OTT Pungli di Pemkab Rejang Lebong, Sekda Mengaku Tidak Terlibat

0
1257
https://www.garudacitizen.com/ott-pungli-di-pemkab-rejang-lebong-sekda-mengaku-tidak-terlibat/
Tersangka dugaan pungli Sp dan Rp dilimpahkan ke Kejari Curup oleh petugas Polres Rejang Lebong, Kamis (8/3). Photo: Dok. Lingau Pos

Rejang Lebong, GC – Sebelumnya, Sabtu 11 November 2017 sekitar pukul 11.15 WIB, tim Saber Pungli Polres Rejang Lebong OTT tiga oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Ketiga oknum tersebut ditangkap, diduga karena melakukan pungutan liar pada proses pembayaran uang beban kerja pegawai.

Adapun tiga oknum PNS yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu, yakni Safuan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Ropen selaku bendahara pengeluaran bagian keuangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong, dan Anggi salah satu staf dibagian tersebut.

Selain mengamankan tiga tersangka, tim Saber Pungli Polres Rejang Lebong memasang garis polisi (police line) pada pintu masuk ruang kerja tersangka Ropen. Tepatnya, dibagian umum lantai III gedung Pemkab Rejang Lebong.

Team saber pungli Polres Rejang Lebong juga melakukan Penyitaan beberapa barang bukti. Diantaranya, uang tunai berjumlah belasan juta, rekaman CCTV, satu unit kendaraan dinas, beserta dokumen-dokumen yang  dianggap menyangkut pungli tersebut.

Menurut keterangan sumber di lapangan, terkait kasus ini ada hal yang menarik dan perlu pengawasan. Yakni tentang siapa saja yang terlibat.

Menurutnya, ada kejanggalan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepegawaian. Dimana, beberapa kali pemerintah Daerah melakukan mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (ASN), dengan alasan penyegaran, Ropen dan Safuan yang berstatus tersangka tidak tersentuh kebijakan tersebut.

Meskipun Dalam Penjara, Tapi Status Safuan Masih Kepala BPKD

Bahkan, lanjut sumber, Safuan masih tercatat menjalankan tugasnya selaku kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Walaupun secara fisik berada dalam penjara. Banyak hal terkait dengan pengeluaran dana, Sapuan tetap menanda tangani berkas-berkas adminstrasi. Dengan cara, berkas-berkas itu dibawa oleh bawahannya ke penjara.

Sumber juga menyebutkan, kasus pungli tersebut, diprediksi tidak berjalan sendiri. Melainkan, tersistem. Kuat dugaan, adanya aktor intelektual yang memerintahkan mereka. Apalagi, ada kesan para tersangka tersebut, mendapat semacam perlakuan istimewa.

Salah satu Contoh kecil, pada waktu akan di gelarnya persidangan di Propinsi Bengkulu, kerabat tersangka masih mendapat fasilitas dari pemerintah daerah. Seperti memberikan pinjaman kenderaan dinas.

“Saat menghadiri persidangan, kerabatnya tersangkat mendapat fasilitas dari pemerintah daerah. Berupa pinjaman mobil dinas. Ini kan aneh,” ungkap sumber.

Mungkin, lanjut sumber, jika para tersangka tidak diistimewakan, mereka akan buka mulut. Soal siapa saja yang terlibat. Selain ketiga tersangka tersebut.

Terkait kasus pungli, Sekda Patut Diperiksa

Masih menurut sumber, Sekda selaku atasan langsung para tersangka, seharusnya ikut diperiksa. Sejauh mana tanggungjawabnya terhadapa persoalan ini.

Namun, Deni selaku Sekda sendiri enggan berbicara banyak ketika diminta tanggapannya. Saat dikonfirmasi wartawan, ia mengaku tidak terlibat.

“Saya tidak terlibat soal itu,” ujar Sekda.(Maeng)