Sidak Dapur MBG Ditolak, DPRD Rejang Lebong Minta Penjelasan

Rejang Lebong, Garuda Citizen – Inspeksi mendadak atau sidak dapur MBG yang dilakukan Komisi I DPRD Rejang Lebong berujung kekecewaan. Rombongan dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Hidayatullah, dilarang masuk ke area dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Desa Teladan, Kecamatan Curup Tengah.

Larangan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, sidak dilakukan sebagai bentuk pengawasan atas jalannya program MBG yang digadang-gadang mampu memenuhi kebutuhan gizi para pelajar di Kabupaten Rejang Lebong. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pun kini menjadi sorotan.

“Kami datang untuk memastikan secara langsung bagaimana proses penyiapan dan pengolahan makanan MBG. Sayangnya, kami tidak diperbolehkan masuk. Padahal, ini penting agar kami bisa melihat apakah makanan benar-benar higienis dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan,” tegas Hidayatullah kepada wartawan usai sidak.

Pentingnya Pengawasan Lapangan

Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis yang digulirkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Setiap anak didik di sekolah penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari sekolah.

Namun, untuk memastikan tujuan dari program tersebut benar-benar tercapai, pengawasan melekat dari semua pihak mutlak diperlukan. Menurut Hidayatullah, DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal program ini agar tidak sekadar menjadi proyek formalitas.

“Kami mendukung penuh program MBG. Tetapi dukungan itu harus diimbangi dengan pengawasan yang serius. Jangan sampai ada masalah di lapangan, baik soal menu yang tidak sesuai maupun standar kebersihan yang diabaikan,” ujarnya.

Informasi dari masyarakat yang menyebut adanya menu tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, lanjutnya, menjadi salah satu alasan sidak dilakukan. DPRD ingin memastikan kebenaran laporan tersebut melalui pengamatan langsung ke dapur.

Larangan Masuk Dapur, DPRD Tunggu Penjelasan

Fakta bahwa rombongan Komisi I tidak diperbolehkan masuk menimbulkan spekulasi publik. Ada apa di balik dapur MBG yang ditutup rapat untuk pengawasan legislatif?

“Kami tentu akan menunggu penjelasan resmi dari pengelola dapur mengenai alasan tidak diperbolehkannya kami masuk. Kalau memang ada aturan khusus, seharusnya dijelaskan sejak awal. Tetapi jika tidak ada alasan yang jelas, hal ini patut dipertanyakan,” kata Hidayatullah.

Ia menambahkan, DPRD tidak bermaksud mengganggu proses pengolahan makanan. Kehadiran anggota dewan semata-mata untuk melihat secara transparan bagaimana makanan disiapkan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

“Kami tidak mencari kesalahan. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak kita,” tambahnya.

DPRD Pastikan Akan Tindaklanjuti

Meski kecewa dengan hasil sidak, Komisi I DPRD Rejang Lebong menegaskan tidak akan berhenti mengawasi jalannya program MBG. Hidayatullah memastikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan di lapangan dengan memanggil pengelola dapur untuk memberikan keterangan di hadapan dewan.

“Kami akan tindak lanjuti ini. Pengelola harus memberikan penjelasan terbuka agar publik mengetahui bahwa program ini benar-benar dijalankan sesuai aturan,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan secara berkala, baik terhadap menu, distribusi, maupun standar kebersihan dapur. Semua itu dilakukan demi menjaga agar program MBG tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Menunggu Kejelasan dari Pengelola

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG di Desa Teladan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan larangan masuk kepada rombongan Komisi I DPRD Rejang Lebong. Publik kini menunggu kejelasan agar tidak ada prasangka yang berkembang lebih jauh.

Apapun alasannya, transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah adalah sebuah keharusan. Jika benar-benar untuk kebaikan generasi penerus bangsa, maka tidak ada yang perlu disembunyikan dari mata publik.(**)