Connect with us

Nasional

Benarkah Ahok Menista Agama? Ini Pendapat Para Tokoh

Published

on

Benarkah Ahok Menista Agama? Ini Pendapat Para Tokoh

Menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa tokoh masyarakat melakukan berbagai diskusi. Hal itu setidaknya di inisiasi Relawan Matahari Jakarta (RMJ), 19/12/2016 bertempat di Resto Dua Nyonya bilangan Cikini Raya Jakarta Pusat.

Diskusi yang mengangkat tema,  “Benarkah Ahok Menista Agama?” ini dihadiri beberapa pembicara. Seperti, H. M. Taufik Damas, (Wakil Katib Syuriah PWNU DKI), Ahmad Najib Burhani (Peneliti Senior LIPI), Andi Syafrani (Pengacara), dan Andreas Harsono (Human Rights Watch).

Acara ini juga dihadiri sekitar 50 orang yang terdiri dari kalangan Mahasiswa, Masyarakat Sipil dan awak media.

Dalam diskusi ini, sebagian besar berpendapat bahwa Ahok tidak dapat dikatakan bersalah.

Menurut Andi Syafrani, jika dilihat dari sisi hukum, kasus Ahok bersifat Faktual. Karena adanya oknum yang memanfaatkan ayat Almaida 51 sebagai pernyataan kampanye politik. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari refleksi perjalanan Pilkada sebelumnya yang telah dialami oleh Ahok.

“Mestinya ada pembelaan dari Ahok bahwa memang bisa dibuktikan ada oknum/kelompok yang memanfaatkan ayat Almaida 51 sebagai alat kampanye politik menyerang Ahok,” ujar Andi.

Jika ini terbukti, lanjutnya, maka akan menjadi Substansial yang Faktual.

“Tidak hanya itu, dari Departemen Agama sendiri, sudah merevisi bahwa Aulia diterjemahkan bukan berarti Pemimpin,” kata Andi.

Dikatakan Andi, dalam proses pradilan kasus Ahok ini, perlu adanya independensi peradilan. Hakim tidak boleh terkontaminasi media. Apalagi,  opini di luar sidang, jangan menjadi pembentuk hasil sidang yang ditetapkan Hakim.

“Hakim hendaknya terlebih dahulu menggali kebenaran dari saksi-saksi. Secara empiris layak dikaji terkait upaya-upaya kampanye dengan pendekatan agama,” ungkap Andi.

Serta perlu di elaborasi ( pendalaman penggarapan secara tekun & cermat suatu object di lapangan dengan sistematis ). Hakim memiliki posisi bersifat sentral. Karena memiliki posisi penuh sebagai penentu hasil.

Sementara itu, H.M. Taufik Damas selaku Wakil Katib Dyuriah PWNU DKI berpendapat, jika dilihat dari sisi keagamaan, Ahok sejatinya bukan penista agama. Al-maidah itu tidak ada hubungannya dengan pilkada. Hanya sebagai panduan bagi umat Islam dalam memilih Imam masjid dan keumatan internal.

“Pernyataan Ahok adalah kritik terkait fakta-fakta yang memang ada orang/kelompok  yang pakai ayat-ayat  suci untuk menyerang Ahok,” tandas Taufik

Menurut Taufik, orang Kristen itu bkn Kafir. Orang Kafir adalah orang yang cendrung menutupi kebaikan , orang yang korupsi, tidak mengakui kenyataan yang ada.

“Secara harfiah seolah saat ini Islam tidak boleh meminta tolong/perlindungan ke umat Kristen Nasrani dan Yahudi. Ini justru menjadikan perpecahan ,” ungkap Taufik.

Ditegaskan Taufik, di Arab sendiri yang disebut pemimpin bukan Aulia/Wali (Dekat dengan/kekasih Allah ), tapi disebut  Imam/Rois (asal kata dari Rosul ) atau Kholifah dimana memimpin secara demokratis bergantian .

Sedangkan Andreas Harsono (Human Rights Watch) memandang  KUHP pasal 156 A  adalah produksi Ir. Sukarno pada Januari 1965. Pasal penistaan agama adalah hukum yang sangat buruk. Pasal penistaan dan penodaan agama ini menghambat kemajuan negara.

“Jadi lebih baik segera dicabut,” tegasnya.

Menurut Andreas, banyak hal lain yang lebih urgen. Seperti mobilitas ibukota dan desa, penurunan permukaan tanah, kondisi udara & air, dan lainnya.

Dalam diskusi ini,  Ahmad Najib Burhani (Peneliti Senior LIPI) lebih banyak berbicara tentang pengamatan kondisi saat ini. Menurut dia, kedepan tetap akan ada tuntutan-tuntutan ke pemegang kekuasaan, jadi harus di antisipasi.

“Saat ini bukan terkait Ahok murni. Tapi ada pertarungan ideologi antara yang berkuasa dengan kelompok yang terjatuh atau klompok yang berambisi memimpin,” katanya.

Kelompok yang berebut kekuasaan dimaksud adalah Jokowi, SBY, Prabowo, Megawati, dan  keturunan Suharto. Didalamnya ada moment pungusaha yang memiliki kepentingan ekonomi pula.

“Sementara kelompok marginal terjebak kendala ekonomi dan identitas,” demikian Ahmad Najib Burhani.(ITA)

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending