Lahan Pulau Dua Enggano Diduga Dijual Oknum Secara Ilegal

0
616
Lahan Pulau Dua Enggano Diduga Dijual Oknum Secara Ilegal

Bengkulu, GC – Terkait soal dugaan lahan pulau dua yang dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara ilegal. Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Sri Hartati, menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Camat Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dari hasil koordiansi tersebut, diduga lahan itu memang telah dijual oleh oknum masyarakat setempat kepada sejumlah orang. Kemudian menurut Sri, dulunya di Pulau Dua itu memang terdapat perkampungan yang dihuni oleh masyarakat setempat. Namun karena alasan tertentu, sehingga masyarakat meninggalkan pulau itu dan pindah ketempat lain.

“Dugaan kita sementara, warga yang mendiami perkampungan di lahan pulau dua itu lah yang menjualnya,”ungkap Sri Hartati, Kamis (12/9/2019) saat dikonfirmasikan oleh awak media di ruang kerjanya.

Instansi yang dipimpinnya, jelas Sri, akan melakukan pendalaman terkait informasi penguasaan Pulau Dua yang berdekatan dengan pulau Enggano itu. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera memanggil para pihak yang diduga menguasai lahan Pulau Dua tersebut.

“Kalau mereka memang benar mana surat-suratnya. Zaman sekarang tidak segampang itu menguasai sebuah pulau apa lagi itu pulau terluar,”Ujar Sri Hartati.

Sri menambahkan, Pulau dua yang berdekatan dengan pulau Enggano masuk dalam kawasan strategis nasional. Maka seluruh izin pengelolaan pulau, dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meski demikian, Kepala Dinas DKP Provinsi Bengkulu juga mengatakan pihaknya belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau surat dari KKP tentang pengelolaan Pulau Dua tersebut.

“Sampai saat ini DKP tidak ada menerima surat atau apa pun untuk pengelolaan Pulau Enggano dan sekitarnya,”kata Sri Hartati.

Sri Hartati : Karena Anggaran Terbatas, Sehingga Kami Kurang Melakukan Pengawasan

Dalam hal ini Sri juga mengaku, selama ini pihaknya memang kurang melakukan pengawasan intensif terhadap pulau-pulau terluar yang ada di Bengkulu. Hal tersebut dikarenakan keterbatasannya anggaran.

Sebab, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk mengawasi perairan terdekat saja. sedangkan untuk pulau terluar seperti Pulau Enggano, pihaknya berkoordinasi dengan masyarakat setempat hanya melalui via telpon.

“Karena Anggaran kita terbatas, Sehingga kami kurang melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau yang ada di Provinsi Bengkulu,”Ungkap Sri Hartati

Sementara Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sudah mengatur tentang porsi penguasaan seseorang terhadap tanah di Pulau kecil dan terluar. Dalam aturan itu seseorang hanya boleh menguasai maksimal 70 persen dari total luas pulau.

Mungkin dengan adanya Regulasi ini lah seseorang untuk bisa mengelola pulau kecil dan terluar tersebut. Asalkan, investasi yang dilakukan di pulau itu dilakukan dengan mekanisme yang benar dan memberikan kontribusi kepada negara. Mekanisme ini termasuk pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB oleh pemerintah daerah setempat. (Red)