6.9 C
Alba Iulia
Kamis, April 2, 2020

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

Must Read

Beredar Foto Seronok di Duga Siswi SMK Kandeman Kabupaten Batang

Sekolah perlu memberikan pengawasan ketat terhadap para siswa dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, bila ada keterkaitanya anak...

Umat Islam Diambang Kehancuran?

Belakangan ini konflik atas nama agama sering kali mencuat. Baik di dunia maupun di Indonesia. Islam menjadi salah satu...

Tari Topeng Cirebon dan Makna Dibaliknya

Tari Topeng Cirebon dengan gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab,...

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa kasus yang mati suri yang terjadi di Rejang Lebong dan Bengkulu pada umumnya. Orasi yang disampaikan oleh Ishak dalam rangka Aksi lanjutan yang dilakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu yang bergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu Di KPK usai Aksi sebelumnya di Kejagung.

Dari 13 Item yang dilaporkan ada Dua item indikasi Kasus yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Kasus Pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Rejang Lebong Yang Gagal Perencanaan. Kedua indikasi Korupsi terhadap Dana Hibah Dari APBD Rejang Lebong Ke KONI Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Adventure/Motor cross.

Ishak Burmansyah Saat Di Depan Gedung KPK (Dok.BedahBerita.Co.Id)

Ishak mengatakan bahwa Kasus pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017 yang diduga gagal perencanaan itu telah dilaporkan oleh LSM PEKAT kepada pihak KPK-RI pada awal tahun 2019 dan selanjutnya dari hasil laporan tersebut pihak KPK meminta kepada LSM PEKAT untuk data tambahan guna melengkapi laporan tersebut, selanjutnya LSM PEKAT sudah melengkapi data-data tersebut dan sudah menyerahkan kepada pihak KPK.
“Dan saat itu berdasarkan keterangan pihak KPK bahwa Data tersebut sudah cukup dan kasus tersebut layak untuk ditindaklanjuti. namun tiba-tiba belakangan hari kami mendapat kabar kasus tersebut ditangani pihak Kejati Bengkulu hal ini terungkap setelah dilakukannya aksi bersama teman pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Hal ini setelah mendapat keterangan pihak Kejati saat hearing,” ujar Ishak.

Karena melihat hal ini Ishak yang tergabung dalam FPR hari ini (01/11) kembali mempertanyakan Kasus yang pernah mereka laporkan ke KPK tersebut.
“Jika memang sudah di Kejati ini artinya apa?, Kenapa pihak Kejati tidak melakukan Koordinasi ke KPK karena kasus tersebut dilaporkan pertama kali kepada KPK. Dilakukan penyidikan kasus Alkes namun hening hening saja, oleh sebab itu, dengan banyaknya kejanggalan dan mandulnya sebuah kasus kami kembali kesini, ke KPK setelah sebelumnya hal serupa juga kami lakukan di Kejagung. Selain Alkes Kami juga meminta KPK Untuk Melakukan Pengusutan Terhadap Dana Hibah Dari APBD Rejang Lebong Ke KONI Kabupaten Rejang Tahun 2017 Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Adventure/Motor cross,” papar Ishak di dampingi 5 rekannya, Rustam Efendi, Iman Sobri Pulungan Noya, Tri Nurhayat dan Yasmidi.

Tambah Ishak yang terpenting adalah meminta Kejagung dan KPK menindak beberapa dugaan oknum jaksa nakal, Karena disinilah kuncinya penegakan hukum, kalau masih berkeliaran Oknum Oknum Nakal dan Rakus di APH bagaimana bisa Korupsi akan berkurang.
“Kita melaporkan kasus yang ada namun tak ada tindak lanjut, ini namanya Mandul, malah ada indikasi permainan disini, miris kita,” papar Ishak.

Ishak Burmansyah juga menjelaskan bahwa mereka diterima oleh Anggi Fitriani Mamonto staf humas KPK. Dalam pertemuan itu perwakilan FPR juga menyerahkan berkas terkait kasus-kasus korupsi dan mengadukan oknum jaksa nakal di Kejati dan Kejari se-Bengkulu.
“Humas KPK menyampaikan akan memproses laporan FPR dan dalam waktu 30 hari kerja kedepan dan akan menghubungi kembali pihak FPR untuk dimintai keterangan dan kelengkapan laporan, sementara Senin ini kita dimintai melengkapi bukti dan nama nama yang terkait setiap indikasi kasus yang kita laporkan.” tutup Ishak (bcp)

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Ini Daftar 48 Media Massa Yang Kerja Sama di DPRD BU 2019

Bengkulu Utara, GC – Anggaran publikasi media massa di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019...

Karena Corona, Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditunda

garudacitizen.com – Kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan...

Menkeu RI Hentikan Proses Lelang Barang Jasa DAK Fisik 2020

GARUDACITIZEN.COM – Upaya mencegah dan menanggulangi wabah penyeberan virus corona atau Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat edaran...

Paripurna LKPJ 2019, Bupati Sinjai Siap Terima Kritikan dan Saran

Sinjai, GC – Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Sinjai. Bupati Andi Seto Ghadista Asapa, SH,LLM, dihadapan 30 anggota DPRD...

DPRD dan Pemkab Sinjai Sepakat Bangun kios Pasar Darurat

Sinjai, GC - Hasil rapat Komisi gabungan DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, sepakat Membangun Kios Pasar Darurat sebanyak 24 Yunit, Selasa...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -