GarudaCitizen – Pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, langkah tersebut, bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

“Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu (7/9/2022).

Menurut Fahri, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Dimana pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Sehingga hal ini akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

“Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli,” ujarnya.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau ‘durian runtuh’ dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

“Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPRnya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada ” ujarnya.

Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

“Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Partai Gelora tidak berharap ada masyarakat miskin yang bunuh diri, akibat menghadapi tekanan kesulitan hidup saat ini yang dirasa semakin berat.

“Ini masalah serius yang harus diwaspadai, efek kepada rakyat memang ada bantalan-bantalan sosial yang sedang diusahakan. Tetapi sekali lagi, kita harus hati-hati, karena kita sendiri belum terlalu disiplin dengan data. Kita perlu memitigasi dan mengidentifikasi cara menolong orang-orang ini,” tandasnya.

“Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat, kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu,” pungkas Fahri. (ibn/red)

Jakarta, GarudaCitizen – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul ‘Visioning Indonesia’ di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Dalam pidatonya, politisi yang kerap disapa Gus Muhaimin itu mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemimpin bangsa, untuk mengingat kembali tujuan bernegara, yaitu visi untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan di masyarakat.

Visi tersebut, jelasnya, adalah amanat dari konstitusi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat Gus Muhaimin bertemu masyarakat di seluruh pelosok negeri, ia mengaku masih menemukan besarnya kesenjangan antara kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera dengan cita-cita keadilan sosial tersebut.

“Besar harapan rakyat atas terwujudnya kebijakan yang mampu memahami apa yang rakyat rasakan. Kesenjangan itu masih terus terjadi dan menjadi tanggung jawab kita berpikir untuk memulainya. Maka tugas kita semua untuk menutup kesenjangan antara niatan baik negara dan kenyataan sehari-hari yang dirasakan masyarakat kita,” ujar politisi Partai Kebangkitan (PKB) tersebut.

Karena itu, ia sangat percaya bahwa bangsa ini harus terus merefleksikan kembali visi-misi tersebut, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan. Lebih dari itu, Gus Muhaimin menekankan bangsa ini punya tanggung jawab bersama menyambungkan modal kekuatan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan.

“Demokrasi sebagai proses politik akan menjadi penentu kesejahteraan. Maka demokrasi harus melahirkan kesejahteraan. Pola relasi kekuasaan yang terbangun di demokrasi akan menjadi penentu distribusi sumber daya kita. Penentu bagian aset dan tanah, demokrasi menjadi penentu reforma agraria,” tambah  Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Inilah yang kemudian, tegasnya,  harus terus diperjuangkan bersama. Oleh karena Indonesia dinilai berhasil membangun demokrasi ini dengan sangat baik, sehingga perlu untuk melanjutkan kembali agar ukuran sukses demokrasi harus lebih dari sekadar equality of opportunity, tetapi lebih dari itu yaitu equality of outcome. Keadilan dan akses serta kesempatan harus didampingi dengan kemajuan aset dan pendapatan warga. Kesuksesan demokrasi adalah mobilitas sosial semua warga.

“Para petani harus punya tanah, para petani juga harus memiliki aset berproduksi dengan baik. Petani sawit harus memiliki kebun sendiri, bahkan harus memiliki perusahaan pabrik sendiri. Begitu juga anak-anak para petani, nelayan, buruh dan semua yang masih berada di wilayah marginal harus memiliki peluang dan keberhasilan mobilitas vertikal yang memadai,” pesan Gus Muhaimin. (redaksi)

GarudaCitizen – Mariando Djonak Uropmabin, pesepak bola asal Papua  yang juga mantan pemain Timnas Indonesia U-17 yang saat ini tengah merumput di Persiba Balikpapan, bergabung ke Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Mariando menyusul dua eks pemain Timnas Senior Indonesia Titus Bonai dan Okto Maniani asal Papua yang telah bergabung lebih dulu ke partai besutan Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik dan Achmad Rilyadi ini.

Menurut Mariando, selain berkarir di sepak bola, ia juga ingin berkarir di bidang politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua.

“Salah satu alasan saya bergabung dengan Partai Gelora, adalah inspirasi dari almarhum orang tua saya, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pegunungan Bintang,” kata Mariando, Minggu (21/8/2022).

Alasan lain Mariando ke Partai Gelora, lanjutnya, saat dirinya melihat foto-foto Tibo dan Okto menghiasi berbagai media nasional dan lokal saat laga final Piala AFF U-23 antara Indonesia Vs Thalaind tahun lalu.

“Saya juga sempat simak perbincangan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dengan Kaka Okto dan Kaka Tibo. Perhatian ketum (Anis Matta, red) sangat luar biasa terutama gizi bagi regenerasi atlit dalam mengatasi stunting,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bergabungnya Mariando, sebelumnya ada Okto dan Tibo ke Partai Gelora menandakan bahwa Partai Gelora mendapatkan sambutan luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua.

“Penerimaan yang luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua kepada Partai Gelora adalah pertanda bahwa partai ini memang mencerminkan warna ke-Indonesiaan yang kuat,” tegas Fahri. (ibn/red)