Daerah

Aroma penyimpangan di penyaluran dana Bansos Kabupaten Lebong

Published

8 tahun ago

September 17, 2016

Admin

Aroma penyimpangan di penyaluran dana Bansos Kabupaten Lebong

Lebong- Soal dugaan penyimpangan yang terjadi pada penyaluran dana bansos tahun anggaran 2013 senilai Rp. 5 milyar, sepertinya menarik untuk disikapi.

“Sebab, kendati telah lama dilakukan penyelidikan oleh Polres Lebong, namun hingga kini terhadap dugaan penyimpangan itu masih belum ditemukan jawaban,” ujar sumber.

Dikatakan, hal ini pula kemudian menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Tak sedikit yang beranggapan kalau Polres Lebong tak serius untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi.

Padahal, pada praktiknya, penyaluran bansos saat itu diduga kuat sarat dengan penyimpangan. Semua berawal dari mekanisme penyaluran bansos yang tak wajar.

“Sebut saja soal penggunaan ‘kwitansi bodong’ saat serah terima bantuan yang langsung disalurkan kepada pemohon bantuan,” lanjut sumber.

Penggunaan kwitansi yang tidak disertakan nominal (tidak tertera jumlah bilangan dan tertulis), diduga kuat kerap terjadi saat serah terima bantuan. Hal ini pun pernah dialami oleh beberapa penerima bansos.

Ar, adalah salah satunya. Saat itu ia mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah untuk biaya pengobatan anaknya.

Menurut pengakuannya, saat menerima bansos, ia menandatangani kwitansi yang tidak disertakan nominal. Ar sempat bertanya kepada oknum bendahara perihal “kwitansi bodong” itu. Oknum bendahara itu pun berdalih kalau kwitansi itu akan ditulis nanti. Adapun jumlah bantuan yang diterima Ar adalah Rp.1 juta.

Selain dugaan penggunaan kwitansi bodong. Temuan pemeriksaan BPK – RI atas LKPD kabupaten Lebong TA 2013,l menyebutkan bahwasannya penyaluran bansos TA 2013 tidaklah taat kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Seperti mekanisme penyaluran bansos yang tak wajar, dimana pada pelaksanaanya, penyaluran bansos tidak melalui persetujuan Bupati Lebong.

Yang lebih merisaukan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap penerima bansos juga ditemukan adanya penerima bantuan yang tidak pernah menerima bansos dan menandatangani kwitansi serah terima.

Dengan kata lain ditemukan adanya penerima bansos fiktif.

Ditahun anggaran berikutnya yaitu TA 2014, terhadap alokasi bansos, kembali berhembus aroma penyimpangan. BPK kembali menemukan sejumlah permasalahan yang nyaris saja sama.

Lagi-lagi, terhadap alokasi bansos kembali menjadi temuan pemeriksaan. Bahkan terhadap alokasi bansos TA 2014 berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp. 375.500.000.

Kendati demikian halnya, namun tetap saja pihak Polres Lebong yang telah lama melakukan proses penyelidikan soal dugaan kecurangan yang terjadi pada alokasi bansos, belum mampu menyeret pelakunya ke meja hijau.

Bahkan ada kesan kalau penyelidikan yang dilakukan jalan ditempat.

Publik pun beranggapan kalau Polres Lebong seolah masih memberikan “toleransi” kepada oknum yang diduga telah melakukan dugaan penyimpangan itu.

Terlebih bila oknum di DPPKAD tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan bupati. (Henry Ayesha)

Daerah

Kelurahan Limo Memulai Kegiatan Pekerjaan Tahun 2022

Published

2 tahun ago

September 29, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Kelurahan limo Kota Depok memulai pekerjaan fisik di awali dengan pekerjaan Betonisasi jalan lapangan relis RT 9 RW 9 menggunakan APBD tahun 2022 dengan nominal Rp. 280.784.000. dengan waktu pekerjaan 25 hari. Ditahun 2022 ada 5 titik pekerjaan Kelurahan Limo meliputi saluran drainase dan jalan lingkungan.

Kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) mulai dari persiapan, pekerjaan, hingga pengawasan. Untuk kegiatan Betonisasi jalan lapangan relis dilakukan oleh Pokmas Nyaman Limo.

“Intinya dari kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mudah mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat” ujar AA. Abdul Khoir selaku Lurah Limo (29/09/2022).

Jalan Lingkungan Jalan Lapangan Relis Limo.

Harapannya kegiatan bisa berjalan dengan baik hingga selesai. masyarakat bisa menikmati serta melakukan pengawasan serta pemeliharaan secara berkesinambungan.

“Yang pastinya tidak ada yang tidak bermanfaat, sekarang ini kan pakai pokmas dari mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan artinya baik dan tidaknya pada akhirnya kita kembalikan pada mereka, itu sudah saya tekan kan sejak awal” tutur AA. Abdul Khoir. (ibn)

Daerah

Empat Titik Pekerjaan Kelurahan Pangkalan Jati Berkolaborasi Dengan Pokmas

Published

2 tahun ago

September 27, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Tahun ini, Kelurahan Pangkalan Jati memiliki 4 titik pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara swakelola pada tahun 2022 ini. Pekerjaan fisik tersebut meliputi pekerjaan saluran drainase dengan pemberdayaan warga melalui kelompok masyarakat (Pokmas) berbasis RW. Hal ini dilakukan guna mengikut peran serta masyarakat dalam membangun serta menjaga wilayahnya.

“Kegiatan di tahun 2022 dikerjakan secara swakelola, Alhamdulillah sangat membantu masyarakat serta para ketua RT dan RW. Karena dalam satu titik pekerjaan kita membuat satu kelompok masyarakat disitu keterlibatannya ketua LPM, ketua RW, ketua RT, kader PKK, karang taruna. Jadi intinya semua masyarakat dilibatkan” ujar Tarmuji Lurah Pangkalan Jati (27/09/2022).

Pemberdayaan masyarakat dengan ikut andil dalam kegiatan pekerjaan pembangunan di wilayah, tercipta budaya gotong royong secara berkesinambungan serta menarik minat warga untuk bisa lebih peduli serta menjaga wilayahnya dengan seksama.

” Sesuai dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan swakelola tipe 4 dikerjakan oleh pokmas, masyarakatnya pun ada kesempatan bekerja RT RW LPM disitu dilibatkan sebagai tim persiapan dan pengawasan” tutur Tarmuji.

IMG 20220927 WA0007 — Pekerjaan Di Jalan Cilobak RT 1 RW 7.

Di kesempatan yang sama Kasie Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Pangkalan Jati Rugby Andy yang juga PPTK kegiatan fisik Kelurahan mengatakan, ” tahun ini fokus pekerjaan di saluran drainase hasil Musrenbang tahun tahun sebelumnya, satu titik sudah rampung dijalan cilobak” ujarnya. (ibn)

Daerah

Kerjasama Pemkot Depok Dengan Dirjen Holtikultura Gelar Pangan Murah, Tuai Respon Positif Warga

Published

2 tahun ago

September 25, 2022

Ibnu Rejang

AK2C3yhhrQQhGHPb3uURaJhE2UNEtSSPKVhk39im

Depok, GarudaCitizen – Kehadiran Gelar Pangan Murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura (Toko Tani Indonesia Center) Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendapat respons positif dari masyarakat. Gelar Pangan Murah diadakan di dua lokasi yakni Kecamatan Cimanggis dan Pasar Depok Jaya pada 21-22 September dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Depok.

“Alhamdulillah, menurut saya Gelar Pangan Murah sangat membantu kita masyarakat yang ada di sekitar kelurahan maupun kecamatan,” ujar Fufun, warga Kelurahan Mekarsari Sabtu (24/09/22).

Menurutnya, di saat harga komiditi pangan sedang naik, barang-barang yang dijual di Gelar Pangan Murah tergolong lebih murah. Termasuk produk yang jual terbilang masih segar.

“Produk-produk yang dijajakan bagus, harganya juga bagus di bawah pasaran,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Sugiati, warga Kelurahan Tugu yang merasa terbantu dengan hadirnya Gelar Pangan Murah. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa diadakan secara rutin lagi ya dan harganya kalau bisa lebih murah lagi,” ungkapnya.

Adapun komoditi yang dijual pada Gelar Pangan Murah di antaranya:

1. Bawang Merah Brebes, Rp 29.000/Kg

2. Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting, Rp 55.000/Kg

3. Bawang Putih Kating, Rp 26.000/Kg

4. Bawang Putih Honan, Rp 18.000/Kg

5. Ayam Broiler, Rp 34.000/Kg

6. Telur ayam Rp 25.000/kg, Rp 46.000/tray

Variasi Daging Sapi:

1. Sop, Rp 75.000/Kg

2. Semur, Rp 85.000/Kg

3. Rendang, Rp 95.000/Kg