Kejagung Layangkan Nota Dinas Terkait Laporan 4 OPD Kepahiang

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...
- Advertisement -

BedahBerita.Co.Id, Laporan yang dilayangkan oleh Front Pembela Rakyat (FPR) atas adanya indikasi tindak pidana korupsi di empat OPD Kabupaten Kepahiang, mendapatkan respon yang luar biasa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, ini dibuktikan dengan dilayangkannya nota dinas dari Kejagung ke Kejati Bengkulu.
Nota Dinas No: R-145/K3/KPH.4/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tersebut meminta pihak Kejati untuk segera menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di empat OPD terkait.

Rustam Ependi selaku Dewan Pengurus Harian FPR mengatakan, Laporan secara tertulis memang sudah mereka layangkan ke Kejagung pada tanggal 9 Desember yang lalu.

Rustam Ependi Selaku Dewan Pengurus Harian Front Pembela Rakyat (FPR)

“Kami memang sudah melaporkan secara resmi ke Kejaksaan Agung, ada empat OPD, yang berkas nya kami masukan yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Kepahiang,” ujar Rustam Ependi.

Lanjut Rustam pihaknya sudah siap untuk membantu pihak aparat hukum guna menyingkap semua tindakan yang tak wajar yang mengarah pada indikasi adanya tindakan merugikan masyarakat.
“Di kepahiang ini memang sudah seharusnya diperketat dan pihak aparat kita harapkan untuk tidak pandang bulu dalam menindak siapapun yang terindikasi merugikan daerah, ” jelas Rustam.

Terkait laporan 4 OPD tersebut, Sebelumnya, kata Rustam FPR sudah berkoordinasi dengan tiga Kementerian, diantaranya, Kementerian Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian dan atas permintaan mereka lah laporan tertulis itu di layangkan.
“jadi dari koordinasi dengan kementrian tersebut, mereka meminta kami melaporkan indikasi yang ada, karena indikasi tindak pidana ini harus di hentikan, jangan sampai segala bentuk bantuan baik itu berupa barang atau uang, atau anggaran anggaran yang di peruntukan untuk masyarakat menjadi hilang dan dimanfaatkan oknum, selain itu juga ada kelompok kelompok masyarakat yang dilaporkan menerima bantuan ternyata banyak yang fiktif,” ujar Rustam.

Khusus Untuk di RSUD Kepahiang, terkait BPJS, Limbah Medis dan Proyek pembangunan.
“kita merasa terpanggil ketika masyarakat miskin berobat banyak obatnya tidak ada, setiap ruangan seolah olah mati suri, ini disebabkan BPJS yang bermasalah, untuk limbah medis itu sendiri sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” lanjut Rustam Ependi.

Sebelumnya FPR juga sudah memasukan laporan Ke Kejagung dan KPK yaitu meminta KPK Mengawasi Pengusutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Lahan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang APBD TA. 2015. Yang Ditangani Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang. Meminta KPK Mengusut Dugaan Permintaan Fee Oleh Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Untuk Menyetujui Dan Membuat Perda Peminjaman Dana Ke PT. SMI, Serta Dana Ketok Palu Pada Setiap Anggaran Baru APBD Dan APBDP. Serta DANA DID Rp. 9,9 Milyar Dan Saat Pembahasan Di DPR Kabupaten Kepahiang Dana Tersebut Hanya Rp. 3.3 Milyar serta adanya indikasi OTT senyap yang di lakukan oleh Oknum Aparat. (bcp)

Latest News

16 Tempat Ngopi Paling Asik di Jogja | COFFEE SHOPS YOGYA

Jika Anda mencari rekomendasi tempat ngopi paling asik di Jogja, mungkin 16 Coffee Shops ini layak untuk...

Apa itu internet marketing? Explore Strategi Pemasaran Online!

Apa itu internet marketing? Ini menjadi pembahasan paling menarik bagi para pelaku bisnis beberapa dekade belakangan ini. Strategi pemasaran online dianggap menjadi...

Tempat Wisata Malam Jogja | Tempat Nongkrong Asik

Berikut adalah rekomendasi tempat wisata malam Jogja. Cocok untuk tempat nongkrong menikmati suasana kunjungan Anda. Jogja adalah...

Apa Itu Bisnis RT RW Net? Prinsip Dasar dan Potensinya

Apa itu Bisnis RT RW Net, kenapa ia menjadi buah bibir ditengah masyarakat. Dimana mendorong sebagian besar orang, menggali lebih jauh tentang...

Perpanjangan Waktu Habis, Kontraktor Proyek GOR Segera Bayar Denda

Bengkulu Utara, GC – Pemberian kesempatan perpanjangan waktu proyek pembangunan gedung olahraga (GOR) Kabupaten Bengkulu Utara yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus...

More Articles Like This

- Advertisement -