Connect with us

Nasional

Kenapa Sari Roti Diboikot? Karena Membongkar Kebohongan Mereka

Published

on

mengapa sari roti diboikot

Alhamdulillah.  Akhirnya kita harus bersyukur karena satu persatu kebohongan aksi 212 yang katanya untuk bela Islam itu terbongkar. Allah memang maha asik, dan punya cara-cara tak terduga untuk membuka kemunafikan dan kebohongan yang dilakukan oleh media yang mengatasnamakan media islam.

Pada saat aksi 212 diberitakan ada banyak logistik yang dibagikan gratis. Katanya semua dari sumbangan masyarakat. Ada salah satu tokoh ustad bayaran mengatakan ini seperti surga, semua gratis. Subhanallah. Sementara dari sisi cerita termehek-mehek, mereka juga gunakan istilah sakti “subhanallah” untuk mengumpulkan emosi publik. Melalui web pskpayungan dan yang sesapian dengannya, mereka membangun cerita bahwa pedagang roti yang tak punya apa-apa saja ikut membantu memberikan dagangannya secara gratis untuk para mujahid. Subhanallah dan Allahuakbar mereka selipkan untuk mendramatisir cerita.

Tapi kemudian cerita bombastis ini menjadi bumerang yang sangat mematikan setelah pihak PT Sari Roti mengklarifikasi bahwa mereka tidak ikut terlibat dalam aksi 212. Berikut klarifikasi Sari Roti:

Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai adanya pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle) pada Aksi Super Damai 212, dengan ini kami sampaikan bahwa:
 
1. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. selaku produsen produk Sari Roti memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terlaksananya Aksi Super Damai 212 yang berjalan dengan lancar dan tertib pada tanggal 2 Desember 2016.

2. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dengan senantiasa berusaha untuk menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia.

3. Dengan tidak mengurangi apresiasi kami atas Aksi Super Damai kemarin, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tidak terlibat dalam semua kegiatan politik. Kemunculan informasi mengenai pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang berada diluar kebijakan dan tanpa seijin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. menyampaikan bahwa:

1. Produk Sari Roti tersebut adalah produk yang dibeli oleh salah seorang Konsumen melalui salah satu Agen yang berlokasi di Jakarta.
    
2. Pihak Pembeli meminta agar produk tersebut dapat diantarkan ke area pintu masuk Monas dan dipasangkan tulisan “gratis” tanpa pengetahuan dan perijinan dari pihak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

3. Demikian informasi ini kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman diberbagai pihak. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. berkomitmen untuk selalu menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak terlibat dalam semua aktivitas kegiatan politik.

Klarifikasi PT Sari Roti ini menjadi sangat penting untuk membongkar kebohongan dan kemunafikan media terkait aksi 212. Sehingga sekarang kita jadi tahu bahwa sebenarnya tidak benar berita pedagang roti yang memberikan dagangannya secara gratis. Cerita bombastis memberi karena Allah dan sebagainya itu hanyalah kebohongan yang terstruktur sistematis dan massif.

Sebab faktanya, ada donatur yang membeli Sari Roti dalam jumlah banyak, kemudian menyuruhnya untuk diantarkan ke pintu Monas dan dipasang tulisan “Gratis.” Hal ini pasti valid. Jika mau ditelusuri, mungkin juga akan membantu polisi untuk mengumpulkan data donatur yang biayai ricuh demo 411. Saya rasa malam ini Polri sudah mendapatkannya dari pihak Sari Roti.

Boikot Sari Roti

Beberapa kelompok orang kemudian menyuarakan memboikot Sari Roti. Ini karena cerita-cerita bombastis mereka terbongkar. Mereka yang sebelumnya menyebut nama Allah untuk membuat pembaca terharu karena ada pedagang roti yang ikut mendukung aksi 212, kini harus dibuat malu. Sebab faktanya yang memberi mereka roti gratis sebenarnya bukan rakyat kecil, tapi ada donaturnya, ada pembeli dalam partai besar.

Saya juga harus kembali bersyukur karena mereka memboikot Sari Roti. Sebab ini jadi mengkonfirmasi bahwa mereka itu sebenarnya bukan menyuarakan kebenaran, tapi mendukung kebohongan demi kebohongan. Sama seperti mereka membenci metrotv dan media mainstream lainnya, tapi begitu fanatik dengan web pskpayungan dan yang sesapian dengannya. Sebab mereka ingin membaca berita yang sesuai dengan keinginan dan mendukungnya untuk terus membenci pemerintah Indonesia.

Konfirmasi adanya donatur

Dalam logika sederhana, aksi sebanyak itu pasti ada donaturnya. Pasti. Bahwa kemudian dibantah oleh para ustad bayaran dan menyebutnya ini semua “karena Allah” itu sama sekali tidak bisa mengubah kenyataan. Kenyataannya ada donatur.

Pengakuan Sari Roti semakin mengkonfirmasi bahwa memang ada donatur aksi yang menginginkan keributan di negeri ini. Sebelumnya saya juga sudah menuliskan bahwa ada donatur yang sengaja menyerang web penulis dengan ddosh selama 6 jam perhari, dengan biaya minimal 200 juta rupiah perjamnya. Kemudian memblokir FB saya, yang secara tekhnis baru bisa terjadi jika ada pelaporan lebih dari 5,000 akun. Kejadian ini sudah saya laporkan ke lingkaran Menkominfo, sebab pasti ada keterkaitannya dengan aksi 212. Selengkapnya di: Bukti Provokator 212 Gagal Rugi Bandar

Pertanyaannya kemudian, siapa yang mau keluar uang milyaran rupiah untuk sesuatu yang tidak ada gunanya seperti itu? Siapa yang mau beli roti dalam jumlah banyak kemudian dibagi-bagikan secara gratis? Kemungkinannya ada dua. Pertama adalah politisi yang ingin menunggangi aksi. Kedua adalah teroris yang selama ini juga membiayai kerusuhan di Suriah.

Memahami alur donatur

Di lapangan, memang seolah ada bantuan relawan dan ikhlas. Andai PT Sari Roti tak memberi klarifikasi, pastinya sampai sekarang kita akan dipaksa percaya bahwa ada banyak relawan yang memberi makan secara gratis, padahal faktanya ada pembeli dalam partai besar yang kemudian dibagikan melalui pedagang-pedagang kecil.

Begitu juga dengan cerita-cerita lainnya, bahwa ada relawan yang menyumbang satu dua kardus air mineral, roti dan sebagainya, sebenarnya ada indikasi bahwa di balik semua itu ada donatur tunggal yang membagikannya pada orang-orang yang kemudian bertindak sebagi relawan, padahal itu hanya orang suruhan seperti pedagang roti. Semuanya hanya seolah-olah.

Strategi teroris

Teori “seolah-olah” ini sebenarnya merupakan cara-cara teroris dalam mendoktrin calon kadernya. Sama seperti santri yang jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta, itupun hanya seolah-olah. Sebab faktanya di tengah jalan mereka naik bus. Tapi tak peduli dengan fakta, yang penting sudah terbentuk berita “mereka jalan kaki.” Begitu juga dengan cerita pedagang roti yang memberikan dagangannya ke massa, padahal faktanya itu bukan dagangan mereka.

Sehingga mungkin ini penting untuk saya kutip tulisan saya sebelumnya, mengapa mereka menggunakan cara-cara seperti ini. Tujuan akhir dari pertunjukan ini adalah opini tentang hal-hal yang bersebrangan dengan rasionalitas. Supaya orang berpikir mengapa mereka jalan kaki jauh-jauh? Mengapa mengorbankan banyak hal? Sehingga ketika orang mampu berpikir serius tentang pertanyaan tersebut, maka mereka akan lebih mudah untuk ikut atau mendukung aksi 2 Desember. Selengkapnya: Jalan Kaki Ciamis Antara Rasionalitas dan Teror

Pemahaman dan analisis seperti ini standar dalam mata kuliah manajemen stres. Cara terbaik dan licik untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan memaksa mereka berpikir dan menjawabnya sendiri. Sebab saat itu terjadi, maka satu-satunya orang yang bisa menggagalkan niatnya adalah dirinya sendiri. Dan sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para teroris untuk mempengaruhi tumbalnya agar mau melakukan bom bunuh diri. Kuncinya biarkan mereka berpikir dan mendapat jawabannya sendiri.

Tapi sekali lagi alhamdulillah Allah akhirnya membongkar satu persatu kebohongan demi kebohongan mereka. Semoga terus diproses dan semakin terbongkar, sehingga pada akhirnya rakyat Indonesia paham bahwa aksi tersebut hanyalah aksi yang diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatas namakan agama islam. Allahuakbar!

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Continue Reading
Advertisement
16 Comments

16 Comments

  1. ANTON

    Desember 21, 2016 at 7:34 am

    TONG KL NULIS BERITA JGN PAKE IMAJINASI DAN PRASANGKA, BUKTIKAN DATANYA SIAPA YG MEMBIAYAI DAN BERAPA JUMLAHNYA. NAMPAKNYA LU BELUM PERNAH BELAJAR JURNALIS YA. TULISAN LU INI KAYAK TULISAN ANAK TK YG DISURUH GURUNYA UNTUK MEMBUAT KARANGAN INDAH. GAK LAYAK BACA !!!!!!!!!

    • Admin

      Desember 22, 2016 at 12:36 pm

      Tulisan tersebut adalah sebuah opini yang dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Namun jika menurut anda ada yang salah, silahkan anda menulis opini anda untuk menjawab tulisan ini. Sejauh mana anda melihat bahwa tulisan ini hanya sekedar imaginasi atau prasangka.

      Oya, untuk dasar penulisan anda, mohon dijelaskan apa urgensi pemboikotan terhadap Sari Roti karena mereka mengklarifikasi tidak ikut terlibat dalam gerakan aksi tersebut.

      • Indra

        Januari 2, 2017 at 8:00 am

        Menurut saya, apa salah nya seorang donatur itu memborong makanan untuk para peserta aksi damai 212, mau merek nya apake, itu terserah donatur yang puya hak, yang ke betulan bermerek sari roti, walaupun pihak sari roti tidak membenarkan bahwa memberikan nya secara geratis, wajar saja perusahaan sari roti tidak mau terlibat dalam aksi damai 212 karena mereka bukan partai politik,
        Dan kenapa anda menuding bahwa aksi damai ini adalah strategi teroris , dan melakukan hal koyol bom bunuh diri, dan menuduh kami sebagai teroris, saya ingin tau, apa maksud anda menulis seperti itu?

        • Admin

          Januari 10, 2017 at 1:09 pm

          Tidak ada yang salah jika ada seorang donatur memborong produk sari roti dan menggratiskannya kepada peserta aksi. Tapi masalahnya, hal itu tidak di ungkapkan ke publik. Jadi seolah2 pihak Sari Roti lah yang menggratisknnya. Tapi apa gak aneh, ketika sari roti mengklarifikasi hal tersebut tiba-tiba ada yang marah besar, lalu menyerukan pemboikotan. Pahami dengan nalar.. Keanehan tersebutlah yang menjadi pembahasan menariknya. 🙂

          Soal teroris sudah sangat jelas dibahas pada sub judul “strategi teroris”. Peserta aksinya sebagian besar mungkin bukan teroris. Tapi strategis yang digunakan oleh inisiator demo itulah yang dibahas dalam tulisan tersebut. Salam…

  2. Rochim

    Desember 25, 2016 at 5:36 am

    Pertama adalah politisi yang ingin menunggangi aksi. Kedua adalah teroris yang selama ini juga membiayai kerusuhan di Suriah.

    Apa cuma itu yang ada dikepala anda?

    Min… Min…
    Mahal2 bayar web utk cuma tulisan sampah,.. kasihan y,..

    • Admin

      Desember 25, 2016 at 5:47 am

      Untuk menambah wawasan dalam berfikir, menurut anda apa ada yang salah dengan klarifikasi pihak sari roti yang mengaku tidak membagikan gratis rotinya. Dan apa ada yang salah ketika mereka mangaku tidak ikut terlibat dengan aksi tersebut, sehingga keluar seruan boikot. Kita memang perlu kan itu

  3. Brik

    Desember 30, 2016 at 4:08 pm

    Baca komentar yg pada alay n minim wawasan… saya turut prihatin atas sari roti yg dengan jelas sudah mengklarifikasi bahwa PT. Tsb tidak berpihak kesiapapun.. eee malah salah paham… zaman sekrng memang sudah brasa terbaliknya.. yg jujur n memposisikan keberadaanya di tengah saja dah brasa banyak musuhnya… apalagi yg bersebrangan.. toleransi n demokrasi manusia indonesia ni hanya bualan..

  4. Rakhmat iman

    Januari 2, 2017 at 2:48 am

    Yg kupedulikan adalah keindahan planet bumi. Masalah sari roti, politik, pemilu aku sangat tidak peduli. Bendera dari berbagai negara bagiku sama saja, bendera parpol menurutku hanya kain-kain berwarna yg tidak perlu dipusingkan.

  5. ika

    Maret 13, 2017 at 4:25 am

    yakin bukan penulis bayaran, kok artikelnya pake sapi sapi kek gitu artikel lain juga kek gini sapi segala dibawa-bawa. Artikel pake kata-kata kasar yg mengancam persatuan, nulis gak santun, tulisan sampah..

  6. Ary Naldo

    Maret 14, 2017 at 8:26 pm

    Opini sampah,.

  7. imam nurhapi

    Maret 21, 2017 at 9:09 am

    telek asuuu koe min

  8. Sri Hartatik

    Maret 23, 2017 at 5:57 am

    Perkataan dan sikap mencerminkan kepribadian orang nya. Nama nya Imam,tp kok bahasa postingan nya gitu ya????
    Pantes gk dipanggil Imam???

  9. bytheway

    Maret 27, 2017 at 2:58 pm

    Komentar:dibayar brape min.inget mati.segala perbuatan,ucapan,tulisan. kelak pasti diminta pertanggung jawabannya.cek dan ricek,maaf kalo tersakiti oleh tulisan komentar saya,

  10. Handoko

    April 5, 2017 at 9:05 am

    Menurut gua kasih klarifikasinya kasih tau ke publik yang intinya PT Nippon ngasih tau rotinya ada yang borong udah bener…
    Intinya yang bikin di boikot kata kata ini

    merupakan kejadian yang berada diluar kebijakan dan tanpa seijin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

    Kan muslim nangkapnya seolah kagak mau itu pt jual rotinya buat aksi perusahaan kalo tau seblumnya rotinya di beli buat aksi nggak boleh …

    Kesanya gimana… Gitu ….berpihak banget sama tersangka PT ini.. takut apa ini itu gak tau sampai kata2 klarifikasi muncul model gitu.

    Lagi min kalo ngomong teroris itu mending gak usah ngomong deh min…

    Kalo nggak tau..

    Ntar nyesatin orang min..

  11. seftia

    Mei 26, 2017 at 5:24 am

    apapun pendapat kalian,bukankah setiap manusia berhak berpendapat,jika admin berfikir buruk,kalian tak harus buruk kan,jika admin bermaksud baik,sekiranya tak kena dihati pun kita tak dipaksa untuk suka,
    kebaikan,kejujuran,keadilan itu bermula dari diri sendiri.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Daerah

Anggaran 1,9 Milyar Disinyalir Harga Rumah Adat Hanya 400 Juta, Jika Benar Kemana Sisanya?

Published

on

KEPAHIANG BB – Pembangunan Rumah Adat Milik Kabupaten Kepahiang yang hampir menelan angka nyaris 2 milyar tersebut diduga hanya seharga 400 juta. Hal ini didapat dari pengakuan pekerja pada rumah adat tersebut. GM yang beralamat di Ogan Ilir Sumatera Selatan selaku tukang dalam pekerjaan mengaku pihaknya saat itu hanya mengambil jasa tukang saja dimana untuk permeternya 1,2 juta.
” Kalau untuk pembuatan Rumah Adat Kepahiang itu berukuran 8 x 12 meter dan kami saat itu hanya mengambil upah tukang saja sekitar 120 jutaan lah, karena kayunya sudah di siapkan oleh pak YM, dan kayu yang digunakan adalah kayu jati dan juga kayu lain, dicampur,” jelasnya.

Sementara itu menurut GM jika memesan bangunan serupa dari mereka hanya seharga 300 juta untuk kayu jenis kulim dimana kayu kulim kualitas dan harganya nyaris sama dengan kayu jati.
” kalau untuk kayu kulim dan jati itu mungkin sama harganya, untuk ukuran sebesar Rumah Adat kepahiang dengan bangunan sama persis sekitar 300 juta terima kunci,” jelas GM.
Melihat keterangan tukang tersebut kemana kelebihan anggaran yang mencapai 1 Milyar lebih tersebut?

Sementara itu Kadis PUPR Rudi sihaloho mengatakan terkait kerusakan yang terjadi pada rumah adat tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya.
” Kalau soal kerusakan yang terjadi sekarang itu nanti akan kita cek dan perbaiki,” ujar Rudi.

Saat ditanya apakah rumah adat tersebut sudah di serah terimakan Rudi menegaskan bahwah bangunan tersebut sudah diserah terimakan ke Dikbud, namun anehnya tidak ada aktifitas apapun hingga hari ini.

Hal yang sama sebenarnya pernah diberitakan pada tahun 2018 tak lama setelah rumah adat tersebut selesai dibangun, kala itu bangunan rumah adat sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat, dan Kadis PUPR saat itu juga memberikan Statemen yang sama bahwa akan di cek dan diperbaiki. Tapi kenyataannya hingga diberitakan kembali pada tahun 2020 ini kerusakan belum sama sekali diperbaiki malah bertambah parah.

Di saat yang sama waktu itu Anggota DPRD Kepahiang Hariyanto S.Kom juga pernah mengatakan bangunan Rumah adat dan juga bangunan TIC tersebut saat di bangun seperti sangat tergesa gesa dengan lahan tempat membangun hanya berstatus pinjam pakai.
“aneh dari awal, dibangun dengan dana besar, dengan kesan terburu buru, di tanah bukan milik daerah dan kemudian dibiarkan begitu saja, bangunan permanen di bangun di tanah pinjaman,” ujar Hariyanto.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/telan-dana-hampir-2-milyar-terindikasi-3-tahun-rumah-adat-terbengkalai/

Lanjut Hariyanto apapun alasan Dinas Dikbud dan PUPR, hal ini tidak bisa di benarkan, ini bisa merugikan negara, bangunan tersebut mulai rusak, lokasi sudah di penuhi semak belukar. Belum lagi karena gelap bangunan tersebut sudah di jadikan tempat anak anak muda mojok dan bermesraan.
“Selain itu anak anak muda juga mulai mabuk mabukan menghisap lem di dalam bangunan, benar pintu terkunci, tapi jendela terbuka, belum lagi bangunan dan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap, jadi sangat menunjang menjadi tempat maksiat nantinya,” sesal Hariyanto.

Hariyanto meminta dinas terkait segera memanfaatkan bangunan bangunan tersebut.
“saya berharap kawan kawan Parpora segera manfaatkan Rumah Adat dan Gedung TIC tersebut, kalau cuma alasan belum serah terima itu alasan tidak masuk akal. Memangnya sesulit apa proses serah terima antar OPD tersebut yang sama sama anak buah Bupati. Itukan cuma administrasi atau pun kalau masih hak Dinas PUPR ya tolong dimanfaatkanlah jangan sampai berlarut larut dan salah manfaat seperti sekarang ini,” katanya saat itu (2018). Tapi faktanya hingga hari ini belum ada pergerakan sama sekali.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Bawaslu Proses Pendalaman Kasus Oknum Camat SM, Apakah Ke KASN atau Ada Unsur Lain

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Oknum Camat Seberang Musi Gunawan yang dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon No Urut 1 ke Bawaslu Kepahiang masih dalam proses pendalaman, apakah yang dilakukan oleh Oknum Camat tersebut hanya terkait soal Netralitas sebagai ASN atau ada unsur Lainnya.
Ketua Bawaslu Rusman Sudarsono SE melalui Firmansyah mengatakan mereka masih melakukan proses atas laporan terhadap Oknum Camat Seberang Musi tersebut.
” kami saat ini masih mengkaji dan memproses Laporan yang masuk tersebut, apah kasus ini hanya berkaitan dengan kenetralan ASN atau ada unsur lainnya, jika hanya berkaitan dengan netralitas ASN maka kami akan melayangkan rekomodasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun jika nanti ditemukan ada unsur lainnya maka akan dilanjutkan ke bagian lainnya,” ujar Firman.

Firmansyah (Anggota Bawaslu Kepahiang)

Karena seperti yang bisa dilihat dalam Vidio Viral Oknum Camat tersebut juga membagi bagikan uang saweran untuk para undangan sambil berjoget lepas bersama pendukung Paslon nomor 2 serta paslon Hidayatullah Sjahid selain itu juga,
dalam Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati mengatakan bahwa oknum Camat SM sudah diberikan teguran secara tertulis dari Korpri terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan larangan ASN ikut berpolitik praktis.
” Saya sudah menandatangani surat teguran tersebut dan surat tersebut sudah di berikan kepada yang bersangkutan, saya berharap ini kejadian yang terakhir, karena ASN di batasi ruang geraknya oleh aturan dan UU dan itu wajib dipatuhi, karena sangsi pelanggaran tersbut bisa sampai pada pemecatan, jadi lakukan saja kewajiban dan tugas sebagai ASN jangan ikut ikutan berpolitik,” tegas Neti.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Untuk fungsi KASN itu sendiri bagi ASN se Indonesia sangatlah penting karena Komisi Aparatur Sipil Negara (disingkat KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden

Untuk Fungsi, Tugas dan Wewenang KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Serta menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN,melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Oknum Camat SM Resmi Dilaporkan, Rusman : Laporan Sudah Registrasi

Published

on

KEPAHIANG BB – Sore ini ( 19/10) oknum Camat Seberang Musi (SM) resmi dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang, atas dugaan pelanggaran sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang ikut serta mengkampanyekan salah satu pasalon yaitu paslon 02 Hidayat Nata diacara pernikahan yang beralamat di kelurahan padang lekat kemarin (18/10), dimana oknum Camat Seberang Musi, Gunawan dengan lantang mengajak para undangan untuk memilih pasalon 02. Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Ketua Bawaslu Kabupten Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa oknum Camat SM telah dilaporkan ke pihak Bawaslu. Laporan dilayangkan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 terkait adanya vidio yang beredar, dimana oknum Camat ikut mengkampanyekan Paslon 02 Hidayat Nata.
” Benar ada laporan yang masuk ke kami, yang di laporkan oleh kuasa hukum paslon 01, terkait vidio Camat Seberang Musi laporannya sudah kita registrasi karena syarat formil dan materil sudah terpenuhi. Selanjutnya kami akan mengkaji laporan ini dan jika memenuhi unsur maka akan kita rekomodasikan ke KASN, ” tegas Rusman.

Tanda Bukti Laporan

Dilain tempat Kuasa Hukum Paslon 01 Wahidin Kasmir mengatakan pihaknya telah memasukan laporan ke Bawaslu Kepahiang.
” Kami sudah memasukan laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/07.05/X/2020, pada senin 19 oktober 2020 sekitar pukul 14.48 WIB atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020, dan kita percayakan prosesnya pada Bawaslu Kepahiang,” ujar Kasmir didampingi Krishtian Lesmana.

Kuasa Hukum Paslon 01 Saat Melapor Ke Bawaslu

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati sangat menyanyangkan hal ini masih saja terjadi, karena belum lama ini baru saja ada koordinasi dengan Bawaslu, dan didalam koordinasi tersebut sudah di himbau agar semua ASN bersikap netral.
” saya sangat menyanyangkan hal ini kembali terjadi, padahal sebelumnya sudah ada camat yang sudah berkasus serupa, saya berharap ini kasus terakhir, karena kita sudah berkoordinsi dengan bawaslu dan sudah ada yang bertanya banyak akan hal itu dalam koordinasi yang juga dihadiri APH dan KPU tersebut,” ujar Neti.

lebih lanjut Neti menegaskan selaku ASN sudah ada aturan yang mengatur, mari jangan melakukan pelanggaran lagi, bekerjalah dengan benar sesuai kewajiban, jika bekerja dengan benar dan ada keahlian dimanapun dan kapan pun tetap akan menuai prestasi dan jabatan. (bcp)

Continue Reading

Featured

Komnas HAM Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Published

on

Komnas HAM Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

JAKARTA,Garuda Citizen – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Permintaan itu menyusul kenaikan kasus Covid-19 yang terus melonjak di Tanah Air.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada. Dia menegaskan, permintaan ini bukan semata-mata adanya suatu isu tertentu, melainkan ada dasar hukumnya.

“Komnas HAM sudah membuat rilis dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan penundaan pelaksanaan pilkada. Pertama, bukan karena Komnas HAM bergenit-genit sebagaimana disampaikan seorang anggota DPR, tapi lebih kepada karena ada dasar hukumnya,” kata Hairansyah dalam diskusi publik yang digelar Komnas HAM secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Hairansyah melanjutkan, dasar hukum permintaan penundaan Pilkada itu merujuk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“Undang-Undang itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi Covid-19 dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi ada syarat undang-undang yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan,” ujarnya.

Hairansyah juga mengatakan, selain alasan kesehatan dan dasar hukum yang dimaksud, permintaan penundaan Pilkada 2020 juga berlandaskan atas pengawasan (monitoring) yang telah dilakukan Komnas HAM sejak awal pandemi terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

“Pertama, parahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dalam segi regulasi dan tindakan. Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu pilkada di sekian ratus kabupaten/kota dan provinsi yang di dalamnya ada kegiatan yg berpotensi terjadi kerumunan, oadahal salah satu dari 3M yang dianjurkan, yaitu menjaga jarak,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Nasional

Kecanduan Judi Online, Miras, dan Narkoba di Indonesia

Published

on

Indonesia tetap menjadi sarang judi online terbesar di Asia meskipun pemandangannya subur dan indah. Ironisnya meski ada banyak sekali pusat rehabilitasi narkoba dan alkohol di seluruh negeri. Namun pusat rehabilitasi yang dapat membantu Anda mengatasi kecanduan judi sangat jarang ditemui. Dalam artikel ini kami akan membantu Anda menemukannya.

Indonesia adalah negara subur yang populer bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan vulkanik dan hijaunya. Tujuan yang mengasyikkan dan damai, Indonesia tetap menjadi sarang judi online terbesar di Asia dengan banyak permainan seperti poker online qq dll.

Beberapa faktor aktivitas perjudian di Indonesia antara lain para bandar judi online yang gencar membuka usahanya di Indonesia. Selain reputasi sebagai pusat peredaran situs judi online ilegal. Indonesia juga mengalami masalah narkoba dan minuman keras. Penyalahgunaan narkoba serta impor narkoba di Indonesia juga sudah sangat mengkhawatirkan.

Negara yang memiliki 270 juta penduduk ini, memiliki 6 juta pecandu yang menderita penyalahgunaan narkoba, alkohol dan judi. Pada tahun 2002, Indonesia mengalami lonjakan peningkatan penyalahgunaan narkoba. Sekitar 17% orang pecandu narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif dilaporkan meninggal dunia karena overdosis. Sekitar 71% memakai ganja, dan 15% menjadi pecandu sabu-sabu.

Anak-anak di Indonesia juga tak lepas dari cengkeraman penyalahgunaan zat adiktif ini.

Populasi anak muda di Indonesia dilaporkan amat sering terjerat penggunaan narkoba dibandingkan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 6,9 juta anak-anak Indonesia dilaporkan terlibat penyalahgunaan narkoba — banyak juga di antara mereka yang menjadi pengedar narkoba.

Undang-undang yang diberlakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memungkinkan polisi membunuh pengedar narkoba untuk memerangi masalah dan kecanduan narkoba. Sementara di Indonesia aturan tersebut sangat jarang sekali diberlakukan dengan alasan kemanusiaan.

Risiko Dan Penggunaan Narkoba Di Indonesia

Pada tahun 2000, sebuah penelitian mencatat ada 1,5 juta pengguna narkoba di Indonesia, dengan 124.000 hingga 1.000.000 diklasifikasikan sebagai pengguna narkoba suntikan.

Biasanya, obat yang paling sering disalahgunakan dalam bentuk ini termasuk heroin, kokain, sabu, fentanil dan obat golongan opioid lainnya. Beberapa obat didapatkan dengan memalsukan resep.

Mereka yang berjuang melawan kecanduan zat adiktif ini lebih memilih jenis narkoba ini karena efeknya terasa segera setelah injeksi. Efek obat adiktif ini cenderung terasa intens. Hanya dalam hitungan menit saja, sudah masuk ke dalam aliran darah. Efek jangka panjangnya biasanya fatal. Termasuk over dosis.

Alkoholisme di Indonesia

Indonesia adalah negara Muslim dan banyak yang menganggap minum dan penggunaan narkoba sebagai dosa. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki larangan mengimpor alkohol. Meskipun demikian, alkohol tetap dapat dibeli di bar dan restoran. Bir dan alkohol produksi rumahan sangat populer. Mesi sangat dinikmati di seluruh negeri, namun sering menyebabkan banyak kematian.

Setidaknya ada sekitar 300 sampai 400 kematian setiap tahunnya karena konsumsi alkohol ilegal ini. Pada tahun 2018, minuman beralkohol ilegal yang dicampur metanol telah menyebabkan kematian 16 orang. Sebelumnya 23 orang juga meninggal karena meminum ramuan serupa.

Minuman keras ilegal banyak dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan kimia beracun seperti metanol. Bahan ini jika dikombinasikan dengan alkohol akan  menjadi racun yang dapat menyebabkan kerusakan fatal dan kematian.

Program Pengurangan Dan Pencegahan Bahaya Judi

Indonesia memiliki beberapa undang-undang perjudian yang lumayan ketat di Asia Tenggara. Pertama, pihak berwenang Indonesia memiliki izin untuk menegakkan hukum bagi pelaku judi kelas teri.

Meskipun demikian, tingkat perjudian akhir-akhir ini semakin meningkat. Namun sangat sedikit sekali para pemain judi yang telah dikirim ke penjara. Untungnya, hakim dalam persidangan dapat menawarkan program rehabilitasi bagi narapidana yang terjerat kasus perjudian.

Tidak mengherankan, sebab masuk penjara karena berjudi tidak akan banyak membantu mereka yang tengah berjuang melawan kecanduan judi ini. Namun, dengan memasukkan mereka ke dalam pusat rehabilitasi akan dapat menghasilkan yang positif dan sangat dibutuhkan oleh para pecandu judi ini.

Rehabilitasi Untuk Ketergantungan Obat Di Indonesia

Menurut International Society of Substance Use Professionals. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh atas perawatan para pecandu penyalahgunaan zat adiktif ini. Pemerintah wajib menyediakan rehabilitasi bagi para pecandu yang membutuhkan perawatan.

Tersedia anggaran besar yang wajib digunakan pemerintah guna membantu mereka yang mengalami kecanduan penyalahgunaan napza. Pembayaran rehabilitasi ini biasanya menggunakan metode mendanai langsung pengobatan penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan Puskesmas.

Ada 3 jalur utama pengobatan untuk kecanduan di Indonesia, antara lain:

Perawatan khusus di temapt rehabilitasi khusus.

Integrasi para pecandu dan penyalahgunaan zat dengan didukung terapi kesehatan mental.

Perawatan terintegrasi dengan kesehatan umum dalam penggunaan Metadon.

Obat-obatan seperti metadon biasanya digunakan untuk menangani penyalahgunaan opioid di Indonesia. Benzodiazepin biasanya membantu penarikan alkohol dan gejala terkait seperti kecemasan, mual, mengidam, dan berkeringat. Praktisi perawat, psikiater, dan dokter umum siap membantu mereka yang sedang dalam masa pemulihan.

Jelajahi Opsi Pemulihan Terbaik Anda

Mencari bantuan dan membuat keputusan terbaik untuk pemulihan penyalahgunaan kecanduan tidak harus menjadi pengalaman yang menakutkan dan membuat stress.

Para dokter dan psikiater profesional yang berpengalaman saat ini tersedia untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu para pecandu. Anda dapat memutuskan opsi terbaik untuk diri sendiri. Jika ada orang yang Anda cintai yang sangat membutuhkan bantuan terkait kecanduan. Segera hubungi penyedia perawatan dan rehabilitasi kecanduan.

Mulailah menapaki masa depan Anda dengan melakukan pemulihan.

Continue Reading

Featured

Presiden RI Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Published

on

Presiden RI Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Jakarta,GC – Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berlaku pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terhitung mulai per 20 Juli 2020 atau sejak Perpres No. 82 tahun 2020 diundangkan atau ditandatangani oleh presiden RI Jokowi.

Pasal 20 dalam Perpres tersebut telah menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor  9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keppres tersebut merupakan dasar hukum keberadaan gugus tugas nasional yang selama ini dipimpin oleh Doni Monardo.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan,” dikutip dari salinan Perpres.

Sementara pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas nasional maupun daerah selanjutnya dilaksanakan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Sesuai Perpres Satgas tersebut, Doni Monardo masih menjadi komando selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini,” bunyi Pasal 20 ayat 2 huruf c Perpres tersebut.

Diiketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid-19 yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick akan melakukan koordinasi antara satuan tugas penanganan virus covid-19 yang diketuai oleh Doni dan satuan tugas baru terkait pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Selain Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden Jokowi juga membubarkan 18 lembaga. Pembubaran pun diatur dalam aturan yang sama, yakni Perpres No. 82 tahun 2020.

Jokowi membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketika komite dibentuk pada 20 Juli atau tanggal Perpres itu diundangkan, maka 18 lembaga dibubarkan. (Red)

Continue Reading
Advertisement

Trending