Wakil Menteri Keuangan RI Sosialisasikan Dana Desa Di Kabupaten Pekalongan

0
642
Wakil Menteri Keuangan Ripublik Indonesia
ads
Kali pertamanya Wakil Menteri Keuangan RI kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, mensosialisasikan Dana anggaran Desa.

Kabupaten Pekalongan–   Selasa (22/12) pagi tadi Kabupaten Pekalongan menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, AK.

Kunjunganya di Kabupaten Pekalongan berkesempatan mensosialisasikan penyaluran dan pertanggung jawaban dana desa . Kunjungan tersebut sekaligus memantau agar dana desa bisa dimanfaatkan secara optimal oleh desa.
Disamping itu Wakil Menteri Keuangan juga menyempatkan untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Wamenkeu didampingi oleh Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Susi Wiyono, Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Arif Budimanto, Direktur Dana Perimbangan Rukijo, Kepala Biro KLI (Komunikasi Layanan Informasi) Neng Euis Fatimah dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Ngalim Sawega.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Drs.H.A,Antono, MSi, Para FKPD, Sekda Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya serta dihadiri oleh para Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan.
Menurut Mardiasmo, dalam kunjungan kerjanya kali ini beliau ingin mendengar secara langsung apa yang terjadi di lapangan, baik keluhan maupun masukan dari Para Kepala Desa agar dapat ditindaklanjuti dan kedepan diperbaiki mengingat dana desa tersebut baru pertama kali disalurkan pada tahun 2015 ini.
“Kami ingin mendengar aspirasi langsung dari para Kepala desa sehingga dana desa ini bisa optimal penggunaannya,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa secara nasional, dana desa pada APBN 2015 meningkat 3,23% dari dana transfer ke daerah atau setiap desa di Indonesia akan menerima 280 juta rupiah.
Dan pada tahun 2016 nanti, akan meningkat lebih dari 2 kali lipat yaitu menjadi 628 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2017 nanti akan kembali meningkat karena direncanakan per desa akan menerima bantuan kurang lebih 1 milyar rupiah.
“Di kabupaten Pekalongan, pada tahun 2015 dana desa mencapai 77,7 milyar dan pada tahun 2016 akan naik menjadi 174,5 M. Dengan junlah desa 272 desa maka rata-rata desa akan mendapat bantuan 641,6 juta rupiah, ini belum dari pendapatan lain-lain diluar APBN,” jelas Wakil Menkeu.
Ditambahkannya, sumber pendapatan desa sebenarnya bukan hanya dari APBN saja, tetapi juga bisa didapat dari APBD Propinsi/Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, Pajak dan Retribusi Daerah dan juga pendapatan lain yang syah.
“Kalau dijumlah, dana desa yang ada didesa selain dari APBN sangat banyak. Oleh karena itu, perlu perencanaan, pengelolaan, implementasi dan akuntabilitas,’ jelas Wamen.
Dana desa itu sendiri menurut Mardiasono diprioritaskan untuk mendanai pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana desa serta untuk pengembangan ekonomi lokal.
“Dana ini bisa dimanfaatkan untuk semuanya, untuk rakyat, untuk membangun desa, untuk mengurangi angka penganguran, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Pekalongan Drs.H.A. Antono, MSi dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasihnya daerahnya telah menjadi salah satu tempat kunjungan menkeu ini.
“Saya melihat ini sangat bagus dan penting mengigat dana desa merupakan program baru yang mana para Kades baru mulai tahun 2015 ini diberi dukungan pembiayaan secara memadai walaupun belum optimal,” ujar Bupati.
Antono juga melihat kegiatan ini sangat tepat walau agak sedikit terlambat. Dijelaskannya bahwa dengan keanekaragaman latar belakang Kades di Kabupaten Pekalongan dan program yang baru ini, maka tidak menutup kemungkinan ada kekurangtepatan dalam mengelola dana tersebut.
Keterbatasan SDM dan program yang begitu banyak ini membuat kita harus mawas diri dan mempersiapkan diri.
“Saya berharap para Kades dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik, gali hal-hal yang perlu diketahui sebagai bekal dalam mengelola dana desa agar tidak terjebak pada masalah.
Antono juga menyampaikan pesan dihadapan para kepala desa agar memperhatikan dan pedomani!,” pesannya.
Selanjutnya kepada Menteri, Bupati juga menyampaikan harapannya agar disamping Kepala Desa, para Kepala Kelurahan juga dapat didukung dalam pembiayaan karena kemampuan kelurahan yang sangat terbatas.
“Ini harapan kami, apakah mungkin ada dana kelurahan?”