6.9 C
Alba Iulia
Kamis, April 9, 2020

Paripurna KUA PPAS, DPRD Bengkulu Utara Dinilai Langgar Aturan

Must Read

Beredar Foto Seronok di Duga Siswi SMK Kandeman Kabupaten Batang

Sekolah perlu memberikan pengawasan ketat terhadap para siswa dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, bila ada keterkaitanya anak...

Umat Islam Diambang Kehancuran?

Belakangan ini konflik atas nama agama sering kali mencuat. Baik di dunia maupun di Indonesia. Islam menjadi salah satu...

Tari Topeng Cirebon dan Makna Dibaliknya

Tari Topeng Cirebon dengan gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab,...
Beni Irawanhttp://www.garudacitizen.com
Garuda Citizen adalah portal berita yang memuat berbagai artikel menarik dan penting. Seperti politik, hukum, HAM, wisata, opini hingga hiburan

Bengkulu Utara, GC – Rapat Paripurna penyampaian Nota pengantar Keuangan RAPBD Perubahan 2019 dan Penandatangan KUA PPAS RAPBD Perubahan tahun 2019 yang digelar oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Senin (5/7/2019) terkesan janggal.

Tak hanya itu saja, Selaku lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang semesntinya menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas itu, juga dinilai melanggar aturan PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib (Tatib) DPRD.

Pasalnya, dalam satu sidang paripurna penyampaian nota pengantar keuangan APBD Perubahan tahun 2019. Sekligus dilanjutkan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2019.

Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (DPR) Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten menyebutkan, agenda ini dilaksanakan seharusnya melalui tahapan Bamus dan Banggar terlebih dahulu. Apa lagi dalam paripurna nota pengantar memiliki agenda yang berbeda.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdu Salam saat dikonfirmasikan oleh awak media setelah usai melaksanakan paripurna dua kegiatan tersebut mengatakan, jika dua agenda rapat paripurna dijadikan satu kali tersebut tidak menyalahi aturan.

“Tidak ada yang salah, itu sudah benar. Ini kan aturan baru, dan masih banyak daerah lain yang menjabarkannya berbeda-beda, sehingga apa yang kita lakukan hari ini, sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku,”demikian singkat Abdu Salam. (Ben)

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Tari Pendet – Bali, Ciri khas dan nuansa sakralnya

Tari Pendet adalah tari yang asli berasal dari Bali. Mulai ada sejak tahun 1950 an, ada asal...

Mengapa Optimasi SEO Website Penting Dalam Strategi Konten Marketing

Optimasi SEO Website adalah cara untuk meningkatkan traffic organik. Dan ini bagian dari strategi konten marketing paling banyak dibicarakan di dunia internet.

Kabar Duka, Wakil Jaksa Agung RI Tutup Usia

Garuda Citizen – Kabar duka. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Dr Arminsyah, tutup usia. Ia meninggal akibat kecelakaan tunggal di Tol...

Ini Daftar 48 Media Massa Yang Kerja Sama di DPRD BU 2019

Bengkulu Utara, GC – Anggaran publikasi media massa di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019 lalu mencapai Rp 1.743.700.000. Anggaran...

Karena Corona, Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditunda

garudacitizen.com – Kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -