Kata Akhir Fraksi, Dewan Tunda Raperda LKPJ APBD 2017

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Bengkulu Utara,(GC) – Sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menolak Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) APBD tahun 2017 saat ini menjadi perda. Penolakan itu terjadi dalam rapat paripurna kata akhir fraksi yang dipimpin oleh ketua DPRD Aliantor Harahap, selasa (14/8/2018) di gedung dewan.Dari semua fraksi yang ada di DPRD Bengkulu Utara, hanya fraksi PAN yang tidak menolak dan menganggap bahwa raperda itu bisa dilanjutkan menjadi Perda. Sedenagkan 6 Fraksi yang lainnya menyatakan untuk sementara dilakukan penundaan.

“Hasil rapat ini, akan kita lanjutkan di Banmus dengan menjadwalkan ulang rapat kerjsama antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan Raperda LKPJ 2017,” kata Aliantor.

Selain itu, Aliantor juga mengatakan, berdasarkan dari keputusan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, bukan menolak sifatnya. Akan tetapi dewan menunda dengan alasan pihak eksekutif belum dapat memberikan jawaban apa yang diharapkan oleh para anggota dewan itu sendiri.

“Sepertinya rapat paripurna serta dilakukan dengan dasar hasil hearing dengan pihak eksekutif yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu belum membuahkan hasil. Sehingga hari paripurna hari ini, dewan sepakat belum menerima Raperda menjadi  Perda,” Papar Aliantor.

Sementara jawaban dari pihak eksekutif yang disampaikan oleh Wakil  Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE mengatakan, apa yang sudah menjadi keputusan dan kesepakatan dewan belum menerima Raperda terhadap  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 tentu sesuatu hal yang biasa dan patut dihargai.

“Kita sangat menghargai keputusan dewan belum menerima Raperda untuk dijadikan Perda. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini juga sudah melakukan hal yang terbaik. Baik dalam hal adminisrasi maupun pembangunan,” tutup Arie.Dalam sidang, turut hadir Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Ariefaldi Warganegara, Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, Alex Adam Faizal, serta perwakilan pimpinan FKPD Bengkulu Utara dan kepala OPD Bengkulu Utara. (Ben/Adv)

Latest News

Zaman Bupati Mian, Miliaran Anggaran Dinkes 2018 Diduga Syarat KKN

Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian. Miliaran anggaran yang bersumber dari APBD tahun...

Apa itu numerologi? Dan apa hubungannya dengan ARC Bali

Numerologi adalah sistem angka untuk mengukur getaran huruf-huruf alfabet, ini dipercaya dapat mengungkap; kepribadian manusia, keinginan, pikiran, tindakan dan pengalaman. Dapat dipahami...

8 Desa Merigi Ujan Mas Minta Perbaikan Jalan, Rudi : 2020 Belum Di Anggarkan

BedahBerita.Co.Id, Ketua Kelompok Tani Genting Surian R Sumantri meminta pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mengabulkan permohonan mereka terkait pembangunan jalan yang di...

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa...

DID, Hutang SMI, Fee, Lahan Dan OTT Dilaporkan FPR Ke KPK Item Indikasi Korupsi

BedahBerita.Co.Id, Hari ini 1 November 2019 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu memasukan sejumlah laporan kasus yang tak jelas penyelesaiannya dan indikasi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -