Connect with us

Politik

Saan Mustopa: Terkadang PPPK Menjadi Beban Pemerintah Daerah

Published

on

Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Kepri, GarudaCitizen – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyoroti data tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan terkait dengan jumlah. Saan meyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Oleh karena itu, menurut Saan dibutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian diungkapkan Saan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Kepri, Ketua KPU Kepri, Ketua Bawaslu Kepri, di Kepri, Senin (11/7/2022).

“Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah ubah. Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” tutur Saan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa barat ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesional dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.

“Terkadang PPPK menjadi beban pemerintah daerah, maka penting juga terkait dengan penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar benar selektif dan hati hati. Karena kita ingin persoalan ini tidak berlarut larut karena itu kepastian jumlah honorer menjadi sangat penting, jika data ini belum selesai juga ini akan menjadi persoalan itu sendiri,” tutup politisi Partai NasDem ini. (ibn/red)

Berita

Dampak Positif dan Negatif IPTEK di Bidang Politik Indonesia

Published

on

dampak positif dan negatif iptek di bidang politik

Sudahkah Anda mengetahui sebenarnya apa dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik? Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan juga teknologi sudah terbukti makin canggih.

Hal ini membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk bidang politik. Ada dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan oleh IPTEK di bidang politik. Apa saja dampak tersebut dan bagaimana pengaruhnya pada kehidupan politik kita?

Apa Itu IPTEK?

IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Istilah ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, pengembangan, dan penerapan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia.

Ilmu Pengetahuan (IP) merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, penelitian, dan eksperimen sistematis terhadap fenomena alam, sosial, atau budaya. Ilmu Pengetahuan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, ilmu komputer, ekonomi, sosiologi, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Teknologi (TEK) mencakup penerapan ilmu pengetahuan untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan alat, mesin, perangkat lunak, dan sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi energi, teknologi transportasi, teknologi medis, dan lain sebagainya.

Beberapa Dampak Positif dan Negatif IPTEK di Bidang Politik

IPTEK bekerja secara saling terkait dan saling mempengaruhi. Ilmu Pengetahuan menyediakan landasan pengetahuan, konsep, dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan efektif. 

Sementara itu, Teknologi mengaplikasikan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Namun meskipun begitu, ada dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik. 

1. Dampak Positif

IPTEK memiliki berbagai dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif dari IPTEK:

Kemajuan dalam Komunikasi

IPTEK telah mengubah cara kita berkomunikasi. Teknologi seperti internet, telepon seluler, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Komunikasi yang lebih efisien dan global ini memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi, dan interaksi sosial yang lebih luas.

Penyediaan Akses Informasi

IPTEK telah menghadirkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi. Dengan internet, seseorang dapat mencari informasi tentang hampir segala hal secara instan. Ini memberi kita akses ke pengetahuan, sumber daya pendidikan, berita, dan konten informatif lainnya dengan lebih cepat dan efisien.

Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

IPTEK telah mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Penerapan teknologi dalam industri, pertanian, transportasi, dan sektor lainnya telah menghasilkan proses yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Hal ini meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, dan mengurangi biaya produksi.

2. Dampak Negatif

IPTEK juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif yang bisa timbul dari IPTEK:

Ketergantungan Teknologi

Dalam era digital, ketergantungan kita pada teknologi meningkat secara signifikan. Ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk berfungsi tanpa teknologi, kehilangan keterampilan tradisional, dan meningkatkan risiko gangguan teknologi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Ketimpangan Digital

Meskipun IPTEK dapat meningkatkan akses informasi, namun ketimpangan digital masih ada. Beberapa komunitas atau negara mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini dapat memperlebar kesenjangan sosial, pendidikan, dan ekonomi antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak.

Keamanan dan Privasi

Penggunaan teknologi membawa risiko terhadap keamanan dan privasi. Serangan siber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman yang serius. Data pribadi kita dapat diakses, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang, Anda sudah mengetahui dengan lengkap dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik. 

Akhir Kata

Dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik memiliki dampak besar pada kehidupan. Dampak positif dan negatif yang dihasilkan perlu diwaspadai dan dikendalikan. Untuk menghindari dampak negatif, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan memperhatikan etika penggunaannya. 

Pemerintah juga perlu mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam penggunaan teknologi. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan IPTEK secara positif dalam kehidupan politik kita tanpa mengabaikan dampak negatifnya.

Baca Juga: Siapa Saja Tokoh Yang Mengusulkan Rumusan Dasar Negara

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah: Tidak Semua Perubahan Besar Di Dunia Itu Di Rencanakan, Bisa Tidak Direncanakan Dan Bisa Datang Tiba-Tiba

Published

on

GarudaCitizen – Pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, langkah tersebut, bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu (7/9/2022).

Menurut Fahri, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Dimana pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Sehingga hal ini akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

“Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli,” ujarnya.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau ‘durian runtuh’ dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPRnya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada ” ujarnya.

Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Partai Gelora tidak berharap ada masyarakat miskin yang bunuh diri, akibat menghadapi tekanan kesulitan hidup saat ini yang dirasa semakin berat.

“Ini masalah serius yang harus diwaspadai, efek kepada rakyat memang ada bantalan-bantalan sosial yang sedang diusahakan. Tetapi sekali lagi, kita harus hati-hati, karena kita sendiri belum terlalu disiplin dengan data. Kita perlu memitigasi dan mengidentifikasi cara menolong orang-orang ini,” tandasnya.

“Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat, kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu,” pungkas Fahri. (ibn/red)

Continue Reading

Politik

Gus Muhaimin Tekankan Pentingnya Visi Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

Jakarta, GarudaCitizen – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul ‘Visioning Indonesia’ di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Dalam pidatonya, politisi yang kerap disapa Gus Muhaimin itu mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemimpin bangsa, untuk mengingat kembali tujuan bernegara, yaitu visi untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan di masyarakat.

Visi tersebut, jelasnya, adalah amanat dari konstitusi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat Gus Muhaimin bertemu masyarakat di seluruh pelosok negeri, ia mengaku masih menemukan besarnya kesenjangan antara kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera dengan cita-cita keadilan sosial tersebut.

Besar harapan rakyat atas terwujudnya kebijakan yang mampu memahami apa yang rakyat rasakan. Kesenjangan itu masih terus terjadi dan menjadi tanggung jawab kita berpikir untuk memulainya. Maka tugas kita semua untuk menutup kesenjangan antara niatan baik negara dan kenyataan sehari-hari yang dirasakan masyarakat kita,” ujar politisi Partai Kebangkitan (PKB) tersebut.

Karena itu, ia sangat percaya bahwa bangsa ini harus terus merefleksikan kembali visi-misi tersebut, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan. Lebih dari itu, Gus Muhaimin menekankan bangsa ini punya tanggung jawab bersama menyambungkan modal kekuatan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan.

Demokrasi sebagai proses politik akan menjadi penentu kesejahteraan. Maka demokrasi harus melahirkan kesejahteraan. Pola relasi kekuasaan yang terbangun di demokrasi akan menjadi penentu distribusi sumber daya kita. Penentu bagian aset dan tanah, demokrasi menjadi penentu reforma agraria,” tambah  Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Inilah yang kemudian, tegasnya,  harus terus diperjuangkan bersama. Oleh karena Indonesia dinilai berhasil membangun demokrasi ini dengan sangat baik, sehingga perlu untuk melanjutkan kembali agar ukuran sukses demokrasi harus lebih dari sekadar equality of opportunity, tetapi lebih dari itu yaitu equality of outcome. Keadilan dan akses serta kesempatan harus didampingi dengan kemajuan aset dan pendapatan warga. Kesuksesan demokrasi adalah mobilitas sosial semua warga.

Para petani harus punya tanah, para petani juga harus memiliki aset berproduksi dengan baik. Petani sawit harus memiliki kebun sendiri, bahkan harus memiliki perusahaan pabrik sendiri. Begitu juga anak-anak para petani, nelayan, buruh dan semua yang masih berada di wilayah marginal harus memiliki peluang dan keberhasilan mobilitas vertikal yang memadai,” pesan Gus Muhaimin. (redaksi)

Continue Reading

Trending