Menristek Dikti : Pemilu 2019, Rektor Harus Mundur Jika Nyaleg

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Garudacitizen.com – Memasuki tahun 2019, tentunya suhu politik semakin memanas. Bahkan, situasi Politik tersebut dapat berpengaruh pada semua lini, salah satunya di lingkungan pendidikan tinggi.

Oleh sebab itu, Menteri Riset, teknologi dan pendidikan tinggi ( Menristekdikti ) Mohamad Nasir (M.Nasir) setelah usai meresmikan gedung teknik Universitas Siliwangi Tasik Malaya Jawa Barat pada hari senin (8/1/2018) lalu, yang dihimpun dari INDOPOS, M.Nasir sempat menegaskan, bahwa dirinya saat ini sangat mewanti-wanti jajarannya agar untuk tidak berpolitik.

“Pendidikan Tinggi (Dikti) tidak dibenarkan berpolitik,”tegas M.Nasir.

M.Nasir juga mengatakan, di lingkungan pendidikan tinggi harus netral dari kegiatan politik. Bahkan, Seorang Rektornya pun harus lebih kosentrasi pada masalah pendidikan akademik. Namun, bila mana seorang rektor tersebut terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka seorang Rektor tersebut harus menanggalkan jabatannya.

Apa lagi Ia seorang rektor yang Universitas nya setiap tahu mendapatkan bantuan dari APBD setempat. Mengapa dikatakan demikian, Karena selain dilarang oleh Menritek Dikti, hal itu juga dilarang oleh aturan PKPU Nomor 20 pasal 7 tahun 2018.

“Seorang Rektor wajib mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD atau DPR alias nyaleg di pemilu 2019 yang akan datang,”kata M.Nasir.

Disisi lain, Menristek Dikti juga mengatakan, menjelang pileg dan pilpres 2019, dirinya melarang keras melakukan kampanye di dalam kampus. Menurutnya, Kampus adalah lingkungan untukmengembangkan ilmu dan harus bersih dari praktik politik.

“Kampanye untuk calon DPR atau DPRD dan Calon presiden dan wakil presiden tidak boleh dalam kampus, karena kampus adalah tempat untuk mengembangkan akademik  yang berkualitas,”jelas M.Nasir.

Namun apa yang disampaikan oleh M.Nasir tersebut, tidak berlaku dalam Universitas Ratu Samban (UNRAS) di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Karena salah seorang rektor UNRAS saat menjadi calon legislatif DPRD Propinsi Bengkulu tidak pernah melakukan pengunduran diri.(**Ben)

Latest News

Zaman Bupati Mian, Miliaran Anggaran Dinkes 2018 Diduga Syarat KKN

Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian. Miliaran anggaran yang bersumber dari APBD tahun...

Apa itu numerologi? Dan apa hubungannya dengan ARC Bali

Numerologi adalah sistem angka untuk mengukur getaran huruf-huruf alfabet, ini dipercaya dapat mengungkap; kepribadian manusia, keinginan, pikiran, tindakan dan pengalaman. Dapat dipahami...

8 Desa Merigi Ujan Mas Minta Perbaikan Jalan, Rudi : 2020 Belum Di Anggarkan

BedahBerita.Co.Id, Ketua Kelompok Tani Genting Surian R Sumantri meminta pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mengabulkan permohonan mereka terkait pembangunan jalan yang di...

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa...

DID, Hutang SMI, Fee, Lahan Dan OTT Dilaporkan FPR Ke KPK Item Indikasi Korupsi

BedahBerita.Co.Id, Hari ini 1 November 2019 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu memasukan sejumlah laporan kasus yang tak jelas penyelesaiannya dan indikasi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -