Connect with us

Nasional

Tak Pantas Menyandang Status Ulama, Mari Jihad Melawan MUI

Published

on

Akhirnya waktu memberikan petunjuk sedikit demi sedikit, membuka kemunafikan di balik simbol-simbol agama yang tak benar-benar merepresentasikan agama Islam. Fahmi Darmawansyah, Bendahara MUI, ditangkap KPK karena menjadi tersangka kasus suap Bakamla.

Sebagai rakyat Indonesia yang masih waras, saya sangat bersyukur akhirnya KPK berani menangkap bendahara MUI. Ini merupakan pencapaian luar biasa, sebab sebelumnya MUI yang terlibat dalam kasus memberi label halal pada aktifitas penipuan tidak pernah ditindak. PT Golden Traders Indonesia Syariah disebut oleh KH Maruf Amin sudah beroperasi sesuai syariah. Pernyataan inilah yang membuat banyak nasabah mau memberikan dananya pada PT GTIS.

Faktanya GTIS merupakan investasi bodong atau penipuan. Sudah banyak nasabah dirugikan dan menuntut GTIS. Hasilnya direktur GTIS Aziddin ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi tidak menindak KH Maruf Amin, padahal beliau juga dilaporkan oleh nasabah. Rakyat Indonesia dipaksa maklum dengan dihentikannya kasus ini, sebab KH Maruf Amin merupakan orang dekat SBY, wantimpres, dan kasus ini terjadi pada eranya SBY.

Masih di tahun yang sama, 2014, pengurus MUI juga dikabarkan menerima uang dari Australia senilai 28,000 dollar atau sekitar 300 juta rupiah. Uang tersebut mereka terima dari Presiden Halal Certification Authority Australia, Mohammed El Mouelhy, untuk biaya perjalanan pengurus MUI selama 7 hari.

Padahal dalam aturannya, MUI menetapkan honor bagi pejabat yang dikirim mensurvei untuk mengaudit lembaga halal di luar negeri besarnya 115 dollar perhari. Dan menurut Amidhan MUI rombongan mereka ke Australia karena diajak kementerian agama, biayanya ditanggung APBN. Artinya MUI menerima double, dari APBN dapat, dari Australia juga dapat. Kemaruk!

Dengan fakta korupsi, menyatakan aktifitas penipuan sudah beroperasi sesuai syariah sampai double amplop Australia dan APBN, semuanya membuat MUI terlihat sangat tidak pantas menjadi representasi ummat Islam. Jadi sangat melecehkan ketika KH Maruf Amin -orang yang menyebut penipuan beroperasi sesuai syariah dan merugikan banyak nasabah- masih menjabat sebagai ketua MUI.

MUI Sumber Masalah

Diakui atau tidak, MUI merupakan biang kerok dari banyak keributan yang terjadi di negeri ini. MUI keluarkan fatwa soal menggunakan aksesoris natal, gara-gara ini FPI bergerak lakukan sosialiasi. FPI seolah merasa memiliki hak untuk mendatangi dan memaksa perusahaan-perusahaan agar mau tanda tangan tidak akan agar tidak mengintimidasi karyawan yang tidak mau gunakan atribut natal.

Aksi FPI sangat mengganggu. Di Sragen contohnya, Polisi sampai membentak FPI agar tidak masuk dan melakukan sweeping ke dalam swalayan. Tapi FPI tetap ngeyel dan memaksa masuk. Sampailah AKBP Cahyo membentak “enggak ada saya bilang! FPI tidak punya kewenangan melakukan razia” baru FPI mau meninggalkan lokasi.

Entah apakah sebenarnya MUI dan FPI ini kerjasama, MUI yang berfatwa FPI yang sosialisasi, yang jelas hal ini sangat-sangat mengganggu kedamaian publik. MUI tidak bisa lepas tangan dengan hanya mengatakan “Tidak boleh ada sweeping-sweeping. Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengeksekusinya.” Ini kan ulah MUI? Gara-gara MUI lah FPI bergerak. Kalau tak ada fatwa MUI, maka FPI tak akan bikin onar.

Hal ini juga sudah terjadi sebelumnya pada aksi 411 dan 212, FPI bergerak membuat aksi-aksi penuh ancaman dan provokasi karena alasan fatwa MUI. Inilah kenapa FPI membentuk Gerakan Pengawal Fatwa MUI, kemudian sebagian mereka menyerukan jihad dan siap mati. Setelah kekisruhan terjadi, barulah MUI mengatakan tidak mengijinkan pendemo untuk menggunakan simbol-simbol MUI, maksudnya tidak boleh mengatasnamakan MUI.

Pernyataan tidak boleh sweeping dan tidak boleh gunakan simbol MUI ini merupakan pernyataan dari orang yang sama, KH Maruf Amin, orang yang dulu menyebut aktifitas penipuan GTIS beroperasi sesuai syariah. Jadi MUI memang biang kerok, sumber masalah. Gara-gara MUI lah banyak nasabah jadi korban penipuan GTIS. Gara-gara MUI lah FPI memiliki alasan untuk melakukan sweeping. Dan gara-gara MUI lah terbentuk GNPF dan mengancam akan melakukan kudeta, pembunuhan serta menduduki istana, seolah mereka sedang benar-benar membela agama Islam.

Orang yang tak tau apa-apa soal kasus Ahok, bisa begitu militan dan lantang berteriak karena mereka tau MUI sudah keluarkan fatwa. Fatwa yang mereka yakini sudah benar, sebab MUI merupakan kumpulan ulama, jadi mereka tak berpikir dan menyelidiki lagi.

Orang yang tak tau apa-apa soal GTIS, bisa begitu percaya dan menyerahkan dananya karena MUI sudah menyatakan bahwa GTIS beroperasi sesuai syariah Islam. Padahal nyatanya masyarakat ditipu.

Lalu FPI menggunakan kacamata kudanya untuk melakukan sosialisasi, sweeping dan perdebatan dengan Polisi karena ingin menegakkan syariah Islam berdasarkan fatwa MUI.

Saya pikir sudah cukup MUI mengeluarkan fatwa-fatwa. Cukup! Fatwa mereka hanya menimbulkan keributan dan menjadi kacamata kuda bagi kalangan fanatik, dijadikan alasan dan legitimasi. Negeri ini lebih asyik kalau tanpa MUI dengan segala fatwanya.

Mari berjihad memberantas MUI. Bubarkan! Jangan sampai ada nasabah yang ditipu lagi hanya karena MUI mengatakan sudah beroperasi sesuai syariah. Jangan ada lagi sweeping karena alasan ingin menegakkan fatwa MUI. Cukup! MUI itu hanyalah sekelompok orang biasa dan bukan ulama.

Fatwanya bukan sebuah hukum yang harus ditaati. Kita tidak otomatis dinyatakan melanggar hukum jika tak mengikuti fatwa MUI. Kita juga tidak otomatis berdosa dan masuk neraka jika tak mengikuti fatwa MUI. Jadi untuk apa berfatwa kalau tak ada kewajiban untuk ditaati? Ini kan seperti pacaran tapi tak ada keharusan untuk menikahi? Untuk apa? Atau seperti cokelat di atas satu porsi nasi Padang, lebih baik tidak ada. Mengganggu.

Untuk itu, atas nama masyarakat Indonesia yang menginginkan negeri ini tetap asyik, tentram dan damai, saya berharap MUI segera diberantas, bubarkan! Fatwa mereka tidak ada gunanya dan hanya menimbulkan gesekan-gesekan. Jadi, supaya negeri ini tetap damai, maka kita harus berjihad melawan MUI. Berantas! Allahuakbar…..!!

MUI juga tak pantas menyandang status ulama. Bagaimana mungkin ulama masih korupsi? Bagaimana bisa ulama menerima amplop double? Sudahlah, MUI jangan berani mengaku sebagai kumpulan ulama. Sebab dalam Islam, tidak ada teori dan sejarahnya ulama melakukan korupsi dan doyan uang. Tidak ada! Kalau MUI ini tidak kita lawan, tidak kita berantas, sebagai muslim saya sangat khawatir ini akan menjadi sejarah bahwa ulama hanyalah manusia tamak, koruptif dan sumber masalah.

Selamatkan Indonesia, selamatkan Islam. Merdeka….!!

Begitulah kura-kura.

#Alifurrahman

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

2 Comments

2 Comments

  1. joko tingkir

    Desember 28, 2016 at 12:40 am

    tulisan anda membuat saya yakin kalau anda bukan seorang muslim..

    • andalaspuncak88@gmail.com

      Desember 28, 2016 at 6:55 am

      hahahaaaaaa betul sekali sebab nampak sekali ketakutannya hahahaaaaaa mantap !!!!!!

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending