Connect with us

Daerah

OTT Kejari Kepahiang, Pengacara Sebut Pemberi Wajib Jadi Tersangka

Published

on

OTT Kejari Kepahiang, Pengacara Sebut Pemberi Wajib Dijadikan Tersangka

Bengkulu, GC – Terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak Kejasaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepahiang, terhadap 2 orang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di salah satu rumah makan Setia Utama pasar Kepahiang pada Selasa siang (30/7/2019).

Salah seorang pengacara muda di Provinsi Bengkulu M. Yamin, SH, MH, mengatakan, pihak Kejari Kepahiang juga wajib menetapkan sebagai tersangka para kepala desa yang telah memberikan uang sebesar Rp. 30 juta yang berseumber dari anggaran dana desa (ADD) kepada 2 orang LSM tersebut. Sebab, para Kepala Desa yang telah memberikan uang itu juga diduga telah melanggar aturan hukum lantaran telah merugikan uang negara untuk memperkaya orang lain.

“Para Kades yang telah memberikan uang wajib ditetapkan jadi tersangka, dan tidak tepat jika para kades yang telah memberikan uang yang bersumber dari ADD itu dinyatakan sebagai korban dan saksi. Apalagi saya yakin penetapan tersangka 2 orang Pengurus LSM tersebut atas dasar Undang-Undang Tipikor. Sebab, apa bila dugaan pemerasan itu masuk ranah pidana umum, tentu bukan kewenangan pihak kejari untuk menetapkan tersangka,”papar M.Yamin, yang dikutip dari media tobokito.com

Terlepas apapun motifnya para Kades yang telah memberikan uang kapada 2 orang LSM selaku tersangka pemerasan. Namun uang yang diberikan itu bersumber dari keuangan negara, maka menurut M.Yamin, yang layak lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka adalah para Kades.

“Seharusnya para kades yang lebih dulu dijadikan tersangka,”ujarnya.(Ben)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Daerah

Oknum Camat SM Resmi Dilaporkan, Rusman : Laporan Sudah Registrasi

Published

on

KEPAHIANG BB – Sore ini ( 19/10) oknum Camat Seberang Musi (SM) resmi dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang, atas dugaan pelanggaran sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang ikut serta mengkampanyekan salah satu pasalon yaitu paslon 02 Hidayat Nata diacara pernikahan yang beralamat di kelurahan padang lekat kemarin (18/10), dimana oknum Camat Seberang Musi, Gunawan dengan lantang mengajak para undangan untuk memilih pasalon 02. Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Ketua Bawaslu Kabupten Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa oknum Camat SM telah dilaporkan ke pihak Bawaslu. Laporan dilayangkan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 terkait adanya vidio yang beredar, dimana oknum Camat ikut mengkampanyekan Paslon 02 Hidayat Nata.
” Benar ada laporan yang masuk ke kami, yang di laporkan oleh kuasa hukum paslon 01, terkait vidio Camat Seberang Musi laporannya sudah kita registrasi karena syarat formil dan materil sudah terpenuhi. Selanjutnya kami akan mengkaji laporan ini dan jika memenuhi unsur maka akan kita rekomodasikan ke KASN, ” tegas Rusman.

Tanda Bukti Laporan

Dilain tempat Kuasa Hukum Paslon 01 Wahidin Kasmir mengatakan pihaknya telah memasukan laporan ke Bawaslu Kepahiang.
” Kami sudah memasukan laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/07.05/X/2020, pada senin 19 oktober 2020 sekitar pukul 14.48 WIB atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020, dan kita percayakan prosesnya pada Bawaslu Kepahiang,” ujar Kasmir didampingi Krishtian Lesmana.

Kuasa Hukum Paslon 01 Saat Melapor Ke Bawaslu

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati sangat menyanyangkan hal ini masih saja terjadi, karena belum lama ini baru saja ada koordinasi dengan Bawaslu, dan didalam koordinasi tersebut sudah di himbau agar semua ASN bersikap netral.
” saya sangat menyanyangkan hal ini kembali terjadi, padahal sebelumnya sudah ada camat yang sudah berkasus serupa, saya berharap ini kasus terakhir, karena kita sudah berkoordinsi dengan bawaslu dan sudah ada yang bertanya banyak akan hal itu dalam koordinasi yang juga dihadiri APH dan KPU tersebut,” ujar Neti.

lebih lanjut Neti menegaskan selaku ASN sudah ada aturan yang mengatur, mari jangan melakukan pelanggaran lagi, bekerjalah dengan benar sesuai kewajiban, jika bekerja dengan benar dan ada keahlian dimanapun dan kapan pun tetap akan menuai prestasi dan jabatan. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Netral? Masih Ada Oknum Camat Yang Berani Kampanyekan Calon, Video Oknum Camat SM Viral !!

Published

on

KEPAHIANG BB, “Kalau jemo Seberang Musi cak ini galo” teriak oknum Camat Seberang Musi Gunawan dalam vidio viralnya.
ke-Netral-an ASN di Kepahiang mungkin akan sulit di dapat pasalnya Sudah ada beberapa oknum Camat yang sudah dilaporkan ke Bawaslu kepahiang namun hal tersebut sama sekali tidak membuat oknum lainnya jera atau mau mentaati aturan yang ada, namun ada hal aneh pasalnya sangat terlihat jelas pengawasan dari penyelenggara pemilukada sangat sangat tidak ketat.

Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata
” kalau jemo seberang musi cak ini galo ( kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya sambil siap siap berjoget.

Kejadian tersebut sepertinya bukan berlangsung di daerah seberang musi tapi disalah satu Kecamatan yang berada di daerah Pasar Ujung dan sekitarnya makanya sang oknum Camat mengajak penduduk setempat untuk ikut memilih no 2 seperti warga Kecamatan yang di pimpinnya.

Sambil berjoget mengiringi lagu yang di bawakan oleh Istri pasalon nomor dua Effie hidayat oknum Camat tetap mengancungkan jari pistolnya, terlihat dengan jelas juga ikut diatas panggung paslon nomor dua (2) Hidayatullah Sjahid.

Padahal sudah sangat jelas aturan yang mengikat ASN se Indonesia untuk tidak ikut ikutan berkampanye karena mereka harus netral.
Tertuang dengan jelas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010.

Ada 9 (sembilan) larangan bagi ASN dalam pilkada 2020 yakni:
– Dilarang mendeklarasikan sebagai calon kepada daerah;
– Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon kepala daerah;
– Dilarang mendekati parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah;
– Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon kepada daerah baik di media online atau media social;
– Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol dan/atau calon kepala daerah;
– Dilarang poto bersama dengan bakal calon kepala daerah;
– Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, baik itu dengan tanpa menggunakan atribut parpol;
– Dilarang menempelkan sticker atau atribut lainnya calon kepala daerah di raumah dan/atau kendaraan dinas maupun pribadi;
– Dilarang mengadakan dan/atau menghadiri pertemuan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon kepala daerah.

Selain itu juga telah dijelaskan oleh bawaslu kepahiang dalam acara KPU Kepahiang saat menggelar sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Wabup di masa pandemi Covid-19 2020. Sosialisasi digelar di Hotel Umroh pukul, 09.00 WIB, Jumat, (25/9).

Dimana dikatakan zainal tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan pemilihan. Untuk itu, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan. Tujuannya agar pemilih dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Saat ini lanjut Zainal, Bawaslu telah memiliki 23 kader pengawasan partisipatif yang sudah mendapat pelatihan di sekolah kader pengawasan.
‘’Ada beberapa jenis kampanye yang harus diawasi. Yakni, pertemuan terbatas atau tatap muka maksimal dihadiri 50 50 dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Penyebaran alat peraga dan bahan kampanye lain. Serta debat publik kandidat,’’ tuturnya.

Selain itu, Zainal juga menyampaikan paslon dilarang melaksanakan kampanye rapat umum. Lokasi yang dilarang dijadikan lokasi kampanye. Seperti masjid dan tempat ibadah, RSUD dan sarana kesehatan lain, gedung pemerintah, sekolah. Sedangkan Alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang di rumah ibadah, gedung pemerintah, sekolah, pohon, dan taman kota,’’ ujarnya.

Zainal juga menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa tidak dilarang untuk menghadiri kampanye. ‘’Hanya saja, ASN yang hadir harus pasif. Artinya ASN dilarang ikut mempromosikan Paslon atau mengajak massa untuk memilih Paslon. Seluruh pelanggaran dalam tahapan kampanye ini ada sanksi hukumnya,’’ papar Zainal.

Dilain pihak Tim advokasi paslon nomor satu sudah menegaskan bahwa semua pelanggaran seperti ini pasti akan dilaporkan dan ditindak lanjuti.

Hingga berita ini diturunkan oknum Camat seberang musi belum bisa dikonfirmasi. (Bcp)

Continue Reading

Daerah

Berita Acara Pleno KPU Batal Demi Hukum, Gugatan Sengketa Edi Ice Di Kabulkan

Published

on

KEPAHIANG BB, Badan Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Kepahiang memutuskan dan menyatakan berita acara rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (model BA.7-KWK perseorangan perbaikan) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kepahiang tahun 2020 batal. Dengan keputusan Bawaslu Kepahiang dalam sidang putusan (7/09) pukul 10.00 wib tersebut maka pasangan Edi Ice mendapatkan waktu selama dua hari untuk melakukan Verfak ulang terhadap 4.426 dukungan yang tidak diketahui status hasil verifikasi faktualnya.

Hasil Keputusan Bawaslu Atas Gugatan Sengketa Edi Ice

ketua Bawaslu kabupaten Kepahiang Rusman membenarkan bahwa putusan sidang gugatan sengketa nomor 001/PS.REG/17.1708/VIII/2020 atas nama Edi Sunandar dan Ice Rakizah menyimpulkan bahwa pertama tengang waktu pengajuan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kedua berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan, ketiga pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, keempat majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon dan kelima permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk di kabulka. Sebagian.
“Jadi Bawaslu memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan batal berita acara pleno (model BA.7-KWK) TAHUN 2020. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap 4.426 dukungan pemohon yang tidak diketahui status hasil verifikasi faktualnya selama dua (2) hari, memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan pendukungnya yang akan dilakukan Verfak ke sekretariat panitia pemungutan suara setempat dalam dua hari, dan memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini setelah putusan ini dibacakan,” ujar Rusman.(bcp)

Continue Reading

Trending