Connect with us

Daerah

Kaliwedi Cirebon: Suguhkan Festival Spektakuler Desa Berpuisi Bersama Penyair Lintas Indonesia

Published

on

Kabupaten Cirebon-  Minggu (29/05). Para penyair lintas daerah Indonesia sudah berkumpul di Desa Kaliwedi untuk menggelar acara festival kaliwedi berpuisi yang akan berlangsung besok senen (30/05). Bertempat di alun-alun desa kaliwedi kecamatan kaliwedi kabupaten cirebon.

Hadir para penyair dalam acara tersebut Hadi Lempe (Pekalongan), Imam Subagyo (Semarang), Sang Bayang (Ngawi, Jatim), Selwa Kumr (Medan), Windu Setyaningsih (Purbalingga), Bambang Eka Prasetya (Magelang), Sarifudin Arifin Dua (Padang), Hardo Sayoko  SPB Dua (Ngawi, Jatim), Enthih Mudakir (Tegal), Kanjeng Sastra Taruna (Nganjuk, Jatim), Es Cao Dewi (Semarang), Thomas Haryanto Soekiran (Purworejo), Ari Kelana (Wonosobo).

Selain penyair lintas daerah Indonesia hadir pula penyair-penyair dari Kota dan Kabupaten Cirebon. Antara lain yakni Nurdin M. Noer, Sumbadi Egrang, Oom Sonara De Uci, Neneng Alfiah, Ali Bustomi, Fathan Mubarak, Pandu Hamzah, Yohanto A. Nugraha, Aat Fathurazak, Dalang Sunara, Tan Malawi, Saeroji Oji, Ubay Baekuni, Wahyudi Yuli.

Ketua penyelenggara, Imam MJ menyatakan bahwa terselenggaranya Festival Desa Kaliwedi Berpuisi ini berkat support dari berbagai pihak terutama Komunitas sastra. Tak lepas dukungan dari penyair senior Kota Pekalongan, Hadi Lempe. Yang berkenan memandu persiapan penyelenggaraan tersebut sekaligus selaku kontribusi pengundang para penyair Nasional lintas Indonesia.

Untuk hadir ikut meramaikan kancah sastra di Kabupaten Cirebon, saya pribadi mengakui bahwa untuk menyelenggarakan acara ini belumlah mampu yang mana kami dari komunitas sastra Desa Kaliwedi belum pernah melaksanakan event besar seperti yang kali ini kami gelar di Desa Kaliwedi, papar Imam MJ.

Sementara itu, penyair dari Ngawi Jatim, Sang Bayang juga menambahkan ia sangat mengapresiasi dengan kegiatan festival puisi di Desa Kaliwedi. Imam Subagya (Semarang) juga menambahkan ia sangat mengapresiasi Komunitas Sketsa Pribumi yang mana komunitas sastra , seni, dan budaya yang berdomisili di daerah pelosok tapi mampu menggelar acara akbar dan mampu mendatangkan para penyair besar dari berbagai daerah.

Menurutnya, peristiwa sastra di Indonesia ini sastra baru mampu menjadi tamu bukan tuan rumah di Negara kita sendiri. Saya juga sangat mengapresiasi dengan keterlibatan penyair Kota Pekalongan yakni Hadi Lempe yang ikut serta mengantarkan persiapan panitia Desa Kaliwedi.

penyair yang hadir dari Medan, Selwa Kumr, juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sampai pada para pelaku seni sastra saja namun, untuk mewujudkan perhelatan sastra pemerintah juga turut bertanggung jawab guna perkembangan seni sastra di daerah ini lebih khusus pemerintah bisa mengakomodir dan giat melakukan pembinaan sehingga harapan ke depan Kabupaten Cirebon mampu mewujudkan sebagai daerah yang berbasis kaya akan seni budayanya. (Dian Pawaka, Kaliwedi Cirebon)

Hadi Sulistiyono R adalah wartawan Garuda Citizen yang bertugas di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Juga aktif sebagai penggiat seni Teater dan Sastra Indonesia sekaligus mengajar seni Teater dan Sastra di SMA dan Perguruan tinggi di Pekalongan dan Pendiri Teater di Kota Pekalongan

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Daerah

Anggaran 1,9 Milyar Disinyalir Harga Rumah Adat Hanya 400 Juta, Jika Benar Kemana Sisanya?

Published

on

KEPAHIANG BB – Pembangunan Rumah Adat Milik Kabupaten Kepahiang yang hampir menelan angka nyaris 2 milyar tersebut diduga hanya seharga 400 juta. Hal ini didapat dari pengakuan pekerja pada rumah adat tersebut. GM yang beralamat di Ogan Ilir Sumatera Selatan selaku tukang dalam pekerjaan mengaku pihaknya saat itu hanya mengambil jasa tukang saja dimana untuk permeternya 1,2 juta.
” Kalau untuk pembuatan Rumah Adat Kepahiang itu berukuran 8 x 12 meter dan kami saat itu hanya mengambil upah tukang saja sekitar 120 jutaan lah, karena kayunya sudah di siapkan oleh pak YM, dan kayu yang digunakan adalah kayu jati dan juga kayu lain, dicampur,” jelasnya.

Sementara itu menurut GM jika memesan bangunan serupa dari mereka hanya seharga 300 juta untuk kayu jenis kulim dimana kayu kulim kualitas dan harganya nyaris sama dengan kayu jati.
” kalau untuk kayu kulim dan jati itu mungkin sama harganya, untuk ukuran sebesar Rumah Adat kepahiang dengan bangunan sama persis sekitar 300 juta terima kunci,” jelas GM.
Melihat keterangan tukang tersebut kemana kelebihan anggaran yang mencapai 1 Milyar lebih tersebut?

Sementara itu Kadis PUPR Rudi sihaloho mengatakan terkait kerusakan yang terjadi pada rumah adat tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya.
” Kalau soal kerusakan yang terjadi sekarang itu nanti akan kita cek dan perbaiki,” ujar Rudi.

Saat ditanya apakah rumah adat tersebut sudah di serah terimakan Rudi menegaskan bahwah bangunan tersebut sudah diserah terimakan ke Dikbud, namun anehnya tidak ada aktifitas apapun hingga hari ini.

Hal yang sama sebenarnya pernah diberitakan pada tahun 2018 tak lama setelah rumah adat tersebut selesai dibangun, kala itu bangunan rumah adat sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat, dan Kadis PUPR saat itu juga memberikan Statemen yang sama bahwa akan di cek dan diperbaiki. Tapi kenyataannya hingga diberitakan kembali pada tahun 2020 ini kerusakan belum sama sekali diperbaiki malah bertambah parah.

Di saat yang sama waktu itu Anggota DPRD Kepahiang Hariyanto S.Kom juga pernah mengatakan bangunan Rumah adat dan juga bangunan TIC tersebut saat di bangun seperti sangat tergesa gesa dengan lahan tempat membangun hanya berstatus pinjam pakai.
“aneh dari awal, dibangun dengan dana besar, dengan kesan terburu buru, di tanah bukan milik daerah dan kemudian dibiarkan begitu saja, bangunan permanen di bangun di tanah pinjaman,” ujar Hariyanto.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/telan-dana-hampir-2-milyar-terindikasi-3-tahun-rumah-adat-terbengkalai/

Lanjut Hariyanto apapun alasan Dinas Dikbud dan PUPR, hal ini tidak bisa di benarkan, ini bisa merugikan negara, bangunan tersebut mulai rusak, lokasi sudah di penuhi semak belukar. Belum lagi karena gelap bangunan tersebut sudah di jadikan tempat anak anak muda mojok dan bermesraan.
“Selain itu anak anak muda juga mulai mabuk mabukan menghisap lem di dalam bangunan, benar pintu terkunci, tapi jendela terbuka, belum lagi bangunan dan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap, jadi sangat menunjang menjadi tempat maksiat nantinya,” sesal Hariyanto.

Hariyanto meminta dinas terkait segera memanfaatkan bangunan bangunan tersebut.
“saya berharap kawan kawan Parpora segera manfaatkan Rumah Adat dan Gedung TIC tersebut, kalau cuma alasan belum serah terima itu alasan tidak masuk akal. Memangnya sesulit apa proses serah terima antar OPD tersebut yang sama sama anak buah Bupati. Itukan cuma administrasi atau pun kalau masih hak Dinas PUPR ya tolong dimanfaatkanlah jangan sampai berlarut larut dan salah manfaat seperti sekarang ini,” katanya saat itu (2018). Tapi faktanya hingga hari ini belum ada pergerakan sama sekali.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Bawaslu Proses Pendalaman Kasus Oknum Camat SM, Apakah Ke KASN atau Ada Unsur Lain

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Oknum Camat Seberang Musi Gunawan yang dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon No Urut 1 ke Bawaslu Kepahiang masih dalam proses pendalaman, apakah yang dilakukan oleh Oknum Camat tersebut hanya terkait soal Netralitas sebagai ASN atau ada unsur Lainnya.
Ketua Bawaslu Rusman Sudarsono SE melalui Firmansyah mengatakan mereka masih melakukan proses atas laporan terhadap Oknum Camat Seberang Musi tersebut.
” kami saat ini masih mengkaji dan memproses Laporan yang masuk tersebut, apah kasus ini hanya berkaitan dengan kenetralan ASN atau ada unsur lainnya, jika hanya berkaitan dengan netralitas ASN maka kami akan melayangkan rekomodasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun jika nanti ditemukan ada unsur lainnya maka akan dilanjutkan ke bagian lainnya,” ujar Firman.

Firmansyah (Anggota Bawaslu Kepahiang)

Karena seperti yang bisa dilihat dalam Vidio Viral Oknum Camat tersebut juga membagi bagikan uang saweran untuk para undangan sambil berjoget lepas bersama pendukung Paslon nomor 2 serta paslon Hidayatullah Sjahid selain itu juga,
dalam Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati mengatakan bahwa oknum Camat SM sudah diberikan teguran secara tertulis dari Korpri terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan larangan ASN ikut berpolitik praktis.
” Saya sudah menandatangani surat teguran tersebut dan surat tersebut sudah di berikan kepada yang bersangkutan, saya berharap ini kejadian yang terakhir, karena ASN di batasi ruang geraknya oleh aturan dan UU dan itu wajib dipatuhi, karena sangsi pelanggaran tersbut bisa sampai pada pemecatan, jadi lakukan saja kewajiban dan tugas sebagai ASN jangan ikut ikutan berpolitik,” tegas Neti.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Untuk fungsi KASN itu sendiri bagi ASN se Indonesia sangatlah penting karena Komisi Aparatur Sipil Negara (disingkat KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden

Untuk Fungsi, Tugas dan Wewenang KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Serta menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN,melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Oknum Camat SM Resmi Dilaporkan, Rusman : Laporan Sudah Registrasi

Published

on

KEPAHIANG BB – Sore ini ( 19/10) oknum Camat Seberang Musi (SM) resmi dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang, atas dugaan pelanggaran sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang ikut serta mengkampanyekan salah satu pasalon yaitu paslon 02 Hidayat Nata diacara pernikahan yang beralamat di kelurahan padang lekat kemarin (18/10), dimana oknum Camat Seberang Musi, Gunawan dengan lantang mengajak para undangan untuk memilih pasalon 02. Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Ketua Bawaslu Kabupten Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa oknum Camat SM telah dilaporkan ke pihak Bawaslu. Laporan dilayangkan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 terkait adanya vidio yang beredar, dimana oknum Camat ikut mengkampanyekan Paslon 02 Hidayat Nata.
” Benar ada laporan yang masuk ke kami, yang di laporkan oleh kuasa hukum paslon 01, terkait vidio Camat Seberang Musi laporannya sudah kita registrasi karena syarat formil dan materil sudah terpenuhi. Selanjutnya kami akan mengkaji laporan ini dan jika memenuhi unsur maka akan kita rekomodasikan ke KASN, ” tegas Rusman.

Tanda Bukti Laporan

Dilain tempat Kuasa Hukum Paslon 01 Wahidin Kasmir mengatakan pihaknya telah memasukan laporan ke Bawaslu Kepahiang.
” Kami sudah memasukan laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/07.05/X/2020, pada senin 19 oktober 2020 sekitar pukul 14.48 WIB atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020, dan kita percayakan prosesnya pada Bawaslu Kepahiang,” ujar Kasmir didampingi Krishtian Lesmana.

Kuasa Hukum Paslon 01 Saat Melapor Ke Bawaslu

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati sangat menyanyangkan hal ini masih saja terjadi, karena belum lama ini baru saja ada koordinasi dengan Bawaslu, dan didalam koordinasi tersebut sudah di himbau agar semua ASN bersikap netral.
” saya sangat menyanyangkan hal ini kembali terjadi, padahal sebelumnya sudah ada camat yang sudah berkasus serupa, saya berharap ini kasus terakhir, karena kita sudah berkoordinsi dengan bawaslu dan sudah ada yang bertanya banyak akan hal itu dalam koordinasi yang juga dihadiri APH dan KPU tersebut,” ujar Neti.

lebih lanjut Neti menegaskan selaku ASN sudah ada aturan yang mengatur, mari jangan melakukan pelanggaran lagi, bekerjalah dengan benar sesuai kewajiban, jika bekerja dengan benar dan ada keahlian dimanapun dan kapan pun tetap akan menuai prestasi dan jabatan. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Netral? Masih Ada Oknum Camat Yang Berani Kampanyekan Calon, Video Oknum Camat SM Viral !!

Published

on

KEPAHIANG BB, “Kalau jemo Seberang Musi cak ini galo” teriak oknum Camat Seberang Musi Gunawan dalam vidio viralnya.
ke-Netral-an ASN di Kepahiang mungkin akan sulit di dapat pasalnya Sudah ada beberapa oknum Camat yang sudah dilaporkan ke Bawaslu kepahiang namun hal tersebut sama sekali tidak membuat oknum lainnya jera atau mau mentaati aturan yang ada, namun ada hal aneh pasalnya sangat terlihat jelas pengawasan dari penyelenggara pemilukada sangat sangat tidak ketat.

Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata
” kalau jemo seberang musi cak ini galo ( kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya sambil siap siap berjoget.

Kejadian tersebut sepertinya bukan berlangsung di daerah seberang musi tapi disalah satu Kecamatan yang berada di daerah Pasar Ujung dan sekitarnya makanya sang oknum Camat mengajak penduduk setempat untuk ikut memilih no 2 seperti warga Kecamatan yang di pimpinnya.

Sambil berjoget mengiringi lagu yang di bawakan oleh Istri pasalon nomor dua Effie hidayat oknum Camat tetap mengancungkan jari pistolnya, terlihat dengan jelas juga ikut diatas panggung paslon nomor dua (2) Hidayatullah Sjahid.

Padahal sudah sangat jelas aturan yang mengikat ASN se Indonesia untuk tidak ikut ikutan berkampanye karena mereka harus netral.
Tertuang dengan jelas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010.

Ada 9 (sembilan) larangan bagi ASN dalam pilkada 2020 yakni:
– Dilarang mendeklarasikan sebagai calon kepada daerah;
– Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon kepala daerah;
– Dilarang mendekati parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah;
– Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon kepada daerah baik di media online atau media social;
– Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol dan/atau calon kepala daerah;
– Dilarang poto bersama dengan bakal calon kepala daerah;
– Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, baik itu dengan tanpa menggunakan atribut parpol;
– Dilarang menempelkan sticker atau atribut lainnya calon kepala daerah di raumah dan/atau kendaraan dinas maupun pribadi;
– Dilarang mengadakan dan/atau menghadiri pertemuan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon kepala daerah.

Selain itu juga telah dijelaskan oleh bawaslu kepahiang dalam acara KPU Kepahiang saat menggelar sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Wabup di masa pandemi Covid-19 2020. Sosialisasi digelar di Hotel Umroh pukul, 09.00 WIB, Jumat, (25/9).

Dimana dikatakan zainal tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan pemilihan. Untuk itu, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan. Tujuannya agar pemilih dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Saat ini lanjut Zainal, Bawaslu telah memiliki 23 kader pengawasan partisipatif yang sudah mendapat pelatihan di sekolah kader pengawasan.
‘’Ada beberapa jenis kampanye yang harus diawasi. Yakni, pertemuan terbatas atau tatap muka maksimal dihadiri 50 50 dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Penyebaran alat peraga dan bahan kampanye lain. Serta debat publik kandidat,’’ tuturnya.

Selain itu, Zainal juga menyampaikan paslon dilarang melaksanakan kampanye rapat umum. Lokasi yang dilarang dijadikan lokasi kampanye. Seperti masjid dan tempat ibadah, RSUD dan sarana kesehatan lain, gedung pemerintah, sekolah. Sedangkan Alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang di rumah ibadah, gedung pemerintah, sekolah, pohon, dan taman kota,’’ ujarnya.

Zainal juga menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa tidak dilarang untuk menghadiri kampanye. ‘’Hanya saja, ASN yang hadir harus pasif. Artinya ASN dilarang ikut mempromosikan Paslon atau mengajak massa untuk memilih Paslon. Seluruh pelanggaran dalam tahapan kampanye ini ada sanksi hukumnya,’’ papar Zainal.

Dilain pihak Tim advokasi paslon nomor satu sudah menegaskan bahwa semua pelanggaran seperti ini pasti akan dilaporkan dan ditindak lanjuti.

Hingga berita ini diturunkan oknum Camat seberang musi belum bisa dikonfirmasi. (Bcp)

Continue Reading

Daerah

Berita Acara Pleno KPU Batal Demi Hukum, Gugatan Sengketa Edi Ice Di Kabulkan

Published

on

KEPAHIANG BB, Badan Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Kepahiang memutuskan dan menyatakan berita acara rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (model BA.7-KWK perseorangan perbaikan) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kepahiang tahun 2020 batal. Dengan keputusan Bawaslu Kepahiang dalam sidang putusan (7/09) pukul 10.00 wib tersebut maka pasangan Edi Ice mendapatkan waktu selama dua hari untuk melakukan Verfak ulang terhadap 4.426 dukungan yang tidak diketahui status hasil verifikasi faktualnya.

Hasil Keputusan Bawaslu Atas Gugatan Sengketa Edi Ice

ketua Bawaslu kabupaten Kepahiang Rusman membenarkan bahwa putusan sidang gugatan sengketa nomor 001/PS.REG/17.1708/VIII/2020 atas nama Edi Sunandar dan Ice Rakizah menyimpulkan bahwa pertama tengang waktu pengajuan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kedua berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan, ketiga pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, keempat majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon dan kelima permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk di kabulka. Sebagian.
“Jadi Bawaslu memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan batal berita acara pleno (model BA.7-KWK) TAHUN 2020. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap 4.426 dukungan pemohon yang tidak diketahui status hasil verifikasi faktualnya selama dua (2) hari, memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan pendukungnya yang akan dilakukan Verfak ke sekretariat panitia pemungutan suara setempat dalam dua hari, dan memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini setelah putusan ini dibacakan,” ujar Rusman.(bcp)

Continue Reading
Advertisement

Trending