MAGELANG – Pemkot Magelang tetap akan merelokasi para pedagang pasar Minggu Pahing (Pahingan) di Alun-Alun ke Lapangan Rindam IV/Diponegoro. Hal itu dilakukan berkaitan dengan penataan kawasan Alun-Alun Kota Magelang.

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, penataan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menambah kesejahteraan masyarakat diiringi kualitas yang baik. Meski demikian, pemkot tetap mengapresiasi langkah sejumlah aktivis dan komunitas menggelar aksi solidaritas dengan cara menggalang tanda tangan penolakan relokasi pahingan.

“Langkah kami ini sama sekali tidak ingin merugikan siapa pun. Masyarakat jangan menilai pemikiran sebaliknya,” kata Sigit kemarin (23/5).

Sigit mengungkapkan, wacana relokasi Pahingan sudah sejak lama menjadi aspirasi banyak pihak. Tak hanya para pedagang Pasar Rejowinangun, namun juga sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Magelang. “Selama ini kan yang terlihat pasti ada penolakan dulu. Wajarlah kalau ada penolakan. Namun coba lihat seperti Pasar Sidomukti kan juga jadi rapi, ramai,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan relokasi Pahingan ini juga telah melalui kajian komprehensif antar-SKPD dan pemangku kepentingan lain. Hasilnya, kebijakan relokasi ini diharapkan dapat membentuk penataan kota yang lebih berkualitas.

“Ke Magelang kalau mau wisata ya ke Kyai Langgeng, mau olahraga ke Rindam, yang mau mengaji ke Masjid Kauman. Kalau mau belanja ya ke pasar. Sudah ada tempatnya masing- masing. Tidak ada niatan sedikitpun untuk mematikan,” tegas Sigit.

Ia menilai, pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah. Ia pun meminta masyarakat dapat menilai dan menarik kesimpulan, dari sekian banyak program penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Magelang.

Kasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Magelang Marjinugroho menambahkan, prinsipnya pihaknya menghargai aksi solidaritas yang dilakukan sejumlah aktivis di Alun-Alun. Hanya saja, penataan kota tetap akan dilanjutkan.

“Kami menghargai dan apresiasi karena aksi itu bagus, menyampaikan keluhan, dan tidak ada aksi anarkis. Semuanya tertib,” ujarnya.

Namun demikian, dia menyayangkan lantaran tidak ada konfirmasi maupun pemberitahuan sebelumnya. Padahal selama ini, pemkot selalu bersikap terbuka terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. (Arintoko)