Connect with us

Nasional

Kecanduan Judi Online, Miras, dan Narkoba di Indonesia

Published

on

Indonesia tetap menjadi sarang judi online terbesar di Asia meskipun pemandangannya subur dan indah. Ironisnya meski ada banyak sekali pusat rehabilitasi narkoba dan alkohol di seluruh negeri. Namun pusat rehabilitasi yang dapat membantu Anda mengatasi kecanduan judi sangat jarang ditemui. Dalam artikel ini kami akan membantu Anda menemukannya.

Indonesia adalah negara subur yang populer bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan vulkanik dan hijaunya. Tujuan yang mengasyikkan dan damai, Indonesia tetap menjadi sarang judi online terbesar di Asia dengan banyak permainan seperti poker online qq dll.

Beberapa faktor aktivitas perjudian di Indonesia antara lain para bandar judi online yang gencar membuka usahanya di Indonesia. Selain reputasi sebagai pusat peredaran situs judi online ilegal. Indonesia juga mengalami masalah narkoba dan minuman keras. Penyalahgunaan narkoba serta impor narkoba di Indonesia juga sudah sangat mengkhawatirkan.

Negara yang memiliki 270 juta penduduk ini, memiliki 6 juta pecandu yang menderita penyalahgunaan narkoba, alkohol dan judi. Pada tahun 2002, Indonesia mengalami lonjakan peningkatan penyalahgunaan narkoba. Sekitar 17% orang pecandu narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif dilaporkan meninggal dunia karena overdosis. Sekitar 71% memakai ganja, dan 15% menjadi pecandu sabu-sabu.

Anak-anak di Indonesia juga tak lepas dari cengkeraman penyalahgunaan zat adiktif ini.

Populasi anak muda di Indonesia dilaporkan amat sering terjerat penggunaan narkoba dibandingkan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 6,9 juta anak-anak Indonesia dilaporkan terlibat penyalahgunaan narkoba — banyak juga di antara mereka yang menjadi pengedar narkoba.

Undang-undang yang diberlakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memungkinkan polisi membunuh pengedar narkoba untuk memerangi masalah dan kecanduan narkoba. Sementara di Indonesia aturan tersebut sangat jarang sekali diberlakukan dengan alasan kemanusiaan.

Risiko Dan Penggunaan Narkoba Di Indonesia

Pada tahun 2000, sebuah penelitian mencatat ada 1,5 juta pengguna narkoba di Indonesia, dengan 124.000 hingga 1.000.000 diklasifikasikan sebagai pengguna narkoba suntikan.

Biasanya, obat yang paling sering disalahgunakan dalam bentuk ini termasuk heroin, kokain, sabu, fentanil dan obat golongan opioid lainnya. Beberapa obat didapatkan dengan memalsukan resep.

Mereka yang berjuang melawan kecanduan zat adiktif ini lebih memilih jenis narkoba ini karena efeknya terasa segera setelah injeksi. Efek obat adiktif ini cenderung terasa intens. Hanya dalam hitungan menit saja, sudah masuk ke dalam aliran darah. Efek jangka panjangnya biasanya fatal. Termasuk over dosis.

Alkoholisme di Indonesia

Indonesia adalah negara Muslim dan banyak yang menganggap minum dan penggunaan narkoba sebagai dosa. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki larangan mengimpor alkohol. Meskipun demikian, alkohol tetap dapat dibeli di bar dan restoran. Bir dan alkohol produksi rumahan sangat populer. Mesi sangat dinikmati di seluruh negeri, namun sering menyebabkan banyak kematian.

Setidaknya ada sekitar 300 sampai 400 kematian setiap tahunnya karena konsumsi alkohol ilegal ini. Pada tahun 2018, minuman beralkohol ilegal yang dicampur metanol telah menyebabkan kematian 16 orang. Sebelumnya 23 orang juga meninggal karena meminum ramuan serupa.

Minuman keras ilegal banyak dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan kimia beracun seperti metanol. Bahan ini jika dikombinasikan dengan alkohol akan  menjadi racun yang dapat menyebabkan kerusakan fatal dan kematian.

Program Pengurangan Dan Pencegahan Bahaya Judi

Indonesia memiliki beberapa undang-undang perjudian yang lumayan ketat di Asia Tenggara. Pertama, pihak berwenang Indonesia memiliki izin untuk menegakkan hukum bagi pelaku judi kelas teri.

Meskipun demikian, tingkat perjudian akhir-akhir ini semakin meningkat. Namun sangat sedikit sekali para pemain judi yang telah dikirim ke penjara. Untungnya, hakim dalam persidangan dapat menawarkan program rehabilitasi bagi narapidana yang terjerat kasus perjudian.

Tidak mengherankan, sebab masuk penjara karena berjudi tidak akan banyak membantu mereka yang tengah berjuang melawan kecanduan judi ini. Namun, dengan memasukkan mereka ke dalam pusat rehabilitasi akan dapat menghasilkan yang positif dan sangat dibutuhkan oleh para pecandu judi ini.

Rehabilitasi Untuk Ketergantungan Obat Di Indonesia

Menurut International Society of Substance Use Professionals. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh atas perawatan para pecandu penyalahgunaan zat adiktif ini. Pemerintah wajib menyediakan rehabilitasi bagi para pecandu yang membutuhkan perawatan.

Tersedia anggaran besar yang wajib digunakan pemerintah guna membantu mereka yang mengalami kecanduan penyalahgunaan napza. Pembayaran rehabilitasi ini biasanya menggunakan metode mendanai langsung pengobatan penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan Puskesmas.

Ada 3 jalur utama pengobatan untuk kecanduan di Indonesia, antara lain:

Perawatan khusus di temapt rehabilitasi khusus.

Integrasi para pecandu dan penyalahgunaan zat dengan didukung terapi kesehatan mental.

Perawatan terintegrasi dengan kesehatan umum dalam penggunaan Metadon.

Obat-obatan seperti metadon biasanya digunakan untuk menangani penyalahgunaan opioid di Indonesia. Benzodiazepin biasanya membantu penarikan alkohol dan gejala terkait seperti kecemasan, mual, mengidam, dan berkeringat. Praktisi perawat, psikiater, dan dokter umum siap membantu mereka yang sedang dalam masa pemulihan.

Jelajahi Opsi Pemulihan Terbaik Anda

Mencari bantuan dan membuat keputusan terbaik untuk pemulihan penyalahgunaan kecanduan tidak harus menjadi pengalaman yang menakutkan dan membuat stress.

Para dokter dan psikiater profesional yang berpengalaman saat ini tersedia untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu para pecandu. Anda dapat memutuskan opsi terbaik untuk diri sendiri. Jika ada orang yang Anda cintai yang sangat membutuhkan bantuan terkait kecanduan. Segera hubungi penyedia perawatan dan rehabilitasi kecanduan.

Mulailah menapaki masa depan Anda dengan melakukan pemulihan.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Daerah

Anggaran 1,9 Milyar Disinyalir Harga Rumah Adat Hanya 400 Juta, Jika Benar Kemana Sisanya?

Published

on

KEPAHIANG BB – Pembangunan Rumah Adat Milik Kabupaten Kepahiang yang hampir menelan angka nyaris 2 milyar tersebut diduga hanya seharga 400 juta. Hal ini didapat dari pengakuan pekerja pada rumah adat tersebut. GM yang beralamat di Ogan Ilir Sumatera Selatan selaku tukang dalam pekerjaan mengaku pihaknya saat itu hanya mengambil jasa tukang saja dimana untuk permeternya 1,2 juta.
” Kalau untuk pembuatan Rumah Adat Kepahiang itu berukuran 8 x 12 meter dan kami saat itu hanya mengambil upah tukang saja sekitar 120 jutaan lah, karena kayunya sudah di siapkan oleh pak YM, dan kayu yang digunakan adalah kayu jati dan juga kayu lain, dicampur,” jelasnya.

Sementara itu menurut GM jika memesan bangunan serupa dari mereka hanya seharga 300 juta untuk kayu jenis kulim dimana kayu kulim kualitas dan harganya nyaris sama dengan kayu jati.
” kalau untuk kayu kulim dan jati itu mungkin sama harganya, untuk ukuran sebesar Rumah Adat kepahiang dengan bangunan sama persis sekitar 300 juta terima kunci,” jelas GM.
Melihat keterangan tukang tersebut kemana kelebihan anggaran yang mencapai 1 Milyar lebih tersebut?

Sementara itu Kadis PUPR Rudi sihaloho mengatakan terkait kerusakan yang terjadi pada rumah adat tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya.
” Kalau soal kerusakan yang terjadi sekarang itu nanti akan kita cek dan perbaiki,” ujar Rudi.

Saat ditanya apakah rumah adat tersebut sudah di serah terimakan Rudi menegaskan bahwah bangunan tersebut sudah diserah terimakan ke Dikbud, namun anehnya tidak ada aktifitas apapun hingga hari ini.

Hal yang sama sebenarnya pernah diberitakan pada tahun 2018 tak lama setelah rumah adat tersebut selesai dibangun, kala itu bangunan rumah adat sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat, dan Kadis PUPR saat itu juga memberikan Statemen yang sama bahwa akan di cek dan diperbaiki. Tapi kenyataannya hingga diberitakan kembali pada tahun 2020 ini kerusakan belum sama sekali diperbaiki malah bertambah parah.

Di saat yang sama waktu itu Anggota DPRD Kepahiang Hariyanto S.Kom juga pernah mengatakan bangunan Rumah adat dan juga bangunan TIC tersebut saat di bangun seperti sangat tergesa gesa dengan lahan tempat membangun hanya berstatus pinjam pakai.
“aneh dari awal, dibangun dengan dana besar, dengan kesan terburu buru, di tanah bukan milik daerah dan kemudian dibiarkan begitu saja, bangunan permanen di bangun di tanah pinjaman,” ujar Hariyanto.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/telan-dana-hampir-2-milyar-terindikasi-3-tahun-rumah-adat-terbengkalai/

Lanjut Hariyanto apapun alasan Dinas Dikbud dan PUPR, hal ini tidak bisa di benarkan, ini bisa merugikan negara, bangunan tersebut mulai rusak, lokasi sudah di penuhi semak belukar. Belum lagi karena gelap bangunan tersebut sudah di jadikan tempat anak anak muda mojok dan bermesraan.
“Selain itu anak anak muda juga mulai mabuk mabukan menghisap lem di dalam bangunan, benar pintu terkunci, tapi jendela terbuka, belum lagi bangunan dan lingkungan sekitar dalam kondisi gelap, jadi sangat menunjang menjadi tempat maksiat nantinya,” sesal Hariyanto.

Hariyanto meminta dinas terkait segera memanfaatkan bangunan bangunan tersebut.
“saya berharap kawan kawan Parpora segera manfaatkan Rumah Adat dan Gedung TIC tersebut, kalau cuma alasan belum serah terima itu alasan tidak masuk akal. Memangnya sesulit apa proses serah terima antar OPD tersebut yang sama sama anak buah Bupati. Itukan cuma administrasi atau pun kalau masih hak Dinas PUPR ya tolong dimanfaatkanlah jangan sampai berlarut larut dan salah manfaat seperti sekarang ini,” katanya saat itu (2018). Tapi faktanya hingga hari ini belum ada pergerakan sama sekali.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Bawaslu Proses Pendalaman Kasus Oknum Camat SM, Apakah Ke KASN atau Ada Unsur Lain

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Oknum Camat Seberang Musi Gunawan yang dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon No Urut 1 ke Bawaslu Kepahiang masih dalam proses pendalaman, apakah yang dilakukan oleh Oknum Camat tersebut hanya terkait soal Netralitas sebagai ASN atau ada unsur Lainnya.
Ketua Bawaslu Rusman Sudarsono SE melalui Firmansyah mengatakan mereka masih melakukan proses atas laporan terhadap Oknum Camat Seberang Musi tersebut.
” kami saat ini masih mengkaji dan memproses Laporan yang masuk tersebut, apah kasus ini hanya berkaitan dengan kenetralan ASN atau ada unsur lainnya, jika hanya berkaitan dengan netralitas ASN maka kami akan melayangkan rekomodasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun jika nanti ditemukan ada unsur lainnya maka akan dilanjutkan ke bagian lainnya,” ujar Firman.

Firmansyah (Anggota Bawaslu Kepahiang)

Karena seperti yang bisa dilihat dalam Vidio Viral Oknum Camat tersebut juga membagi bagikan uang saweran untuk para undangan sambil berjoget lepas bersama pendukung Paslon nomor 2 serta paslon Hidayatullah Sjahid selain itu juga,
dalam Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati mengatakan bahwa oknum Camat SM sudah diberikan teguran secara tertulis dari Korpri terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan larangan ASN ikut berpolitik praktis.
” Saya sudah menandatangani surat teguran tersebut dan surat tersebut sudah di berikan kepada yang bersangkutan, saya berharap ini kejadian yang terakhir, karena ASN di batasi ruang geraknya oleh aturan dan UU dan itu wajib dipatuhi, karena sangsi pelanggaran tersbut bisa sampai pada pemecatan, jadi lakukan saja kewajiban dan tugas sebagai ASN jangan ikut ikutan berpolitik,” tegas Neti.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Untuk fungsi KASN itu sendiri bagi ASN se Indonesia sangatlah penting karena Komisi Aparatur Sipil Negara (disingkat KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden

Untuk Fungsi, Tugas dan Wewenang KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Serta menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN,melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Oknum Camat SM Resmi Dilaporkan, Rusman : Laporan Sudah Registrasi

Published

on

KEPAHIANG BB – Sore ini ( 19/10) oknum Camat Seberang Musi (SM) resmi dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang, atas dugaan pelanggaran sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang ikut serta mengkampanyekan salah satu pasalon yaitu paslon 02 Hidayat Nata diacara pernikahan yang beralamat di kelurahan padang lekat kemarin (18/10), dimana oknum Camat Seberang Musi, Gunawan dengan lantang mengajak para undangan untuk memilih pasalon 02. Dalam vidio yang berdurasi 3.44 menit tersebut sangat jelas oknum Camat SM mengajak hadirin yang ada di pesta pernikahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 dengan mengangkat tangannya dan menunjukan simbol pistol milik pasangan Hidayat Nata.
” kalau jemo seberang musi cak ini galo (kalau orang seberang musi seperti ini semua.red),” teriaknya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Ketua Bawaslu Kabupten Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa oknum Camat SM telah dilaporkan ke pihak Bawaslu. Laporan dilayangkan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 terkait adanya vidio yang beredar, dimana oknum Camat ikut mengkampanyekan Paslon 02 Hidayat Nata.
” Benar ada laporan yang masuk ke kami, yang di laporkan oleh kuasa hukum paslon 01, terkait vidio Camat Seberang Musi laporannya sudah kita registrasi karena syarat formil dan materil sudah terpenuhi. Selanjutnya kami akan mengkaji laporan ini dan jika memenuhi unsur maka akan kita rekomodasikan ke KASN, ” tegas Rusman.

Tanda Bukti Laporan

Dilain tempat Kuasa Hukum Paslon 01 Wahidin Kasmir mengatakan pihaknya telah memasukan laporan ke Bawaslu Kepahiang.
” Kami sudah memasukan laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/07.05/X/2020, pada senin 19 oktober 2020 sekitar pukul 14.48 WIB atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020, dan kita percayakan prosesnya pada Bawaslu Kepahiang,” ujar Kasmir didampingi Krishtian Lesmana.

Kuasa Hukum Paslon 01 Saat Melapor Ke Bawaslu

Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati sangat menyanyangkan hal ini masih saja terjadi, karena belum lama ini baru saja ada koordinasi dengan Bawaslu, dan didalam koordinasi tersebut sudah di himbau agar semua ASN bersikap netral.
” saya sangat menyanyangkan hal ini kembali terjadi, padahal sebelumnya sudah ada camat yang sudah berkasus serupa, saya berharap ini kasus terakhir, karena kita sudah berkoordinsi dengan bawaslu dan sudah ada yang bertanya banyak akan hal itu dalam koordinasi yang juga dihadiri APH dan KPU tersebut,” ujar Neti.

lebih lanjut Neti menegaskan selaku ASN sudah ada aturan yang mengatur, mari jangan melakukan pelanggaran lagi, bekerjalah dengan benar sesuai kewajiban, jika bekerja dengan benar dan ada keahlian dimanapun dan kapan pun tetap akan menuai prestasi dan jabatan. (bcp)

Continue Reading

Featured

Komnas HAM Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Published

on

Komnas HAM Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

JAKARTA,Garuda Citizen – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Permintaan itu menyusul kenaikan kasus Covid-19 yang terus melonjak di Tanah Air.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada. Dia menegaskan, permintaan ini bukan semata-mata adanya suatu isu tertentu, melainkan ada dasar hukumnya.

“Komnas HAM sudah membuat rilis dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan penundaan pelaksanaan pilkada. Pertama, bukan karena Komnas HAM bergenit-genit sebagaimana disampaikan seorang anggota DPR, tapi lebih kepada karena ada dasar hukumnya,” kata Hairansyah dalam diskusi publik yang digelar Komnas HAM secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Hairansyah melanjutkan, dasar hukum permintaan penundaan Pilkada itu merujuk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“Undang-Undang itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi Covid-19 dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi ada syarat undang-undang yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan,” ujarnya.

Hairansyah juga mengatakan, selain alasan kesehatan dan dasar hukum yang dimaksud, permintaan penundaan Pilkada 2020 juga berlandaskan atas pengawasan (monitoring) yang telah dilakukan Komnas HAM sejak awal pandemi terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

“Pertama, parahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dalam segi regulasi dan tindakan. Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu pilkada di sekian ratus kabupaten/kota dan provinsi yang di dalamnya ada kegiatan yg berpotensi terjadi kerumunan, oadahal salah satu dari 3M yang dianjurkan, yaitu menjaga jarak,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Featured

Presiden RI Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Published

on

Presiden RI Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Jakarta,GC – Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berlaku pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terhitung mulai per 20 Juli 2020 atau sejak Perpres No. 82 tahun 2020 diundangkan atau ditandatangani oleh presiden RI Jokowi.

Pasal 20 dalam Perpres tersebut telah menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor  9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keppres tersebut merupakan dasar hukum keberadaan gugus tugas nasional yang selama ini dipimpin oleh Doni Monardo.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan,” dikutip dari salinan Perpres.

Sementara pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas nasional maupun daerah selanjutnya dilaksanakan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Sesuai Perpres Satgas tersebut, Doni Monardo masih menjadi komando selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini,” bunyi Pasal 20 ayat 2 huruf c Perpres tersebut.

Diiketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid-19 yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick akan melakukan koordinasi antara satuan tugas penanganan virus covid-19 yang diketuai oleh Doni dan satuan tugas baru terkait pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Selain Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden Jokowi juga membubarkan 18 lembaga. Pembubaran pun diatur dalam aturan yang sama, yakni Perpres No. 82 tahun 2020.

Jokowi membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketika komite dibentuk pada 20 Juli atau tanggal Perpres itu diundangkan, maka 18 lembaga dibubarkan. (Red)

Continue Reading

Featured

Karena Corona, Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditunda

Published

on

Karena Corona, Pilkada Serentak 2020 Ditunda

garudacitizen.com Kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Komplek Parlemen Senayan memutuskan untuk menunda kontestasi Pilkada serentak pada tanggal 23 September 2020 mendatang, Senin (30/03/2020).

Penundaan pilkada serentak tersebut lantaran wabah virus Covid-19 atau Corona yang saat ini sedang merebak di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan surat yang beredar dan ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Plt Ketua DKPP Muhammad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta pemimpin rapat Ahmad Doli Kurnia.

Didalam surat yang beredar tertanggal 30 Maret 2020 tersebut, menjelaskan setidaknya ada 4 poin yang dihasilkan serta disepakati dari pertemuan yang digelar. Kesepakatan itu adalah sebagai berikut :

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan;

2. Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.;

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Perppu.;

4. Dengan penundaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada daerah yang melaksanakan untuk merealokasikan dana Pilkada yang belum terpakai untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. (Red)

Continue Reading
Advertisement

Trending