Setidaknya, ada sekitar 115 orang yang terdiri dari Ormas GNPF MUI, KAMI, dan dihadiri sejumlah awak media melakukan pertemuan di Hotel Amaroosa Jakarta Selatan (17-19/12/2016). Kegiatan ini dikemas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PERMUSI (Persaudaraan Muslimin Indonesia) untuk ‘mengawal kasus hukum penista agama agar dipenjara’.
Dikatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menggalang kekuatan umat untuk merumuskan langkah-langkah politik kedepan. Khususnya yang berkenaan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Dengan mengangkat tema ‘Menangkan Islam Untuk Keadilan Umat Menuju Masyarakat Yang Diridhoi Allah’, rangkaian kegiatan diisi beberapa pembicara. Diantaranya seperti, Prof. Muchtar Effendi Harahap (NSEAS), Ahmad Yani (mantan anggota DPR), Eggi Sudjana, dan Muhammad Al-khattath (Sekjen GNPF MUI).
Selaku Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Drs.H. Usamah Hisyam, mengatakan bahwa dari hasil evaluasi, gerakan 212 dinilai kurang optimal sebebagai representatif umat. Menurut dia, saat ini umat tidak lagi percaya pada formal leader pemerintahan. Sedangkan evaluasi sidang penista agama (Ahok), ia menilai ada upaya pengaburan terhadap pasal-pasal penista agama.
“Terkesan show off saja saat sidang kemarin,” ujar Usamah Hisyam menanggapi proses perjalanan sidang dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.
Sementara Muhammad Al-Khattath (Sekjen GNPF MUI) memandang berbagai peristiwa konflik saat ini merupakan musibah karena memilih Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Awal daripada musibah karena memilih Jokowi,” tegasnya.
Dalam hal ini, menurut Muhammad Al-Khattath hendaknya Parmusi dan ormas Islam lainnya kompak dan serentak melaporkan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Hal menurut dia agar tekanan massa bisa lebih banyak.
“Biar ramai lagi. Sehingga bentuk tekanan juga lebih besar,” ujarnya.
Menurut pandangan Muhammad Al-Khattath, keberpihakan Kapolri pada gerakan umat Islam dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama tidak lain karena ada ada tekanan dari pihak mereka. Dalam hal ini, kendati Polri berada pada posisi sebagai teman, namun tetap harus waspada.
Muhammad Al-Khattath menekankan, bahwa dilarang bagi kaum Muslim untuk memilih Gubernur Ahok pada Pilkada Jakarta mendatang. Untuk itu maka disarankan untuk memilih pasangan calon Gubernur nomor urut 1 atau 3.
“Intinya asal bukan Ahok,” tandas Muhammad Al-Khattath.
Dalam perang dimedia sosial, Muhammad Al-Khattath mengatakan akan memperbanyak dan memperkuat Mega Cyber. Dimana notabene milik Islam.
“Mega Cyber terbukti bisa kalahkan JasMev di sosial media internet,” ungkap Muhammad Al-Khattath.
Tidak hanya itu, Sekjen GNPF MUI ini juga mengungkapkan, bahwa bulan depan Parmusi dan Ormas Islam akan berkumpul untuk menentukan siapa pemimpin-pemimpin Islam kedepan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Yani selaku Wakil ketua Majelis Pakar Parmusi. Disisi lain, mantan anggota DPR ini memprediksi ada kekuatan besar dari RI 1 untuk melindungi Ahok.
“Saya berharap Ahok bebas. Biar sekalian supaya Islam bisa ambil langkah yang lebih besar dan tidak terduga di jalanan,” katanya.
Sedangkan Dr Eggi Sudjana selaku Dewan pakar Parmusi mengatakan, karena belum ada kepastian Ahok ditahan, maka ormas Islam harus mampu menguasai dan menekan hakim. Menurut dia, Pengadilan memiliki kewenangan untuk menahan Ahok.
Selain itu, Eggi Sudjana berharap agar Parmusi dan ormas-ormas Islam bisa menekan KPUD agar mencopot dan hentikan Ahok dari pencalonan Gubernur.
“Selain Almaida 51 wajib tinjau Almaida 52. Hal ini untuk tambahan mengurangi pendukung Ahok,” demikian Egi Sudjana.(ITA)
