Connect with us

Nasional

Belajar Memahami Bahasa Langit AHY, “Jadi Inget Vicky Prasetyo”

Published

on

bahasa langit AHY 2

Dulu kita pernah dihebohkan oleh seorang pelopor “bahasa langit” bernama Vicky Prasetyo. Saya katakan bahasa langit sebab bahasanya ketinggian, mungkin hanya Vicky dan Tuhan yang mampu mengerti. Sebagai awam kita hanya bisa planga-plongo sambil ngetawaiin karena memang itu unik, lucu dan tak bermanfaat sama sekali. Bahasa langit tak cocok untuk obrolan sehari-hari, kecuali anda satu jenis dengan Vicky.

Saya akan tulis kata-kata Vicky yang sangat fenomenal. Beruntung, orang seperti Vicky langka bahkan endemik di negeri. Kalau tidak, sepertinya kita perlu membuat sebuah kamus baru.

Di usiaku saat ini ya.. twenty nine my age ya, tapi aku masih tetap merindukan apresiasi karena basicly ya, aku seneng. Seneng musik gitu walaupun kontroversi hati aku menunjukkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya.. Nggak, kita belajar ya, apa ya.. Harmonisisasi dari hal terkecil sampai terbesar. Aku pikir kita tidak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginan. Dengan adanya hubungan ini bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi kita mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik dan aku sangat bangga.

Hanya Vicky Prasetyo dan yang seendemik dengannya yang bisa paham dengan kata-kata di atas. Ini sudah menyimpang jauh dari tujuan berbahasa. Andai Vicky booming di era ini, era dimana sedikit-sedikit penistaan, tentu Vicky akan dipolisikan dengan tuduhan menista bahasa Indonesia.

Itu Vicky, baginya berbahasa langit, ya hanya untuk keren-kerenan saja. Sebab, ia bukan tokoh publik yang setiap kata-katanya didengar dan dicatat juga dijadikan acuan untuk melangkah. Bagaimana kalau seorang tokoh publik menggunakan bahasa langit seperti halnya Vicky? Apa respon masyarakat yang menitipkan banyak harapan di balik kata-katanya?

Kini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sepertinya hendak mengikuti jejak Vicky Prasetyo. Dalam masa-masa kampanye, Agus mau tidak mau harus berkata-kata di depan publik meski ia kemarin-kemarin enggan mengikuti debat publik. Agus harus mendengar keluh kesah warga, lalu memberikan solusi sesuai dengan visi misi yang telah mereka buat. Agus kan kini tokoh publik, bukan lagi tentara yang kesempatan bicaranya di depan publik terbatas.

Sayangnya, Agus suka menggunakan “bahasa langit” saat menjelaskan ke publik mengenai program atau solusi atas keluh kesah warga. Padahal, lawan bicaranya hanya rakyat jelata dengan perbendaharaan diksi-diksi ilmiah yang amat minim. Seharusnya, Agus dapat menurunkan bahasanya menjadi bahasa pasar seperti Ahok, bukan bahasa-bahasa yang sarat retorika. Warga tak butuh keindahan bertata bahasa, yang mereka butuhkan adalah solusi.

Dalam sebuah kampanyenya, Agus berjanji akan meningkatkan kualitas transportasi publik. Bagaimana caranya?

Agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik, Agus akan memberi insentif. Insentif yang Agus maksud adalah mempermudah akses transportasi publik, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, dan seterusnya sampai masyarakat Jakarta teryakinkan untuk menggunakannya.

“Kalau tidak ada insentif yang baik, artinya insentif itu kalau transportasi publik belum memiliki aksesibilitas yang luas, kemudian juga belum terlalu dirasakan aman nyaman, bisa digunakan kapan saja oleh siapa pun, dimana pun. Kemudian juga kalau masih ada hambatan terkait manajemen transportasi publik tersebut yang mengakibatkan tidak tepat waktu, kita harus meyakinkan bahwa transportasi publik dapat terjangkau oleh masyarakat, siapa pun,” paparnya.

Saya berulang-ulang membacanya masih juga belum memahami apa yang ingin Agus sampaikan. Itu saya. Apalagi warga yang berdiri mendengarkan pidatonya? Mereka mungkin hanya bisa garuk-garuk kepala. Bahasa langit yang Agus sampaikan ini tidak cocok digunakan oleh seorang calon pemimpin rakyat. Apalagi disampaikan saat kampanye.

Saya masih belum mengerti apa yang dimaksud insentif oleh Agus? Saya cari di kamus, insentif artinya perangsang atau stimulan. Kata Agus, insentif ini perlu agar aksesibilitas transportasi publik lebih luas. Insentif ini juga digunakan agar (transportasi publik) dapat menciptakan rasa aman dan nyaman, bisa digunakan kapan saja, oleh siapa saja, dimana pun.

Jadi, siapa yang akan diberi insentif atau perangsang itu? Kalau berkaitan dengan transportasi publik berarti supir dan kondektur. Dan, bentuk perangsangnya seperti apa? Apa itu upah yang layak? Bukankah upah untuk supir-supir transJakarta sudah sangat layak? Insentif apalagi yang mereka butuhkan? Apakah masalah transportasi di Jakarta disebabkan ketiadaan insentif ini? Atau masyarakat yang akan diberikan insentif (ongkos) biar nggak pada ngeluh di medsos?

Lalu Agus mengatakan, “Kalau masih ada hambatan terkait manajemen transportasi publik tersebut yang mengakibatkan tidak tepat waktu, kita harus meyakinkan bahwa transportasi publik dapat terjangkau oleh masyarakat, siapa pun.”

Apa hubungannya antara “tidak tepat waktu” dengan “terjangkau”? Tepat waktu itu berkaitan dengan jumlah armada dan tingkat kemacetan di jalan. Ini bukan masalah ongkos yang terjangkau atau tidak. Di Ibukota orang tak lagi melihat ongkosnya berapa, yang penting bisa tepat waktu tidak?

Duh.. Mas Agus. Antara wajah dan omongan kok singkronisasi visualnya memperlihatkan kontroversi yang terlihat labil. Tidak seperti Gus Joy, dimana antara wajah dan kesaksiannya menyimpulkan harmonisasi kesuraman. Eh maaf Mas, nanti saya dikira ad hominem lagi.

Saya rasa, begitulah kura-kura.

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending