Belum Ada RDTR, Raperda Sampah Terkesan Batal

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Bengkulu Utara, GC – Karena belum ada Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sampah di Kabupaten Bengkulu Utara terkesan batal.

Pasalnya, pada saat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggelar hearing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang 2 Raperda dengan pihak pemerintah daerah setempat, Senin (18/3/2019) yang dipimpin oleh wakil ketua 1 Bambang Irawan. Menuai berbagai kritikan dan pertanyaan dari kalangan anggota dewan.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Bengkulu Utara, Pitra Martin, dari Partai PKPI dalam hearing yang berlangsung di gedung dewan menyebutkan, sebagai dasar landasan yang paling utama dalam pengesahan Raperda sampah menjadi Perda. Kabupaten Bengkulu Utara seharusnya sudah ada Perda RDTR terlebih dahulu.

Mengapa perda RDTR merupakan syarat pengesahan Raperda Sampah. Jika perda sampah nantinya tidak didasari dengan adanya perda RDTR, kata Pitra Martin. Maka dikhawatirkan perda tersebut akan menyalahi aturan dan akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Sebab, perda RDTR merupakan dasar menentukan dimana letak posisi lokasi pembuangan dan pengolahan sampah nantinya.

“RDTR merupakan sebuah Pondasi untuk mengesahkan Raperda Sampah itu menjadi Perda. Makanya perlu kita sampaikan, kalau ingin Raperda Sampah ini dilanjutkan menjadi perda, harus ada dulu Perda RDTR nya,”tegas Pitra Martin.

Selain itu Pitra Martin juga mengatakan, dengan belum adanya hingga saat ini Perda RDTR di daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai anggota legislatif dirinya menilai, Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah lalai dalam hal mengkomandoi personilnya mempersiapkan apa yang menjadi regulasi pijakan untuk melakukan program pembangunan daerah selanjutnya.

“Terus terang, kalau tidak ada RDTR nya, saya akan keluar dari pembahasan Raperda sampah ini, karena saya tidak ingin nantinya dinilai masyarakat anggota dewan yang ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan yang salah,”tutup Pitra Martin.(Ben)

Latest News

Zaman Bupati Mian, Miliaran Anggaran Dinkes 2018 Diduga Syarat KKN

Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian. Miliaran anggaran yang bersumber dari APBD tahun...

Apa itu numerologi? Dan apa hubungannya dengan ARC Bali

Numerologi adalah sistem angka untuk mengukur getaran huruf-huruf alfabet, ini dipercaya dapat mengungkap; kepribadian manusia, keinginan, pikiran, tindakan dan pengalaman. Dapat...

8 Desa Merigi Ujan Mas Minta Perbaikan Jalan, Rudi : 2020 Belum Di Anggarkan

BedahBerita.Co.Id, Ketua Kelompok Tani Genting Surian R Sumantri meminta pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mengabulkan permohonan mereka terkait pembangunan jalan yang di...

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa...

DID, Hutang SMI, Fee, Lahan Dan OTT Dilaporkan FPR Ke KPK Item Indikasi Korupsi

BedahBerita.Co.Id, Hari ini 1 November 2019 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu memasukan sejumlah laporan kasus yang tak jelas penyelesaiannya dan indikasi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -