Connect with us

Nasional

Akhir Cerita FPI; Menyentuh Megawati, Rizieg Shihab Selesai?

Published

on

mega riziek Menyentuh Megawati, Rizieg Shihab Selesai

Kegaduhan politik berbau SARA yang sudah dimulai sejak Jokowi-Ahok naik menjadi DKI1-2 di tahun 2012, mencapai matang di Pilpres 2014 ketika Jokowi menjadi RI1, dan Ahok menjadi DKI1.  Dalam prosesnya, FPI (Front Pembela Islam) yang wajah depannya identik dengan Riezig Shihab berkembang menjadi ormas intoleran, radikal, sekaligus laris dipakai kepentingan-kepentingan politik yang berbenturan.

Setelah itu, seperti singa yang mengaum-aum mencari lubang, maka akhirnya melalui Ahok arus politik SARA mencapai klimaks melalui demo 411, dan 212.  Demo yang coba disakralkan dengan membuat koperasi, produk, bahkan demo susulan yang berbau sama.  Menggelikan, tapi itulah realitasnya.

Ahok dijadikan pintu untuk menggoyang Jokowi. Tapi skenario itu keburu dipatahkan, orang-orang yang hendak makar segera dipadamkan. Tapi rupanya, kuda tunggangan para politikus, Riezig Shihab, tidak menyadari atau mungkin sudah kepalang basah, maka tetap nekat untuk melancarkan serangan-serangan membabi buta.

Disisi lain, Nahdatul Ulama (NU) ormas Islam terbesar di Indonesia pun terlihat sampai terkaget-kaget ketika Kiai sekelas Gus Mus sampai dihina di medsos, sehingga segera bergerak untuk melindungi kehormatan para Kiainya. Ketua umum NU, KH Said Aqil tidak merekomendasi untuk mengikuti demo 212. Sehingga tensi antara ormas intoleran dan NU pun terlihat meningkat.

Dan ini “gilanya”, tak berhenti disitu, serangan ke Ahok, Jokowi, dan NU ternyata berlanjut ke PDI-P, partai pemenang dan yang berkuasa saat ini.

Dan serangan ini tidak main-main, melalui demo di depan Mabes Polri, Riezig Shihab mendesak kepolisian untuk memproses Megawati secara hukum  atas dasar penistaan agama ketika memberikan pidato politik HUT PDI-P yang ke-44.

Kali ini Riezig offside, dan dia merasakan itu, sehingga meminta dengan nada memelas supaya “didamaikan” secara kekeluargaan terhadap semua pihak (kecuali Ahok) yang beurusan hukum dengan dia termasuk dengan Megawati, meskipun dengan embel-embel ancaman “daripada ada bentrok horizontal” (sumber).

Tapi rupa-rupanya Rizieg sudah sampai ke point of no return. PDI-P marah besar. Melalui siaran pers (17/1/17), sekjen PDI-P Hasto menyatakan 4 poin yang sangat lugas dan frontal. Sama dengan para ansor yang marah karena Kiai-Kiainya dihina, sekarang kader-kader Banteng mengamuk karena ibu Banteng diusik. Berikut adalah kutipan-kutipan setiap poin (tidak utuh) dari sumber web resmi PDI-P (sumber)

Sekiranya Bapak Rizieq Shihab (mohon maaf kami tidak menyebut Beliau Habib berdasarkan apa yang saya baca dari pendapat KH Said Aqil Siradj), memang akan berhadapan dengan Ibu Ketua Umum Partai, maka sebagai Sekjen Partai saya tegaskan bahwa kami siap berhadapan dengan Pak Rizieq. (Poin 1)
Sekiranya Pak Rizieq ada yang tidak puas, sampaikan melalui jalur hukum, dan kami akan siapkan pembela hukum terbaik. Bagi kami komitmen terhadap pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa ditawar-tawar. (Poin 2)
Apa yang dilakukan oleh FPI dengan membubarkan aksi kemanusiaan berupa pengobatan gratis merupakan tindakan yang telah melampaui batas. Tidak bisa diterima dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat. Ada batas kesabaran dari kami, dan pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Rizieq adalah kami tidak takut. Kami siap berhadapan jika mereka terus bertindak main hakim sendiri. (Poin 3)
Krn itulah tuduhan Pak Rizieq ke Ibu Megawati sangat tidak beralasan. Sikap Ibu Megawati yang keras di dalam membela perdamaian di Timur Tengah itulah yang juga ikut mewarnai konstelasi pilpres 2004. Disitulah kenegarawanan Ibu Megawati termasuk ketika membela Ustadz Abu Bakar Baasyir agar tidak di ekstradiksi karen atugas peminpin untuk melindungi segenap bangsa dan sel tumpah darah Indonesia. (Poin 4)

Dari poin-poin itu terlihat bahwa PDI-P langsung menembak dan menantang Rizieg Shihab. Entah mau sembunyi kemana lagi, meminta bantuan DPR pun Fadli Zon, dan Fahri Hamzah tidak akan mampu lagi membendung kemarahan jutaan kader PDI-P. Prabowo dan SBY sebagai “sesepuh” dibelakang layar tidak akan berani menyentuh Megawati.  Apakah Anies bisa menjembatani? Itupun sulit dibayangkan.

Pidato Megawati sendiri terlihat sangat nasionalis dan sangat berapi-api. Orasi politik yang sangat menggetarkan semangat untuk kembali ke ideologi Pancasila, dan teguh dengan pemerintahan yang sah. Dengan gayanya yang lugas dan khas, Megawati “guyon” kepada Jokowi dan Jusuf Kalla :

Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak wapres…panggil saja KITA…lha kalau ada yang mau macam-macam anak buah saya sudah ada lho Bapak… (Megawati)

Pernyataan-pernyataan yang langsung menantang siapapun yang mencoba makar terhadap pemerintah yang sah (landasan struktural) dan mengganti Pancasila (landasan Ideologi). Megawati menekankan PDI-P adalah partai berbasis ideologi yang akan terus teguh membela terhadap semua serangan ideologi tertutup (radikal, intoleran.

Sebuah pernyataaan-pernyaatan yang seharusnya diberikan standing ovation, tapi oleh Rizieg Shihab (dan kawan-kawan) dianggap penistaan agama. TIdak heran kemarahan sang ibu Banteng tidak terhindar lagi.

Riezig harusnya bertanya dulu kepada SBY bagaimana rasanya bermusuhan dengan Megawati. Sampai kepada titik nol, kalau tidak ada mujizat terjadi Rizieg akan dikejar banteng. Itu yang akan terjadi.

3 hal yang Rizieg akan sesali seumur hidupnya karena telah menyentuh Megawati:

Pertama, Megawati adalah PDI-P, PDI-P adalah Megawati. Dan saat ini PDI-P boleh dikatakan satu-satunya partai ideologis yang masih bertahan sejak orde baru dan memiliki sejarah sampai ke berdirinya negara melalui Bung Karno sang Ayah, lahirnya Pancasila yang sudah dikeppreskan Jokowi (Keppres 24/2016).  Artinya, Rizieg telah menyentuh kekuatan idelogis terbesar Indonesia.

Kedua, Jokowi adalah kader PDI-P, dan selalu dengan PDI-P sejak dari Solo, Jakarta, sampai Indonesia. Hubungan Jokowi dan Megawati adalah hubungan yang sangat erat secara politis maupun pribadi. Artinya, secara kekuasaan Megawati saat ini bisa dikatakan ada dipuncaknya. Dan Rizieg lupa diri sehingga telah menyentuh kekuasaan negara terbesar yang ada sekarang.

Ketiga, pengikut fanatik Megawati dan/atau PDI-P adalah wong-wong ciliki (grass root). Mereka ini “preman-preman” yang siap tempur dalam arti yang sebenarnya. Bukan retorika, tapi memang itu realitas yang sudah menjadi rahasia umum.  Bahkan dalam orasi politik yang sama, Megawati mengatakan:

Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden, tapi kalau untuk bangsa dan negara, jiwa mereka berikan (Megawati)

Menyentuh Megawati berarti menyentuh pasukan banteng akar rumput yang jumlahnya saya pastikan lebih dari sekedar memenuhi Monas, bundaran HI, dan juga lapangan-lapangan yang ada.  Hebat bukan Rizieg yang berani menantang banteng-banteng ini?

Sekarang ini Kapolda Metro Jaya sudah secara frontal mengatakan : Kapolda Metro Jaya: Mulutmu Harimaumu, Itu Pesan Saya kepada Rizieq, Wiranto mengatakan “Wiranto: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Ormas“, dan kapolda Jabar, Anton Charliyang, yang sedang berhadapan dengan Rizieg di kasus penistaan Pancasila mengatakan “

“Datang beribu-ribu orang tanpa izin, apa etis? Apa itu adab? Kalau benar, kenapa takut? Sendiri saja hadapi,” tuturnya

Ahok dikriminalisasi, Jokowi hendak digulingkan, NU dihina, dan sekarang Megawati dituduh menistakan agama? Semunyanya menjadi blessing in disguise karena akhirnya Indonesia melihat akhir cerita sinetron Rizieg yang ceritanya sudah bertele-tele terlalu lama.

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending