Connect with us

Nasional

Demo 4 November: Kenapa SBY Malah Memprovokasi?

Published

on

sby-provokator

Melihat nada bicara SBY saat memberi keterangan pers baru-baru ini terkait isu demo 4 November 2016, terlihat adanya kelicikan luar biasa. Sejauh pantauan penulis, SBY ini sakit, mengalami post power syndrome akut.

Pernyataan SBY justru semakin mengkonfirmasi bahwa kecurigaan banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Jokowi hanya mendatangi Prabowo dan mengundang MUI, NU serta Muhammadiyah. Sementara SBY secara otomatis tersudutkan, seperti yang saya bahas sebelumnya.

Apa yang dilakukan Jokowi benar-benar strategi memukul semak-semak agar ularnya keluar.

Sekarang coba tanya, SBY berbicara soal demonstrasi 4 November kapasitasnya sebagai apa? Sebagai mantan Presiden, ketua umum Demokrat, apa sebagai orang tertuduh?

Sikap SBY yang baper maksimal ini memang bukan hal baru, dulu saat Jokowi blusukan ke Hambalang, SBY mendadak sensi. Kemudian curhat macam-macam, ngalor ngidul, seperti mantan yang tidak terima karena diputus.

Sebagian orang mungkin sedang kasihan atau prihatin dengan SBY yang kini tersudut. Namun saya melihat dari sudut pandang yang lain. SBY telah menjadi provokator yang sangat buruk. Keterangan pers SBY membuat kondisi yang sudah mereda kini malah memanas lagi.

“Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama. Ayo kita kembali ke situ dulu, itu tidak boleh dan dilarang. Kita harus kembali ke sistem hukum dan KUHP. Kalau negara kita tidak mau terbakar oleh amarah penuntut keadilan maka pak Ahok yang harus diproses hukum. Jangan sampai beliau (Ahok) kebal hukum sebab ini bagian dari demokrasi, kita negara demokrasi,” kata SBY.

“Ya Pak Ahok harus juga diproses secara hukum, jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law, itu nilai-nilai keadilan,” ingat SBY.

SBY mengingatkan lagi jangan sampai ada rumor Ahok tidak bisa disentuh. “Bayangkan, do not touch Ahok. Nah setelah Pak Ahok diproses hukum semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh. Apakah Pak Ahok bersalah atau tidak diserahkan ke penegak hukum,” katanya lagi.

SBY bukan orang bodoh dalam komunikasi. Dia pasti menyadari betul bahwa setiap kalimat yang diucapkannya memiliki muatan provokasi yang sangat buruk. Sekarang coba kita perhatikan dan pertanyakan, siapa yang menganggap Ahok kebal hukum? SBY. Lalu SBY sendiri yang menyerukan agar jangan ada seperti itu. Kan kampret! Sakit! Sudahlah jangan pura-pura bego, kita semua pasti menyadari ini sangat disengaja. Provokatif.

Selanjutnya SBY juga menjelaskan bahwa orang-orang yang datang dari daerah ke Jakarta tidak hanya ingin jalan-jalan, melainkan ada sesuatu yang diprotes dan dituntut.

“Mari kita bertanya apa yang kita hadapi. Di Jakarta dan di wilayah lain ada protes. Itu semua pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada, ribuan rakyat berkumpul untuk hepi-hepi, jalan-jalan sudah lama ga lihat jakarta, misalnya seperti itu. Barang kali merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa.”

Pernyataan ini sangat menarik. Apakah ini menjadi konfirmasi SBY setuju bahwa demo akan terus berlangsung sampai Februari atau sampai Ahok ditangkap? dari mana SBY tau? Jangan-jangan tuduhan SBY lah biang kerok semua ini, atau atas arahan SBY, ternyata memanglah kenyataan.

Jika tuduhan-tuduhan bahwa SBY terlibat dalam aksi demo 4 November itu salah, seharusnya SBY tidak menjadi provokator dengan mendukung demonstrasi atas alasan demokrasi. Sebab NU sudah melarang atribut NU digunakan saat demo. Artinya NU tidak mendukung orang untuk demo. Begitu juga Muhammadiyah, melarang mengatasnamakan organisasi. Sampai Prabowo pun mengatakan, kalau Fadli Zon tetap berdemo, berarti dia turun atas nama pribadi.

Lihatlah kondisinya sudah mulai mereda, kemudian SBY menyatakan mendukung demo 300% dan menganggap memang ada yang salah, ada yang dituntut, dan ada yang harus diproses hukum.

Kalau begini kenyataannya, adakah kesimpulan yang lebih masuk akal ketimbang SBY memang menggunakan isu SARA untuk memenangkan anaknya? SBY mendukung demo, mendukung Ahok segera dihukum dan ‘MENGANCAM’ negeri ini akan terbakar kalau proses hukum tidak berjalan.

Padahal kenyataannya proses hukum sedang berjalan. Bohong kalau SBY tidak tau. Tapi kalau benar-benar tidak tau, berarti dia memang tak melakukan apa-apa selama 10 tahun, sebab tak tau apa-apa. Sejauh ini polisi sudah meminta keterangan sembilan orang saksi termasuk penyebar video ke media sosial dan staf gubernur. Polisi juga telah menyambangi Kepulauan Seribu untuk meminta keterangan warga setempat soal video pidato Ahok. Sementara Ahok sendiri sudah meminta pada Bareskrim agar dirinya segera diperiksa. Itulah proses hukum.

Harusnya SBY menjelaskan itu. Bukan malah memprovokasi bahwa Ahok tidak tersentuh hukum, do not touch dan pernyataan setan “Kalau negara kita tidak mau terbakar oleh amarah penuntut keadilan maka pak Ahok yang harus diproses hukum.” Fiuh!

Banyak yang bertanya-tanya, mengapa SBY tidak besikap seperti negarawan atau seperti mantan Presiden yang bijak? Jawaban sederhananya karena memang memiliki sifat kekanak-kanakan. Lihat saja cara SBY menyebut lebaran kuda, sebenarnya dia iri karena tidak diajak berkuda oleh Prabowo. Padahal dirinya masih merasa memiliki kekuatan dan harus diperhitungkan oleh Presiden Jokowi.

Kenapa bukan lebaran monyet atau lebaran sapi lah yang lebih masuk akal? Sebab di alam bawah sadarnya sudah penuh dengan kuda kuda kuda. Sebab Jokowi berkuda dengan Prabowo.

Tapi jawaban yang lebih ilmiah dan berat, karena sepertinya SBY memang ingin agar acara demo ini terus berlangsung meriah. Jangan terlalu cepat berlalu. Minimal sampai Pilgub selesai. Jika diakhiri 4 November, lalu bubar tanpa ada demo lagi, artinya bencana bagi SBY.

Anda harus bisa membayangkan bagaimana rumitnya kehidupan SBY sekarang. Antasari dibebaskan pada 10 November, 34 proyek pembangkit listrik mangkrak mau dilaporkan ke KPK, dokumen TPF pembunnuhan Munir hilang di tangannya. Semuanya mengarah pada SBY. Sementara anaknya belum jadi Gubernur, belum punya kekuasaan. Kekuatan Demokrat menurun. Apa ndak stress? Bukankah dengan begini tidak perlu menunggu SBY mati dulu untuk mengusut kasus-kasusnya (seperti yang terjadi pada Supersemarnya Soeharto)? Sebab sudah tak punya kekuasaan dan kekuatan.

Tapi ya sudahlah. Sekarang keterangan pers sudah dibuat. Satu Indonesia jadi tau bahwa kualitas seorang SBY cukup titik-titik. Penulis sendiri ingin mengucapkan permintaan maaf kepada para kuda-kuda karena telah disinggung-singgung oleh SBY. Serta ingin mendukung penetapan 4 November sebagai hari raya Lebaran Kuda menurut Islam versi Cikeas.

Begitulah Kura-kura

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending