dan fakta yang terjadi selama ini. Semua orang akan dibuat paham dengan tayangan live gelar perkara.

Jika rakyat rasional, maka suara Ahok untuk Pilgub DKI akan tak terbendung, bisa di atas 70%. Sebab dapat dipastikan perjalanan gelar perkara akan menjelaskan sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi. Sementara FPI dan para pendemo akan kelihatan bodohnya.

Rakyat akan paham bahwa yang dipermasalahkan FPI dan surat MUI adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Mari kita bahas apa yang mereka permasalahkan.

Point penting tentang kebodohan MUI ada di point nomer 4 dan 5 dalam surat pendapat dan sikap keagamaan:

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Di sini MUI salah kaprah. Sebab memposisikan semua yang menyampaikan dalil Almaidah 51 dapat dipastikan ulama. Sehingga ulama dianggap berbohong. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak orang yang bukan ulama namun menggunakan dalil Almaidah 51.

Kalau MUI tetap tidak mengakui kesalahannya ini, maka MUI akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri.

Selain itu, ucapan persis seperti yang Ahok katakan juga pernah diucapkan oleh Habib Rizieq. Persis. Silahkan lihat video ini:

Jika MUI menggunakan standar berpikir yang sama, maka Habib Rizieq juga harus disebut menghina ulama dan ummat Islam. Harus. Sebab ucapannya sama. Coba perhatikan:

“Jadi saya cerita ini supaya bapak ibu semangat. Ga usah kepikiran ‘ah nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar’ nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya,” kata Ahok.

“Kata nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya ummat, akan menghancurkan aku punya ummat, aku lebih takut kepada dia daripada kepada dajjal, ini orang lebih bahaya daripada dajjal. Nabi ditanya siapa ya rasulallah? Nabi menjawab ulama ussu’ ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang sukaa memutar balikkan ayat, ulama yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum sindik, yang menggunakan ayat-ayat Alquran untuk membenarkan daripada kemungkaran dan kebatilannya. Naudubillahi mindalik.

Jadi kata nabi ini lebih bahaya dari dajjal, lebih menakutkan dari dajjal, dia nipu ummat pakai ayat Alquran, dia nipu ummat pakai hadits nabi, naudubillahi mindalik,” kata Habib Rizieq.

Melihat kenyataan ini, jika MUI waras, maka seharusnya Habib Rizieq juga distempel menghina ulama dan ummat Islam. Lebih dari itu, MUI harus juga perlu keluarkan surat pendapat bahwa Nabi Muhammad juga menghina ulama dan ummat Islam. Harus seperti itu, jika menggunakan standar berpikir yang sama.

Jika MUI tidak mengeluarkan surat pendapat seperti yang mereka buat untuk Ahok, maka tidak ada yang bisa mengelak bahwa surat MUI sebenarnya bersifat politis.

Sebaiknya MUI mengaku saja lah, dibayar berapa sama SBY? daripada rakyat Indonesia semakin tak terkendali,  nanti MUI pasti akan jadi sasaran amuk massa jika terjadi rusuh. Karena dalam kerusuhan, selalu ada dua kubu.

Sementara FPI tidak bisa lagi mengatakan bahwa almaidah tidak bisa digunakan untuk membohongi masyarakat. Sebab Habib Rizieq mengatakan banyak ulama yang nipu pakai ayat alquran. Mereka juga tidak bisa lagi bermain kata, bahwa dengan atau tanpa kata “kata” pakai akan sama saja.

Semuanya jadi semakin terang benderang, siapa yang bodoh, dungu dan siapa yang mengeluarkan fatwa karena dibayar. Semoga MUI atau SBY mengakui telah terjadi transaksi untuk sebuah fatwa, agar tidak ada lagi demo dan polisi luka-luka.

Begitulah kura-kura.

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending