Connect with us

Politik

Pertarungan melawan ‘Berita HOAX’ di Indonesia

Published

on

cropped Pertarungan melawan Berita HOAX di Indonesia

Indonesia benar-benar gagap, berada ditengah perkembangan dunia tehnologi saat ini. Media sosial dan berbagai sistem, yang memungkinkan informasi menyebar dan disebar, sepertinya banyak yang belum siap. Kebanyakan orang, begitu mudah mengkonsumsi berita hoax.

Mari kita lihat, saat Indonesia bersiap untuk mengadakan pemilihan umum beberapa waktu lalu, dalam sistem kampanye. Dimana telah didominasi, tidak hanya oleh perdebatan kebijakan, tetapi juga perjuangan melawan “berita hoax.”

Efek berbahaya dari informasi salah yang disengaja. Atau “hoax,”. Seperti yang cenderung kita sebut “Berita palsu”, di Indonesia, telah menjadi bagian yang menghiasi, panggung politik. Selama bertahun-tahun.

Ahok dan Berita Hoax

Contoh paling mencolok terjadi, saat pemilihan gubernur Jakarta. Pada tahun 2017.

Gubernur Jakarta, Cina Kristen, bernama Basuki Tjahaja Purnama, lebih dikenal sebagai Ahok, adalah subjek kampanye disinformasi online besar-besaran. Saat itu, kapasitasnya sebagai calon petahana.

Dipicu oleh video yang muncul, dimana cenderung membentuk opini, yang menunjukkan dia menghina Alquran.

Di tengah membanjirnya konten daring. Yang memicu ketegangan politik dan sosial. Termasuk sentimen anti-Cina. Dan konten Islam garis keras. Yang bertujuan memengaruhi pemilih Muslim. Ahok kehilangan upayanya, untuk terpilih kembali. Dari saingannya, Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, ia harus berakhir tragis. Mendekam dipenjara. Karena dituduh “penistaan ​​agama”.

Tidak mengherankan, kemudian, hanya beberapa bulan setelah pemilihan, posisi Indonesia jatuh ke nomor 20. Dari posisi 48 ke 68, pada indeks demokrasi global, majalah The Economist. Menjadikan demokrasi terbesar ketiga di dunia itu, sebagai “negara dengan kinerja terburuk di tahun 2017.”

Kasus Ahok dengan jelas menunjukkan, bagaimana politisasi agama, ditambah dengan penyebaran luas “berita hoax,” dapat memengaruhi pola pemilihan. Dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Ketika negara Indonesia bersiap, untuk pemilihan presiden setelahnya. Cara politik seperti ini, telah menguji citra Indonesia. Sebagai pemimpin regional, dalam mempromosikan toleransi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 140 juta pengguna Internet aktif. Dan salah satu pengguna media sosial aktif, terbesar di dunia. Twitter dan Facebook adalah dua platform paling populer.

Dan kedua media tersebut, adalah kunci untuk mempengaruhi ‘pemilih milenial’. Atau orang yang baru memilih untuk pertama kali. Dengan hampir setengah dari pemilih, pada tahun 2019, diperkirakan berusia antara 17 dan 35.

Ada ketakutan nyata, bahwa disinformasi akan memanipulasi. Sekaligus, mempolarisasi perilaku memilih. Sehingga mempengaruhi suara pemilih.

Bertekad untuk menghindari terulangnya, kasus pemilihan gubernur Jakarta, pemerintah Indonesia, telah mengambil sikap yang kuat. Khususnya dalam memberantas berita hoax yang disebar secara online.

Sejak Oktober, sebelum pemilihan Presiden, Kementerian Komunikasi telah mengadakan pengarahan mingguan. Tentang “berita palsu”. Untuk mengedukasi masyarakat, tentang disinformasi.

Hal ini menyebabkan, pihak berwenang memblokir akses ke situs web. Yang dianggap sebagai sumber “berita hoax”. Dan penangkapan, 14 anggota ​​Muslim Cyber Army. Sebuah jaringan yang dituduh, memproduksi hoax. Berupa kampanye fitnah dan ujaran kebencian. Yang tujuannya, untuk mengobarkan sentimen agama dan etnis.

Pemerintah juga, membentuk tim khusus, dalam memantau lalu lintas media sosial. Dan platform online lainnya. Terkait tindak pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penting untuk ditekankan, bahwa; kebohongan tidak terbatas pada bidang politik. Pihak berwenang juga terus sibuk memerangi informasi palsu, seputar bencana alam dan kecelakaan pesawat Lion Air Oktober lalu.

Sebuah situs web baru, bernama Stophoax.id, diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Indonesia. Untuk mengatasi kebohongan. Dan memberikan jalan bagi publik, untuk melaporkan sumber berita palsu.

Meskipun ada upaya-upaya ini, setidaknya 700 hoax terkait pemilu, dilaporkan oleh kementerian pada bulan Maret saja. Begitulah, gambaran skala masalahnya.

Banyak hoax disebar dengan sengaja. Tetapi, sirkulasi yang tidak disengaja dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Ini adalah pertarungan antara pemeriksa fakta, dan pembuat kebohongan. Juga dikenal sebagai “buzzers,”. Dimana semakin menggunakan metode yang lebih canggih, untuk menyebarkan berita palsu. Termasuk menyebarkan konten video.

Tentu saja, tidak ada pertanyaan, bahwa “berita hoax” telah menjadi sorotan penting. Dan seruan dalam bentuk kecaman, dari pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Masalahnya;

Di AS, Presiden Donald Trump, telah menyerang wartawan independen, karena dituding menjual “berita palsu”, ketika mereka mempertanyakan agendanya. Lebih dekat, pemerintah otoriter di Kamboja dan Malaysia, baru-baru ini mengesahkan undang-undang “berita hoax”. Yang tampaknya, dirancang untuk menekan suara-suara kritis, meskipun untungnya, pihak berwenang baru di Malaysia, telah mengambil langkah-langkah untuk mencabut hukum tersebut.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte secara terbuka mengakui mengerahkan ” troll armies ” untuk melecehkan lawan dan menyebarkan hujatan di media sosial. Baru-baru ini di Singapura, RUU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Online yang baru diusulkan, atau RUU “berita palsu”, telah banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena menghambat debat.

Karena sifat Internet yang cepat, menangani berita palsu, Seharusnya, tidak hanya melibatkan upaya dari pemerintah. Tetapi juga dari jurnalis, redaksional media dan masyarakat sipil.

Salah satu inisiatif penting di Indonesia, adalah CekFakta. Koalisi verifikasi-digital dari 24 organisasi media besar, termasuk Google News Initiative, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), dan Aliansi Jurnalis Independen ( AJI). Secara independen, bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang sedang berjalan. Dengan memperkuat jurnalisme yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa redaksional berita menjunjung tinggi standar akurasi.

Sejak Desember, sebelum pemilihan waktu itu, Mafindo telah mencatat lonjakan berita palsu politik. Yang menargetkan kampanye dua kandidat utama pemilihan presiden. Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Misalnya, Jokowi sering digambarkan sebagai seorang komunis atau anti-Islam. Sementara “berita palsu” menyebar tentang Prabowo, mengklaim ia berencana untuk mendirikan kekhalifahan baru.

Bahkan, lembaga pemilihan telah ditargetkan dalam upaya untuk mendelegitimasi mereka, yang mengkhawatirkan pemantau pemilu.

Meskipun ada upaya untuk memberantas berita palsu, namun masih banyak yang harus dilakukan. Untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran, akan implikasinya.

Pancasila ideologi negara Indonesia, yang mencakup penghormatan terhadap kemanusiaan, kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan seseorang, dan keadilan sosial, menghadapi ancaman dari politik identitas. Dimana memicu konflik perbedaan ras dan agama.

Pemerintah memiliki tugas untuk memastikan, bahwa; masyarakat diberi informasi dengan baik. Tetapi, harus melakukannya dengan cara, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. Atau secara sewenang-wenang memberangus kritik.

Menikmati hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, adalah komponen yang sangat diperlukan untuk berjalannya fungsi demokrasi. Sebagai kandidat dalam pemilu Indonesia yang akan datang, adalah tanggung jawab saya untuk melakukan apa yang saya bisa untuk mencegah erosi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita, serta orang-orang di kawasan ini.

Dan hal yang paling penting adalah, melakukan edukasi terhadap masyarakat. Yang masih gagap terhadap perkembangan tehnologi informasi. Tentang bagaimana memilah, memilih, sekaligus menyaring informasi yang dikonsumsi. Dalam hal ini, perlu kecerdasan. Wawasan yang luas.

Sehingga, lebih bijaksana dalam bersikap dan memutusakan sesuatu. Berita hoax adalah bahaya. Yang dapat saja memicu terjadi konflik besar. Dan memakan korban yang juga besar. Namun, tidak ada cara yang paling efektif, selain membuat masyarakat untuk lebih cerdas dan bijaksana.

Pertarungan melawan berita hoax belum selesai!

Selama masih banyak orang-orang bodoh dan kurang wawasan. Karena ini menjadi target utama, bagi para politikus kotor untuk mendapat dukungan murah.

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Dampak Positif dan Negatif IPTEK di Bidang Politik Indonesia

Published

on

By

dampak positif dan negatif iptek di bidang politik

Sudahkah Anda mengetahui sebenarnya apa dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik? Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan juga teknologi sudah terbukti makin canggih.

Hal ini membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk bidang politik. Ada dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan oleh IPTEK di bidang politik. Apa saja dampak tersebut dan bagaimana pengaruhnya pada kehidupan politik kita?

Apa Itu IPTEK?

IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Istilah ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, pengembangan, dan penerapan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia.

Ilmu Pengetahuan (IP) merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, penelitian, dan eksperimen sistematis terhadap fenomena alam, sosial, atau budaya. Ilmu Pengetahuan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, ilmu komputer, ekonomi, sosiologi, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Teknologi (TEK) mencakup penerapan ilmu pengetahuan untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan alat, mesin, perangkat lunak, dan sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi energi, teknologi transportasi, teknologi medis, dan lain sebagainya.

Beberapa Dampak Positif dan Negatif IPTEK di Bidang Politik

IPTEK bekerja secara saling terkait dan saling mempengaruhi. Ilmu Pengetahuan menyediakan landasan pengetahuan, konsep, dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan efektif. 

Sementara itu, Teknologi mengaplikasikan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Namun meskipun begitu, ada dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik. 

image 18

1. Dampak Positif

IPTEK memiliki berbagai dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif dari IPTEK:

Kemajuan dalam Komunikasi

IPTEK telah mengubah cara kita berkomunikasi. Teknologi seperti internet, telepon seluler, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Komunikasi yang lebih efisien dan global ini memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi, dan interaksi sosial yang lebih luas.

Penyediaan Akses Informasi

IPTEK telah menghadirkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi. Dengan internet, seseorang dapat mencari informasi tentang hampir segala hal secara instan. Ini memberi kita akses ke pengetahuan, sumber daya pendidikan, berita, dan konten informatif lainnya dengan lebih cepat dan efisien.

Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

IPTEK telah mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Penerapan teknologi dalam industri, pertanian, transportasi, dan sektor lainnya telah menghasilkan proses yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Hal ini meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, dan mengurangi biaya produksi.

2. Dampak Negatif

IPTEK juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif yang bisa timbul dari IPTEK:

image 19

Ketergantungan Teknologi

Dalam era digital, ketergantungan kita pada teknologi meningkat secara signifikan. Ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk berfungsi tanpa teknologi, kehilangan keterampilan tradisional, dan meningkatkan risiko gangguan teknologi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Ketimpangan Digital

Meskipun IPTEK dapat meningkatkan akses informasi, namun ketimpangan digital masih ada. Beberapa komunitas atau negara mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini dapat memperlebar kesenjangan sosial, pendidikan, dan ekonomi antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak.

Keamanan dan Privasi

Penggunaan teknologi membawa risiko terhadap keamanan dan privasi. Serangan siber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman yang serius. Data pribadi kita dapat diakses, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang, Anda sudah mengetahui dengan lengkap dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik. 

Akhir Kata

Dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik memiliki dampak besar pada kehidupan. Dampak positif dan negatif yang dihasilkan perlu diwaspadai dan dikendalikan. Untuk menghindari dampak negatif, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan memperhatikan etika penggunaannya. 

Pemerintah juga perlu mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam penggunaan teknologi. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan IPTEK secara positif dalam kehidupan politik kita tanpa mengabaikan dampak negatifnya.

Baca Juga: Siapa Saja Tokoh Yang Mengusulkan Rumusan Dasar Negara

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah: Tidak Semua Perubahan Besar Di Dunia Itu Di Rencanakan, Bisa Tidak Direncanakan Dan Bisa Datang Tiba-Tiba

Published

on

fahri hamzah gt61 768x512 1

GarudaCitizen – Pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, langkah tersebut, bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu (7/9/2022).

Menurut Fahri, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Dimana pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Sehingga hal ini akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

“Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli,” ujarnya.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau ‘durian runtuh’ dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPRnya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada ” ujarnya.

Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Partai Gelora tidak berharap ada masyarakat miskin yang bunuh diri, akibat menghadapi tekanan kesulitan hidup saat ini yang dirasa semakin berat.

“Ini masalah serius yang harus diwaspadai, efek kepada rakyat memang ada bantalan-bantalan sosial yang sedang diusahakan. Tetapi sekali lagi, kita harus hati-hati, karena kita sendiri belum terlalu disiplin dengan data. Kita perlu memitigasi dan mengidentifikasi cara menolong orang-orang ini,” tandasnya.

“Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat, kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu,” pungkas Fahri. (ibn/red)

Continue Reading

Politik

Gus Muhaimin Tekankan Pentingnya Visi Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

WhatsApp Image 2022 09 07 at 18.56.501

Jakarta, GarudaCitizen – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul ‘Visioning Indonesia’ di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Dalam pidatonya, politisi yang kerap disapa Gus Muhaimin itu mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemimpin bangsa, untuk mengingat kembali tujuan bernegara, yaitu visi untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan di masyarakat.

Visi tersebut, jelasnya, adalah amanat dari konstitusi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat Gus Muhaimin bertemu masyarakat di seluruh pelosok negeri, ia mengaku masih menemukan besarnya kesenjangan antara kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera dengan cita-cita keadilan sosial tersebut.

Besar harapan rakyat atas terwujudnya kebijakan yang mampu memahami apa yang rakyat rasakan. Kesenjangan itu masih terus terjadi dan menjadi tanggung jawab kita berpikir untuk memulainya. Maka tugas kita semua untuk menutup kesenjangan antara niatan baik negara dan kenyataan sehari-hari yang dirasakan masyarakat kita,” ujar politisi Partai Kebangkitan (PKB) tersebut.

Karena itu, ia sangat percaya bahwa bangsa ini harus terus merefleksikan kembali visi-misi tersebut, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan. Lebih dari itu, Gus Muhaimin menekankan bangsa ini punya tanggung jawab bersama menyambungkan modal kekuatan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan.

Demokrasi sebagai proses politik akan menjadi penentu kesejahteraan. Maka demokrasi harus melahirkan kesejahteraan. Pola relasi kekuasaan yang terbangun di demokrasi akan menjadi penentu distribusi sumber daya kita. Penentu bagian aset dan tanah, demokrasi menjadi penentu reforma agraria,” tambah  Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Inilah yang kemudian, tegasnya,  harus terus diperjuangkan bersama. Oleh karena Indonesia dinilai berhasil membangun demokrasi ini dengan sangat baik, sehingga perlu untuk melanjutkan kembali agar ukuran sukses demokrasi harus lebih dari sekadar equality of opportunity, tetapi lebih dari itu yaitu equality of outcome. Keadilan dan akses serta kesempatan harus didampingi dengan kemajuan aset dan pendapatan warga. Kesuksesan demokrasi adalah mobilitas sosial semua warga.

Para petani harus punya tanah, para petani juga harus memiliki aset berproduksi dengan baik. Petani sawit harus memiliki kebun sendiri, bahkan harus memiliki perusahaan pabrik sendiri. Begitu juga anak-anak para petani, nelayan, buruh dan semua yang masih berada di wilayah marginal harus memiliki peluang dan keberhasilan mobilitas vertikal yang memadai,” pesan Gus Muhaimin. (redaksi)

Continue Reading

Trending