6.9 C
Alba Iulia
Kamis, April 2, 2020

Lahan Pulau Dua Enggano Diduga Dijual Oknum Secara Ilegal

Must Read

Beredar Foto Seronok di Duga Siswi SMK Kandeman Kabupaten Batang

Sekolah perlu memberikan pengawasan ketat terhadap para siswa dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, bila ada keterkaitanya anak...

Umat Islam Diambang Kehancuran?

Belakangan ini konflik atas nama agama sering kali mencuat. Baik di dunia maupun di Indonesia. Islam menjadi salah satu...

Tari Topeng Cirebon dan Makna Dibaliknya

Tari Topeng Cirebon dengan gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab,...
Garuda Citizenhttps://www.garudacitizen.com/
Garuda Citizen adalah portal berita yang memuat berbagai artikel menarik dan penting. Seperti politik, hukum, HAM, wisata, opini hingga hiburan

Bengkulu, GC – Terkait soal dugaan lahan pulau dua yang dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara ilegal. Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Sri Hartati, menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Camat Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dari hasil koordiansi tersebut, diduga lahan itu memang telah dijual oleh oknum masyarakat setempat kepada sejumlah orang. Kemudian menurut Sri, dulunya di Pulau Dua itu memang terdapat perkampungan yang dihuni oleh masyarakat setempat. Namun karena alasan tertentu, sehingga masyarakat meninggalkan pulau itu dan pindah ketempat lain.

“Dugaan kita sementara, warga yang mendiami perkampungan di lahan pulau dua itu lah yang menjualnya,”ungkap Sri Hartati, Kamis (12/9/2019) saat dikonfirmasikan oleh awak media di ruang kerjanya.

Instansi yang dipimpinnya, jelas Sri, akan melakukan pendalaman terkait informasi penguasaan Pulau Dua yang berdekatan dengan pulau Enggano itu. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera memanggil para pihak yang diduga menguasai lahan Pulau Dua tersebut.

“Kalau mereka memang benar mana surat-suratnya. Zaman sekarang tidak segampang itu menguasai sebuah pulau apa lagi itu pulau terluar,”Ujar Sri Hartati.

Sri menambahkan, Pulau dua yang berdekatan dengan pulau Enggano masuk dalam kawasan strategis nasional. Maka seluruh izin pengelolaan pulau, dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meski demikian, Kepala Dinas DKP Provinsi Bengkulu juga mengatakan pihaknya belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau surat dari KKP tentang pengelolaan Pulau Dua tersebut.

“Sampai saat ini DKP tidak ada menerima surat atau apa pun untuk pengelolaan Pulau Enggano dan sekitarnya,”kata Sri Hartati.

Sri Hartati : Karena Anggaran Terbatas, Sehingga Kami Kurang Melakukan Pengawasan

Dalam hal ini Sri juga mengaku, selama ini pihaknya memang kurang melakukan pengawasan intensif terhadap pulau-pulau terluar yang ada di Bengkulu. Hal tersebut dikarenakan keterbatasannya anggaran.

Sebab, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk mengawasi perairan terdekat saja. sedangkan untuk pulau terluar seperti Pulau Enggano, pihaknya berkoordinasi dengan masyarakat setempat hanya melalui via telpon.

“Karena Anggaran kita terbatas, Sehingga kami kurang melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau yang ada di Provinsi Bengkulu,”Ungkap Sri Hartati

Sementara Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sudah mengatur tentang porsi penguasaan seseorang terhadap tanah di Pulau kecil dan terluar. Dalam aturan itu seseorang hanya boleh menguasai maksimal 70 persen dari total luas pulau.

Mungkin dengan adanya Regulasi ini lah seseorang untuk bisa mengelola pulau kecil dan terluar tersebut. Asalkan, investasi yang dilakukan di pulau itu dilakukan dengan mekanisme yang benar dan memberikan kontribusi kepada negara. Mekanisme ini termasuk pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB oleh pemerintah daerah setempat. (Red)

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Ini Daftar 48 Media Massa Yang Kerja Sama di DPRD BU 2019

Bengkulu Utara, GC – Anggaran publikasi media massa di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019...

Karena Corona, Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditunda

garudacitizen.com – Kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan...

Menkeu RI Hentikan Proses Lelang Barang Jasa DAK Fisik 2020

GARUDACITIZEN.COM – Upaya mencegah dan menanggulangi wabah penyeberan virus corona atau Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat edaran...

Paripurna LKPJ 2019, Bupati Sinjai Siap Terima Kritikan dan Saran

Sinjai, GC – Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Sinjai. Bupati Andi Seto Ghadista Asapa, SH,LLM, dihadapan 30 anggota DPRD...

DPRD dan Pemkab Sinjai Sepakat Bangun kios Pasar Darurat

Sinjai, GC - Hasil rapat Komisi gabungan DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, sepakat Membangun Kios Pasar Darurat sebanyak 24 Yunit, Selasa...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -