Pemecatan ASN Golongan IV.a Merupakan Kewenangan Gubernur

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Bengkulu Utara,GC – Sesuai dalam aturan PP nomor 9 Tahun 2003 pasal 24 ayat (2). Melakukan Pemberhentian seorang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang berpangkat pembina golongan IV.a. Ternyata merupakan kewenangan seorang gubernur.

“Kalau berdasarkan aturan. Berhak memecat kami PNS golongan IV.a bukan Bupati, tetapi Gubernur,”ujar Kaisar Robinson, salah satu ASN yang telah dipecat oleh Bupati Bengkulu Utara, Kamis (14/3/2019).

Selain itu Kaisar Robinson juga mengatakan, untuk PP 53 tahun 2010, hanya berlaku Khusus untuk penegakakn disiplin para PNS, dan bukan menjadi dasar utama bagi kepala daerah menjatuhkan hukuman pemberhentian terhadap PNS.

Sementara menurut Asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Ramadanus,SE, ketika dikonfirmasikan terkait hal ini menjelaskan, untuk melakukan sanksi pemecatan terhadap PNS yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah, merupakan kewenangan seorang Bupati.

“Selagi PNS itu bekerja di bawah naungan Pemda, itu hak Bupati mau memindah atau memecatnya. Kalau baca aturan itu harus tuntas, jangan asal omong aja ya,”tegas Danus.

Ketika disinggung soal mengapa hingga saat ini pihak pemerintah daerah belum juga membalas surat keberatan dan somasi para ASN yang telah dipecat oleh Bupati Bengkulu Utara, Ir.H.Mian. Ramadanus sepertinya masih tetap mengatakan “sampai saat ini, saya belum menerima surat keberatan dan surat somasi itu,”ungkap Danus.

Kemudian soal pemberhentian 13 ASN per 1 Januari 2019 lalu, Ramadanus Juga Mengatakan,”sekarangkan sudah jelas, kalau Bupati tidak melaksanakan pemecatan, maka Bupati lah yang akan kena sanksi,”cetus Danus. (Ben)

Latest News

Zaman Bupati Mian, Miliaran Anggaran Dinkes 2018 Diduga Syarat KKN

Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian. Miliaran anggaran yang bersumber dari APBD tahun...

Apa itu numerologi? Dan apa hubungannya dengan ARC Bali

Numerologi adalah sistem angka untuk mengukur getaran huruf-huruf alfabet, ini dipercaya dapat mengungkap; kepribadian manusia, keinginan, pikiran, tindakan dan pengalaman. Dapat...

8 Desa Merigi Ujan Mas Minta Perbaikan Jalan, Rudi : 2020 Belum Di Anggarkan

BedahBerita.Co.Id, Ketua Kelompok Tani Genting Surian R Sumantri meminta pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mengabulkan permohonan mereka terkait pembangunan jalan yang di...

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa...

DID, Hutang SMI, Fee, Lahan Dan OTT Dilaporkan FPR Ke KPK Item Indikasi Korupsi

BedahBerita.Co.Id, Hari ini 1 November 2019 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu memasukan sejumlah laporan kasus yang tak jelas penyelesaiannya dan indikasi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -