Daerah

Penyaluran Bansos Untuk Petani di Kepahiang Berbau Korupsi

Published

8 tahun ago

Juli 29, 2016

Penyaluran Bansos Untuk Petani Di Kepahiang Berbau Korupsi SAMSUL BAHRUN,BANSOS KEPAHIANG

KEPAHIANG, GC – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pertanian dari APBN di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, diduga kuat berbau Korupsi.

Pasalnya, dalam pelaksanaan penyalurannya di lapangan, disinyalir tidak sesuai dengan juklak-juknis atau Pedoman Teknis yang sudah ditentukan. Bahkan, Bansos Pertanian tersebut, diduga ajang bagi segelintir oknum, ingin meraup keuntungan pribadi. Penyaluran Bansos Untuk Petani Di Kepahiang Berbau Korupsi SAMSUL BAHRUN,BANSOS KEPAHIANG

Hal ini dijelaskan salah seorang Kelompok Tani desa Peraduan Binjai, Samsul Bahrun alias Lun, pada wartawan media ini di kediamannya, (29/7/2016).

Dikatakannya, dugaan tersebut terjadi dalam Penyaluran Bansos dari APBN, yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan petani dalam program pemberdayaan penakar benih dan program GP-PTT, serta bantuan yang lainnya pada Tahun Anggaran 2014-2015 lalau. Dimana Program itu dikucurkan ke Desa-Desa. Terutama Desa Peraduan Binjai kecamatan Tebat Karai melalui Dinas Pertanian dan ketahan pangan Kabupaten Kepahiang.

“Bantuan untuk ke kelompok tani dalam program GP-PTT tahun 2015 dan bantuan pemberdayaan penakar benih tahun 2014 lalu, diduga kuat syarat penyimpangan. Karena tidak ada ketransparansi pihak dinas bersama ketua kelompok dengan anggotanya. Sehingga tidak tahu berapa yang harus diterima oleh anggota kelompok tani dalam per hektar lahannya bantuan tersebut. Seperti penyaluran pupuk dan pestisida pada anggota kelompok tani, dibagikan secara berpariasi. Terkesan tidak sesuai dalam juknis”beber Lun.

Kelompok Tani Penerima Bansos, Sepertinya Dibentuk Dengan Cara Rekayasa

Lun juga mengatakan, setiap bantuan yang diturunkan yang di terima oleh pengurus dan anggota kelompok tani desa Peraduan Binjai selalu diatur oleh PPL dari Dinas atau badan yang terkait.

Kemudian, penerima Bantuan tersebut, banyak tidak tepat sasaran. Karena, kelompok tani penerima bantuan, terkesan dibentuk dengan rekayasa dan Nepotisme. Caranya, Ketua kelompok bekerja sama dengan PPL, dan pihak Dinas yang terkait mempiktifkan luas lahan dan para anggota kelompok tani.

Akibat dengan dilakukan seperti itu. Sehingga ada beberapa anggota kelompok tani yang tidak mempunyai lahan, mendapatkan bantuan yang sangat lumayan. Sedangkan yang benar-benar mempunyai lahan tidak mendapatkan bantuan sedikitpun.

“Masa Saya sebagai anggota kelompok tani, yang nama saya sudah jelas-jelas mempunyai lahan sawah dan terdaftar dalam anggota kelompok tani, tidak kebagian pupuk sama sekali. Sedangkan, seorang anak ketua kelompok yang masih ingusan berumur sekitar 12 tahun, itu yang paling banyak dapat batuan,”ujar Lun.

Menurut Lun, berdasarkan di pedoman teknis dari Dirjen Pertanian. Jelas-jelas menyatakan, setiap petani yang mendapat bantuan, juga disertai dengan anggaran untuk biaya tanamnya. Namun, pada kenyataannya setiap ada bantuan, sampai saat ini masyarakat belum pernah mendapatkan biaya tersebut.

“Dalam Juknisnya ada untuk biaya tanam, tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa sampai sekarang, seujung kuku pun kami tak pernah menerimanya,”cetus Lun.

Dugaan Korupsi Bansos, Masyarakat Sampaikan Surat Laporan Ke Kejari Kepahiang

Disisi lain, Pendi Arisandi, juga selaku anggota kelompok tani dengan media ini menjelaskan, terkait permasalahan ini, dirinya bersama Lun selaku masyarakat petani telah menyampaikan surat laporan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang. Surat laporan itu disampaikannya, tepat pada tanggal 12 Agustus 2015 lalu.

Namun sangat di sayangkan, sampai saat ini surat laporan tersebut belum ada tindak lanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang.

Bahkan, sesuai amanah dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan publik. Mereka sudah dua kali menyapaikan surat klarifikasi mempertanyakan sejauh mana perkembangan atas laporannya itu. Tetapi sampai saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang sepertinya sudah masuk angin lantaran belum juga memberikan balasan atau jawabanya.

“Kami heran, hingga sekarang belum ada tindak lanjut dari Kejari Kepahiang, terkait laporan kami tersebut,”ungkap Pendi.

Dalam hal ini, Pendi berharap kepada aparat penegak hukum terutama pihak kejaksaan Negeri Kepahiang, dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saya berharap Kejari Kepahiang benar-benar menjalani tugasnya secara profesional,”cetusnya.

Bila perlu kata Pendi Arisandi, Pihak Kejari juga diharapkan dapat turun langsung kelapangan untuk mempertanyakan kepada masyarakat petani, berapa jumlah bantuan yang sebenarnya mereka terima. (Ben)

Daerah

Kelurahan Limo Memulai Kegiatan Pekerjaan Tahun 2022

Published

2 tahun ago

September 29, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Kelurahan limo Kota Depok memulai pekerjaan fisik di awali dengan pekerjaan Betonisasi jalan lapangan relis RT 9 RW 9 menggunakan APBD tahun 2022 dengan nominal Rp. 280.784.000. dengan waktu pekerjaan 25 hari. Ditahun 2022 ada 5 titik pekerjaan Kelurahan Limo meliputi saluran drainase dan jalan lingkungan.

Kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) mulai dari persiapan, pekerjaan, hingga pengawasan. Untuk kegiatan Betonisasi jalan lapangan relis dilakukan oleh Pokmas Nyaman Limo.

“Intinya dari kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mudah mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat” ujar AA. Abdul Khoir selaku Lurah Limo (29/09/2022).

Jalan Lingkungan Jalan Lapangan Relis Limo.

Harapannya kegiatan bisa berjalan dengan baik hingga selesai. masyarakat bisa menikmati serta melakukan pengawasan serta pemeliharaan secara berkesinambungan.

“Yang pastinya tidak ada yang tidak bermanfaat, sekarang ini kan pakai pokmas dari mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan artinya baik dan tidaknya pada akhirnya kita kembalikan pada mereka, itu sudah saya tekan kan sejak awal” tutur AA. Abdul Khoir. (ibn)

Daerah

Empat Titik Pekerjaan Kelurahan Pangkalan Jati Berkolaborasi Dengan Pokmas

Published

2 tahun ago

September 27, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Tahun ini, Kelurahan Pangkalan Jati memiliki 4 titik pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara swakelola pada tahun 2022 ini. Pekerjaan fisik tersebut meliputi pekerjaan saluran drainase dengan pemberdayaan warga melalui kelompok masyarakat (Pokmas) berbasis RW. Hal ini dilakukan guna mengikut peran serta masyarakat dalam membangun serta menjaga wilayahnya.

“Kegiatan di tahun 2022 dikerjakan secara swakelola, Alhamdulillah sangat membantu masyarakat serta para ketua RT dan RW. Karena dalam satu titik pekerjaan kita membuat satu kelompok masyarakat disitu keterlibatannya ketua LPM, ketua RW, ketua RT, kader PKK, karang taruna. Jadi intinya semua masyarakat dilibatkan” ujar Tarmuji Lurah Pangkalan Jati (27/09/2022).

Pemberdayaan masyarakat dengan ikut andil dalam kegiatan pekerjaan pembangunan di wilayah, tercipta budaya gotong royong secara berkesinambungan serta menarik minat warga untuk bisa lebih peduli serta menjaga wilayahnya dengan seksama.

” Sesuai dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan swakelola tipe 4 dikerjakan oleh pokmas, masyarakatnya pun ada kesempatan bekerja RT RW LPM disitu dilibatkan sebagai tim persiapan dan pengawasan” tutur Tarmuji.

IMG 20220927 WA0007 — Pekerjaan Di Jalan Cilobak RT 1 RW 7.

Di kesempatan yang sama Kasie Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Pangkalan Jati Rugby Andy yang juga PPTK kegiatan fisik Kelurahan mengatakan, ” tahun ini fokus pekerjaan di saluran drainase hasil Musrenbang tahun tahun sebelumnya, satu titik sudah rampung dijalan cilobak” ujarnya. (ibn)

Daerah

Kerjasama Pemkot Depok Dengan Dirjen Holtikultura Gelar Pangan Murah, Tuai Respon Positif Warga

Published

2 tahun ago

September 25, 2022

Ibnu Rejang

AK2C3yhhrQQhGHPb3uURaJhE2UNEtSSPKVhk39im

Depok, GarudaCitizen – Kehadiran Gelar Pangan Murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura (Toko Tani Indonesia Center) Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendapat respons positif dari masyarakat. Gelar Pangan Murah diadakan di dua lokasi yakni Kecamatan Cimanggis dan Pasar Depok Jaya pada 21-22 September dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Depok.

“Alhamdulillah, menurut saya Gelar Pangan Murah sangat membantu kita masyarakat yang ada di sekitar kelurahan maupun kecamatan,” ujar Fufun, warga Kelurahan Mekarsari Sabtu (24/09/22).

Menurutnya, di saat harga komiditi pangan sedang naik, barang-barang yang dijual di Gelar Pangan Murah tergolong lebih murah. Termasuk produk yang jual terbilang masih segar.

“Produk-produk yang dijajakan bagus, harganya juga bagus di bawah pasaran,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Sugiati, warga Kelurahan Tugu yang merasa terbantu dengan hadirnya Gelar Pangan Murah. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa diadakan secara rutin lagi ya dan harganya kalau bisa lebih murah lagi,” ungkapnya.

Adapun komoditi yang dijual pada Gelar Pangan Murah di antaranya:

1. Bawang Merah Brebes, Rp 29.000/Kg

2. Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting, Rp 55.000/Kg

3. Bawang Putih Kating, Rp 26.000/Kg

4. Bawang Putih Honan, Rp 18.000/Kg

5. Ayam Broiler, Rp 34.000/Kg

6. Telur ayam Rp 25.000/kg, Rp 46.000/tray

Variasi Daging Sapi:

1. Sop, Rp 75.000/Kg

2. Semur, Rp 85.000/Kg

3. Rendang, Rp 95.000/Kg