Investigasi
Mahfud MD Desak Polri Usut KPU dan Dikdasmen soal Suket Gibran

Mahfud MD mendesak Polri segera menyelidiki penerbit dan pengguna suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan dalam siniar *Terus Terang* yang tayang Selasa 17 November 2026.
Mahfud menilai putusan MK dan MA sudah cukup sebagai bukti awal. Kini, menurut Mahfud, giliran aparat penegak hukum yang bekerja.
Ringkasan
- Mahfud MD mendesak Polri menyelidiki penerbitan dan pemakaian suket penyetaraan ijazah Gibran.
- Ia meminta KPU, Kemendikdasmen, serta unsur harmonisasi peraturan diperiksa.
- MA membatalkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pada 30 Oktober 2026, setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran.
- Mahfud menegaskan pengunduran diri Gibran tidak menutup persoalan pidana.
Apa yang didesak Mahfud MD kepada Polri?
Mahfud meminta Polri segera menyelidiki pihak yang menerbitkan dan memakai suket penyetaraan ijazah Gibran. Ia menyebut bukti awalnya sudah ada dalam dua putusan pengadilan.
"Bukti awal kan sudah ada, putusan MK dan MA yang menyatakan itu tidak sah. Berarti ada kesalahan," kata Mahfud dalam siniar *Terus Terang*.
"Sekarang soal apakah ini pidana atau tidak, mestinya mulai penyelidikan. Tidak usah takut," ujar Mahfud.
Siapa saja yang harus diperiksa?
Mahfud menyebut tiga pihak yang perlu diperiksa. Pertama adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menerima dan memverifikasi berkas pencalonan.
Kedua adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membawahi Ditjen Dikdasmen sebagai penerbit suket. Ketiga adalah unsur harmonisasi peraturan di Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
"Kalau mereka tidak tahu, berarti ini pidana betul, kok sampai tidak terdeteksi," ujar Mahfud.
Bagaimana posisi Gibran menurut Mahfud?
Mahfud mengatakan Gibran bisa dipanggil dalam proses hukum sebagai pengguna dokumen. Namun ia mengingatkan Gibran berhak membela diri, misalnya dengan mengaku tidak mengetahui masalah pada dokumen itu.
"Misalnya, ijazah saya dicuri, saya tidak tahu siapa yang mencuri sampai ke KPU. Itu bisa saja," kata Mahfud.
Pernyataan itu menunjukkan Mahfud tidak menutup kemungkinan Gibran memang tidak tahu.
Mahfud menganalogikan posisi Gibran seperti orang yang mobilnya dipinjam untuk mencuri. Pemakainya, kata Mahfud, tetap tidak bisa dianggap tidak bersalah sepenuhnya.
Apa isi putusan MA dan MK soal suket Gibran?
MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat 30 Oktober 2026. Majelis hakim membatalkan putusan pengadilan di bawahnya dan mengabulkan seluruh gugatan.
MA menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Majelis juga memerintahkan surat itu ditarik untuk dimusnahkan.
Sebelumnya, MK menyoroti dokumen pendidikan Gibran dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri.
Dokumen dasar suket itu, menurut MK, berupa *certificate of attendance*, *academic records*, dan *explanation of grade*. Dokumen itu hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan.
Kronologi suket Gibran
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 6 Agustus 2019 | Ditjen Dikdasmen menerbitkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 |
| 27–28 Oktober 2023 | KPU memproses berkas pencalonan Gibran dalam satu hari |
| 6 Oktober 2026 | MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran |
| 21 Oktober 2026 | Bareskrim menggelar perkara khusus atas laporan dugaan pemalsuan suket |
| 30 Oktober 2026 | MA membatalkan suket; Mahfud mendesak pemeriksaan pidana lewat akun X |
| 17 November 2026 | Mahfud kembali mendesak penyelidikan dalam siniar *Terus Terang* |
Mengapa Mahfud menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU?
Mahfud secara khusus menyoroti penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, terutama Pasal 18 ayat (3). Ia menduga ada penyelundupan hukum dalam penyusunan ketentuan itu.
"Kenapa harus ada Pasal 18 ayat 3 dan hanya berlaku nampaknya untuk saat itu, untuk kebutuhan Gibran?" ujar Mahfud dalam siniarnya pada 3 November 2026.
Ia meminta aparat menelusuri bagaimana ketentuan itu disusun.
Pasal itu, menurut Mahfud, mengecualikan lulusan luar negeri dari kewajiban menunjukkan bukti kelulusan. Ketentuan itu muncul tanpa konsultasi publik maupun pembahasan bersama DPR RI.
Apa saja 12 pasal yang disebut Mahfud?
Mahfud menyebut sekitar 12 ketentuan yang menurut analisisnya berpotensi berkaitan dengan dugaan pidana. Ketentuan itu mencakup KUHP, UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta UU Pemilu.
Dari KUHP, ia menyebut Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP lama tentang pemalsuan surat, serta Pasal 397 KUHP baru.
Bagaimana status laporan di Bareskrim?
Laporan dugaan pemalsuan suket itu telah masuk ke Bareskrim Polri. Mahfud mengatakan suket tersebut sudah dicabut pemerintah per 11 November, tetapi sempat dipakai untuk meloloskan pencalonan.
Bareskrim menggelar perkara khusus atas aduan itu pada Rabu 21 Oktober 2026. Gelar perkara itu menindaklanjuti laporan Syamsudin yang didampingi Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa.
Perwakilan tim, Ahmad Khozinudin, mengatakan Subdit IV Dittipidum Bareskrim akan menyelidiki dugaan penggunaan surat yang isinya dianggap tidak benar atau dipalsukan. Laporan itu menyebut mantan pejabat penerbit dokumen, Sutanto, dan Gibran selaku pengguna dokumen sebagai terlapor.
Apa peluang gugatan warga yang disebut Mahfud?
Mahfud membuka kemungkinan adanya gugatan hukum untuk menarik kembali seluruh fasilitas negara yang pernah digunakan selama Gibran menjabat. Pandangan itu disampaikan sebagai respons atas keresahan warganet soal keadilan setelah Gibran melepas jabatan.
Mahfud mengatakan gugatan perwakilan kelompok untuk menarik kembali fasilitas negara yang dipakai bisa dilakukan secara hukum. Pandangan itu merespons keresahan warganet soal keadilan setelah Gibran melepas jabatan.
Apa yang perlu diingat dari kasus ini?
Putusan MA yang membatalkan suket adalah putusan sengketa administrasi, bukan putusan pidana. Pembatalan itu tidak serta-merta membuktikan ada tindak pidana.
Desakan Mahfud agar KPU dan Dikdasmen diperiksa adalah pendapat seorang pakar hukum tata negara. Pembuktian pidana tetap memerlukan penyelidikan, penyidikan, dan putusan pengadilan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu suket penyetaraan ijazah Gibran?
Suket itu adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen pada 6 Agustus 2019. Surat itu dipakai sebagai dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA dalam pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Apakah MA membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden?
Tidak. MA hanya membatalkan suketnya melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MK juga tidak mendiskualifikasi Gibran karena kedudukan hukum para pemohon.
Apakah Gibran sudah terbukti bersalah memalsukan dokumen?
Belum. Yang ada baru dugaan dan desakan penyelidikan dari Mahfud serta laporan masyarakat di Bareskrim. Pembuktian pidana menjadi kewenangan penegak hukum dan pengadilan.
Siapa yang melaporkan dugaan pemalsuan suket ke Bareskrim?
Laporan itu diajukan Syamsudin yang didampingi Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa. Bareskrim menggelar perkara khusus pada 21 Oktober 2026.
Apa yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) PKPU?
Ketentuan itu ada dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurut Mahfud, ketentuan itu mengecualikan lulusan luar negeri dari kewajiban menunjukkan bukti kelulusan.
Referensi
- Mahfud Desak Polri Usut KPU dan Dikdasmen soal Suket Gibran
- Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mahfud MD Ungkap Peluang Gugatan Warga ke Pengadilan
- MA Batalkan Suket SMA Gibran, Mahfud MD Desak KPU dan Dikdasmen Diproses Pidana
- Mahfud MD Beberkan 12 Pasal Yang Bisa Menjerat Suket Wapres Gibran, Desak Polisi Segera Bertindak

You must be logged in to post a comment Login