Garudacitizen.com – Anak laki-laki Bupati Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, Feri Ramli, yang bernama Michael Ferly, mengalami kecelakaan beruntun di jalan Tol Padaleunyi kilometer 132 B kawasan Cimahi, Senin (12/8/2019).

Insiden terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kecelakaan tersebut, dikabarkan dua orang teman Ferly yakni, Irfan Hermansyah (29) dan Erwin (23) yang berada di dalam mobil toyota Fortuner dikendarainya Ferly meninggal.

“Memang benar ada kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner Nopol BG 1572 EL yang dikendarai Michael Ferly,”kata Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes M. Aris saat dikonfirmasikan oleh awak media.

Lanjut Aris, kecelakaan bermula saat Ferly dan dua orang rekannya mengendarai mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Ferly yang duduk di bangku kemudi, melaju dari arah timur menuju ke barat.

“Setiba di TKP, pengemudi diduga kurang antisipasi sehingga menabrak kendaraan truk. Selanjutnya Fortuner tertabrak kendaraan Terios,”kata Aris.

Atas Kejadian tersebut, dua orang meninggal dunia dan tiga orang dalam keadaan selamat. Tiga orang itu pertama (Ferly) pengemudi kendaraan Fortuner, kedua (Tata Sonjaya) pengemudi Terios dan yang ketiga atas nama Neti (31) tahun. (Red)

Lebong, GC – Ada begitu banyak persoalan di Program PISEW desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Di tahun anggaran 2017, pernah di lapor LSM ke-aparat penegak hukum. Dan statusnya, masih terus berjalan dalam proses penyelidikan. Namun, anehnya, pada tahun anggaran 2018, desa ini, lagi-lagi dikucurkan program serupa.

Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah), dianggarkan pemerintah, melalui Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu. Melalui BKAD Lebong Tengah.

Anggaran dana program PISEW tahun 2017, di desa Semelako, digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan. Berupa rabat beton.  

Karena ada dugaan penyimpangan, oleh LSM Aliansi Indonesia Cabang Lebong, di laporkan pada aparat penegak hukum. Ada pun yang disorot oleh Lembaga swadaya masyarat tersebut, yakni soal kualitas fisik proyek yang terkesan dikerjakan asal jadi.

Seperti, item pekerjaan rabat beton. Dimana dikerjakan tidak menggunakan molen. Tidak hanya itu, material yang digunakan pun, tidak sesuai dengan standar pengecoran. Yakni menggunakan batu-batu berukuran besar. Padahal seharusnya, menggunakan batu kerikil/batu pecah.

“Seharusnya, koral atau batu pecah untuk pengecoran, dalam kondisi bersih. Namun dilapangan, yang terlihat tidak begitu,” ujar Edi Sulahakbar, pada wartawan (21/01/2019).

Selain itu, pada pekerjaan badan jalan, tidak dibentuk dengan baik. Sebagai salah satu contoh yang paling ‘mencolok’, batu-batu besar terlihat menonjol. Hal ini terjadi karena, saat pembangunan tidak dilakukan pembersihan terlebih dahulu.

“Pihak pelaksana proyek, langsung melakukan pengecoran. Walau pun di permukaan badan jalan, terdapat batu-batu berukuran besar. Hasilnya, pekerjaan tidak terlihat rapi. Dan yang jelas, kualitasnya patut dipertanyakan,” papar Edi.

Menurut Edi, pembangunan jalan tersebut, juga melintasi areal persawahan warga. Disini, pondasi badan jalan, diduga keras tidak ada. Pihak pelaksana langsung melakukan pengecoran. Sehingga, dalam waktu singkat badan jalan mengalami keretakan cukup serius.

Sepertinya, pihak pelaksana proyek, ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan. Pada item pekerjaan penyiraman asphalt di permukaan badan jalan, juga dikerjakan asal-asalan.

“Asphalt yang digunakan sangat minim,” kata Edi.

Program PISEW Kembali Dianggarkan di Tahun Anggaran 2018

Entah, apakah pihak pengawasa dari Pemerintahan Kabupaten Lebong kurang pengawasan. Dan atau, memang ada ‘kongkalingkong’. Kendati pada pelaksanaan program PISEW di tahun anggaran 2017, ‘amburadul’, dan telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, namun di TA 2018, kembali di kucurkan program serupa.

Menurut Edi, ini sebenarnya cukup janggal. Dan perlu adanya keseriusan setiap pihak. Dalam memantau proses pelaksanaan penggunaan proyek-proyek, yang menggunakan uang negara.

Bagaimana tidak, lanjut Edi, pada pelaksanaan program PISEW di TA 2018, berbagai dugaan penyimpangan kembali terjadi.  

Salah satu contohnya, pada penggunaan material. Pihak pelaksana proyek menggunakan material yang berada di lokasi kegiatan.

Menurut Edi, dalam hal ini, pihak pelaksana proyek, yakni Kepala Desa Semelako II, beralasan, penggunaan material dari lokasi proyek tidak banyak. Hanya sekitar 50 meter kubik. Itu terjadi karena membantu masyarat desa.

Dalam hal ini, Irwan rekan Edi dari LSM Aliansi Indonesia berpendapat, alibi yang digunakan Kepala Desa tersebut tidak tepat. Seharusnya, sebagaimana di dalam aturan, Bumi, Air , Batu merupakan kekayaan milik Negara. Maka pemanfaatannya pun harus mengikuti aturan yang sudah di atur oleh Negara. Logikanya, penggunaan material yang di ambil dari lokasi sekitar, jelas tidak menggunakan Izin Galin C. Sehingga, secara otomatis jelas merugikan pihak yang membuat izin pertambangan gailian C.

Jakarta Selatan, GC – Proyek rehabilitasi Gedung Information Centre (PIC), milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (RL), nampaknya menyimpan persoalan cukup pelik. Gedung yang juga disebut Graha Samali tersebut, memang memiliki catatan sejarah panjang.

Proyek tersebut, berada di Jalan H. Samali Nomor 31 B RT/004 RW/004 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam kontrak, proses renovasi dimulai bulan Oktober 2018. Namun, persoalannya, sampai saat ini, terakhir wartawan Garuda Citizen ke lokasi, belum selesai dikerjakan.

Padahal, seharusnya pertanggal 31 Desember 2018, sudah selesai. Sementara, menurut informasi dilapangan, proses perpanjangan waktu pekerajaan atau addendum, masih dalam tahap proses pengajuan.

Bupati Rejang Lebong, Ir. H. Ahmad Hijazi, SH, sendiri tidak puas dengan kinerja kontraktor. Bahkan, menurut informasi salah satu petugas dari pihak pengelola Graha Samali, bupati sempat marah-marah. Saat melakukan kunjungan kelokasi proyek.  

“Rehabilitasi Gedung, tidak sesuai dengan ekspektasi, beliau (bupati, red). Dan itu nampaknya, membuat bupati marah,” ujar sumber dilapangan.

Disisi lain, bupati juga mengkritisi beberapa item pekerjaan. Seperti diantaranya, soal luas kamar yang di bangun, terlalu besar. Ini akan membuat para PNS dari rejang Lebong, yang menginap akan berat membayar sewa kamar.Tidak hanya itu, AC yang digunakan untuk pendingin ruangan, berkapasitas 2 pk. Dan ini terlalu besar jika dibanding dengan ruangan itu sendiri.

“Ini pemborosan, begitu kata pak bupati waktu itu,” lanjur sumber.

Sementara itu, kontraktor ketika diminta keteranganya, mengaku masih menunggu kebijakan dari Pemda terkait proyek. (IBNU)

Garudacitizen.com – Memasuki tahun 2019, tentunya suhu politik semakin memanas. Bahkan, situasi Politik tersebut dapat berpengaruh pada semua lini, salah satunya di lingkungan pendidikan tinggi.

Oleh sebab itu, Menteri Riset, teknologi dan pendidikan tinggi ( Menristekdikti ) Mohamad Nasir (M.Nasir) setelah usai meresmikan gedung teknik Universitas Siliwangi Tasik Malaya Jawa Barat pada hari senin (8/1/2018) lalu, yang dihimpun dari INDOPOS, M.Nasir sempat menegaskan, bahwa dirinya saat ini sangat mewanti-wanti jajarannya agar untuk tidak berpolitik.

“Pendidikan Tinggi (Dikti) tidak dibenarkan berpolitik,”tegas M.Nasir.

M.Nasir juga mengatakan, di lingkungan pendidikan tinggi harus netral dari kegiatan politik. Bahkan, Seorang Rektornya pun harus lebih kosentrasi pada masalah pendidikan akademik. Namun, bila mana seorang rektor tersebut terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka seorang Rektor tersebut harus menanggalkan jabatannya.

Apa lagi Ia seorang rektor yang Universitas nya setiap tahu mendapatkan bantuan dari APBD setempat. Mengapa dikatakan demikian, Karena selain dilarang oleh Menritek Dikti, hal itu juga dilarang oleh aturan PKPU Nomor 20 pasal 7 tahun 2018.

“Seorang Rektor wajib mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD atau DPR alias nyaleg di pemilu 2019 yang akan datang,”kata M.Nasir.

Disisi lain, Menristek Dikti juga mengatakan, menjelang pileg dan pilpres 2019, dirinya melarang keras melakukan kampanye di dalam kampus. Menurutnya, Kampus adalah lingkungan untukmengembangkan ilmu dan harus bersih dari praktik politik.

“Kampanye untuk calon DPR atau DPRD dan Calon presiden dan wakil presiden tidak boleh dalam kampus, karena kampus adalah tempat untuk mengembangkan akademik  yang berkualitas,”jelas M.Nasir.

Namun apa yang disampaikan oleh M.Nasir tersebut, tidak berlaku dalam Universitas Ratu Samban (UNRAS) di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Karena salah seorang rektor UNRAS saat menjadi calon legislatif DPRD Propinsi Bengkulu tidak pernah melakukan pengunduran diri.(**Ben)

Bengkulu Utara,garudacitizen.com – Bangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ( IPLT ) Kabupaten Bengkulu Utara terkesan mubazir.

Pasalnya, Bangunan IPLT yang lokasinya tak jauh dari Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Sampah di wilayah Desa Rama Agung, kecamatan Arga Makmur yang diperkirakan menelan dana hibah miliaran rupiah tersebut, setelah dibangun tak kunjung difungsikan.

Bahkan, gedung itu kini hanya rumah hantu yang ditutupi semak-semak di sekitar gedung.

Padahal, gedung IPLT tersebut dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang menggunakan dana APBN Kementrian Pekerjaan Umum sejak tahun 2017 lalu.

Dari pantauan di lokasi, Selain tidak ada aktifitas perawatan dan pembersihannya. Kondisi halaman dan sekitar bangunan gedung pun hingga saat ini, juga telah berubah menjadi tumbuhnya semak-semak belukar yang ketinggiannya mencapai 2 meter lebih.

Begitu juga dengan kondisi lampu tenaga surya untuk penerangan halaman gedung tersebut. Semuanya terlihat tidak ada yang menyala lantaran sudah banyak yang rusak.

Sehingga dengan kondisinya demikian, wajar saja jika dilihat dari kejauhan, gedung tersebut tampak seperti sarang jin buang anak.

“Sepengetahuan saya, semenjak gedung ini selesai dibangun, gedung ini dibiarkan begitu saja tanpa ada manfaatnya sedikitpun,”ujar salah seorang warga yang memiliki kebun dekat lokasi bangunan IPLT, Minggu (7/10/2018).

Ketika dipertanyakan masalah lahan tempat pembangunan gedung, warga yang lokasinya berdampingan dengan lokasi gedung tersebut mengatakan, sebelum dibangunnya gedung ini, lahannya masih milik warga sekitar.

Namun entah bagai mana lahan tersebut saat ini tiba-tiba telah dibelikan oleh pihak pemerintah daerah setempat.

“Kalau Masalah lahan tanah untuk lokasi bangunan ini, sekarang sudah dibeli oleh pemerintah daerah,” katanya.

Adakah Kaitannya Dengan Dugaan Korupsi Raperda Limbah?

Sementara dipemberitaan sebelumnya, terkait permasalah ini Sekda Bengkulu Utara sempat diperiksa oleh pihak Kejaksan Kinggi Bengkulu atas dugaan korupsi penyusunan Raperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 lalu.

Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah dengan keadaan gedung IPLT yang ada di kabupaten Bengkulu Utara demikian. Ada kaitannya  dengan dugaan korupsi Raperda limbah yang sedang didalami oleh pihak Kejati Bengkulu tersebut?..Baca Juga : https://www.garudacitizen.com/diduga-korupsi-raperda-limbah-sekda-bengkulu-utara-diperiksa-kejati/ (Ben)

Garudacitizen.com – Dengan kemajuan teknologi Zaman sekarang, Pengguna WhatsApp (WA) bisa dipenjara jika terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal tersebut diungkapkan oleh menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) Rudiandra saat berada dalam acara Goverment Public Relation (GPR) Forum, di surabaya, Rabu (24/5/2017).

Akun twitter resmi milik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pusat juga mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Kompastekno ketika menghubungi Rudiantara untuk mendapatkan informasi dari sumber pertama, Melalui pesan singkatnya, rudiantara mengungkapkan bahwa yang bisa dipenjara tak sebatas pada WhatsApp saja, tetapi Admin anggota group di media sosial atau aplikasi lain juga bisa terancam hukuman.

Sehingga dengan demikian, jika dalam sebuah pesan di WhatsApp atau media sosial lain merasa nama baiknya dicemarkan lantaran dengan adanya makian, dapat dilaporkan dengan pihak yang berwajib sesuai dalam aturan Undang-Undang ITE.

“Ini kemudian diproses secara hukum dan jika dinyatakan bersalah maka berakhir dengan putusan hukuman badan (Penjara),” terang Rudiantara,Rabu (24/5/2017).

Adapun isi dari pasal 27 ayat (1),Ayat (2),ayat(3), atau Ayat (4) Sbb :

Setiap orang dengan sengaja dantanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Selain itu, peraturan tersebut juga memuat larangan terhadap sejumlah perbuatan lainnya, seperti penyebaran dokumen yang melanggar kesusilaan,dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, pemerasan dan ancaman. Berita ini  dikutip dari kompas.com dan Tribunnews.com

1. Kota Pekalongan GC – Tim Investigasi penanggulangan rob beserta LBH Kompak, melakukan peninjauan langsung di lokasi tanggul yang baru saja selesai dikerjakan.

Tim secara langsung menyaksikan kondisi tanggul yang memperihatinkan. Seperti di sampaikan oleh ketua LBH Kompak, Mohammad Yusup, Pemerintah Kota Pekalongan tidak harus diam dan musti bersikap tegas terhadap kondisi pekerjaan tanggul dg biaya milyaran rupiah,tidak menjadi percuma terbuang begitu saja.

Alhasil pekerjaan tanggul tidak bermanfaat bagi masyarakat, lebih tidak berguna untuk penanggulangan rob.kata M Yusup. (hl)

Diduga Pemdes Palsukan Dokumen Ganti Rugi

Kajen,(GC) – Kronologi berawal dari niat untuk mempermudah proses pencairan dana ganti rugi obyek tanah/Jalan pertanian di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi kabupaten pekalongan, yang Terdampak Proyek Nasional Jalan Tol Pekalongan – Semarang tahun 2017 lalu.

Ketika obyek yang dimaksud adalah asset desa yang tidak teregister dalam persil/letter C, Oleh karena proses ganti rugi harus memenuhi beberapa syarat subyek pemilik, untuk itu segala upaya dilakukan dengan dimunculkannya wakil perseorangan bernama Radan/Kadus.

Nama Tersebut ada, sebagai upaya Pemdes memanipulasi data. Dan rencana berjalan mulus, sehingga proses pencairan dana ganti-rugi berhasil diterima oleh Radan, sebesar Rp 246 juta pada Bulan Februari 2017 lalu.

“Tanah JUT /Benteng tersebut memang kami akui sebagai asset desa, sekalipun dalam leter C tidak tertera nama khusus. Kami berupaya untuk mendapatkan hasil ganti rugi atas obyek tersebut. Guna mendapatkan syarat ketentuan obyek, maka menunjuk Rasdan Karena atas pertimbangan dirinya adalah kadus berikut satgas pembebasan lahan jalan tol,“ Jelas Ahmad Mukmin selaku Kades Sijeruk.

Langkah Kades Sijeruk, dinilai oleh beberapa pihak terlalu berani dengan menantang resiko hukum. Dokumen syarat pencairan adalah yang utama, karena pola memanipulasi data dengan menyakinkan pihak BPN, hal inilah yang mengawali keberadaan uang tersebut dapat diterima oleh Radan/kadus/satgas desa pembebasan tanah untuk tol. Dan kemudian, keuangan yang dimaksud dianggap sebagai perbendaharaan desa yang didapat dari penjualan asset desa berupa tanah ini.

Kasubsi Pengendalian Pertanahan, Kantor ATR BPN Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Widodo saat dikonfirmasi oleh media ini terkait alas hak tanah benteng desa Sijeruk ( Aset Desa ) telah berubah nama kepemilikan menjadi hak kepemilikan atas nama Rasdan ( Satgas Pengadaan tanah tingkat Desa / Kadus III desa Sijeruk ), dan kemudian atas perubahan subyek kepemilikan tersebut proses ganti rugi diterimakan kepada Rasdan.

Wahyu Widodo menjelaskan, Radan dengan kelengkapan data fisik dan data yuridis bidang tanahnya ( yang dimaksudkan lahan benteng ) tersebut mengajukan ganti rugi kepada BPN, kemudian dari hasil inventarisasi dan identifikasi obyek atas kepemilikan, pemohon meyakinkan jika tanah yang dimaksud benar-benar hak miliknya. Dan Pemohon menyakinkan disertai bukti persil dengan keterangan muasal tanah itu. Terangnya baru-baru ini.

Ditambahkan, bahwa Kelengkapan data fisik dan yuridis yang disertai keterangan asal-usul tanah, kemudian diajukan ganti rugi. Sementara untuk meyakinkan atas hak yang dimaksud, kami mengadakan pertemuan dengan Rasdan beserta kepala desa Sijeruk, Ahmad Mukmin di Kantor BPN,  mengadakan rapat sebanyak 3 kali guna mendapatkan keterangan kebenarannya sehingga layak, akhirnya atas persetujuan dari kepala desa tanah tersebut kuat syarat dipermohonkan. Oleh karennya, tidak ada alasan pihak ATR BPN Kabupaten Pekalongan sebagai panitia pengadaan tanah untuk jalan Tol tidak merekomendasi guna dilakukan pembayaran ganti ruginya, karena dasar syaratnya sudah terpenuhi. Terang Widodo

PEMBAGIAN GANTI RUGI BERJALAN RICUH

Camat Sragi, Hasanudin harus turun tangan setelah mendapat laporan warga sedang berdemo dibalai desa Sijeruk terkait tuntutan warga agar pembagian dana ganti rugi dilakukan secara adil. (7/3). Sontak mendapatkan laporan, ketika dana untuk desa tersebut akan dibagi- bagi seraya menyegerakan untuk ke balai desa.

Menurut Hasanudin, Dana harus masuk dalam PAD desa, hanya dapat digunakan untuk pemenuhan sarana – prasarana desa. Bila sementara di bagi dua untuk perangkat separo dan infrastruktur sisanya, hal ini akan membuka kecembuaruan social. Untuk itu harus diubah agar tidak ada pos untuk perangkat desa, dengan demikian keputusannya adalah dana agar bisa di kelola untuk infrasrtuktur dan pembelian mobil siaga desa. Terang Camat Sragi.

Pemerintah kabupaten Pekalongan menaggapi, Menurutnya, bahwa terkait pengelolaan asset desa yang terdampak ganti rugi, tidak serta merta asset tersebut menjadi hilang. Oleh karenanya, birokrasi pemerintahan harus tunduk pada aturan perundangannya, yang menggariskan norma bahwa asset desa yang terdampak ganti rugi, maka pemerintah desa harus mengupayakan ganti lahannya, artinya dana yang diperoleh dipergunakan kembali untuk mengadakan lahan seharga ganti ruginya. Terang Pemkab.

INDIKASI TINDAKAN PELANGGARAN.

Di tempat terpisah, Lembaga bantuan Hukum Komunitas Peduli Keadilan LBH KOMPAK meyoroti dinamika pengelolaan keuangan Negara yang diperuntukkan dalam proses ganti rugi tanah, yang ternyata menimbulkan gejolak.

Menurut Ketua LBH KOMPAK, Ahmad Yusuf, SH ( Advocat ) berkomentar, bahwa Pemerintah Desa Sijeruk, patut dipersangkakan atas sebuah indikasi melawan hukum, yakni memanipulasi data Dokumen atas syarat pencairan ganti rugi tanah, karena ternyata fakta dilapangan membuktikan adanya ketidak jelasan kepemilikan atas hak kepemilikan. Akan tetapi dengan berbagai upaya, dana ganti rugi atas lahan senilai Rp 264 juta dapat di gelontorkan, padahal yang digunakan untuk membayar adalah uang Negara yang perlu dipastikan pertanggungjawabannya. Kemudian Pihak BPN ATR Kabupaten Pekalongan sebagai pengendali atas syarat pencairan dana ganti rugi, diduga lalai dalam melaksanakan tugas Negara.

Ada konteks lain ketika dana ganti rugi terbukti merupakan asset desa, maka pola dan mekanisme pengelolaan atas asset Negara, tidak serta merta di kelola tanpa adanya rencana pengadaan lahan pengganti asset, berupa lahan yang senilai.

Dan kemudian bila terbukti bahwa obyek yang dimaksud benar terbukti sebagai tanah Negara bebas, maka hal terkait ganti rugi tentu harus batal dilaksanakan. Dan tindakan terbaik adalah return. Oleh karenanya hal terbaik yang harus dilakukan adalah revisi, dan dana tersebut segera di kembalikan ke kas Negara. (Phy)