Inspektorat Diminta Sekda Segera Periksa ASN Terlibat Politik Praktis

Must Read

Geisha Jepang ritual menggoda dan kehidupannya

Geisha Jepang...  Oke!!.. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang ihkwal sosok sensasional ini.

Wanita dayak; pesona kecantikan, mitos dan faktanya

Ada banyak cerita tentang wanita dayak. Baik tentang beragam mitos dan stigma serem yang terlanjur beredar di tengah publik....

Geisha Jepang sensualitas dan kehidupannya

Siapa sich yang tidak tahu atau minimal pernah mendengar tentang wanita-wanita cantik Jepang berbalut kimono ini. Keberadaan Geisha Jepang indentik dengan...

Tari Merak Jawa Barat, Sang Penjantan Tebar Pesona

Sebagian besar masyarakat Indonesia jelas mengenal Tari Merak. Berbalut busana penuh warna, khas, dengan gerakan penuh keceriaan Tari Merak...

Komunitas Spiritual Indonesia, Membangun Spirit di Dunia Maya

Spiritual Indonesia adalah komunitas yang terbentuk secara online. Diawali dari obrolan di forum, milis, yahoo group, hingga akhirnya terbentuk...

Fakta Menarik Tentang Seragam Sekolah Cewek Jepang

Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain...

Bengkulu Utara, GC – Inspektorat Pemerintah Daerah Bengkulu Utara diminta segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat Politik praktis dalam persoalan adanya salah satu caleg berkampanye membagi – bagikan KIS dengan Masyarakat.

Penegasan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Haryadi, ketika dikonfirmasikan oleh media ini di acara Festival ogoh-ogoh, Senin (4/3/2019) di alun – alun kota Arga Makmur.

“Agar jelas persoalannya, Sebagai pembina ASN di lingkup Pemda Bengkulu Utara, kita minta pada pihak Inspektorat segera panggil dan melakukan pemeriksaan terhadap PNS tersebut,”tegas Haryadi.

Terpisah, ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Pitra Martin juga mengatakan, untuk persoalan caleg yang diduga menggunakan pasilitas pemerintah dengan membagi-bagikan KIS pada warga kecamatan Bati Nau. Dia berharap pihak Bawaslu dan Gakkumdu benar-benar memproses hingga menetapkan sanksinya sesuai dengan aturan Pemilu.

“Kalau penilaian saya, untuk hal ini saya berkeyakinan pihak Gakkumdu dan Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai aturan. Mulai dari pencopotan oknum caleg dari peserta pemilu, hingga ke sanksi pidananya,”kata Pitra Martin.

Sementara Tugiran selaku Devisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara ketika dikonfirmasikan oleh media ini diruang kerjanya manjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih terus mendalami masalah caleg bagikan KIS tersebut.

Bahkan kata Tugiran, pihak Bawaslu hari ini, Senin (4/3/2019) telah memanggil sekaligus meminta keterangannya terhadap 2 orang saksi yang menerima kartu KIS dari salah satu caleg dari partai PDI-P nomor urut 3 itu.

“Kita pagi tadi telah memeriksa 2 orang saksi. Dari pengakuan mereka membenarkan, bahwa ada salah satu caleg yang membagikan kartu BPJS tersebut,”terang Tugiran.

Tugiran juga mengatakan,”Menurut pihak kejaksaan selaku Gakkumdu, mereka dalam waktu dekat ini akan secepatnya menggelarkan rapat untuk menyimpulkan terkait persoalan ini,”tutup Tugiran.(Ben)

Latest News

Zaman Bupati Mian, Miliaran Anggaran Dinkes 2018 Diduga Syarat KKN

Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian. Miliaran anggaran yang bersumber dari APBD tahun...

Apa itu numerologi? Dan apa hubungannya dengan ARC Bali

Numerologi adalah sistem angka untuk mengukur getaran huruf-huruf alfabet, ini dipercaya dapat mengungkap; kepribadian manusia, keinginan, pikiran, tindakan dan pengalaman. Dapat dipahami...

8 Desa Merigi Ujan Mas Minta Perbaikan Jalan, Rudi : 2020 Belum Di Anggarkan

BedahBerita.Co.Id, Ketua Kelompok Tani Genting Surian R Sumantri meminta pihak pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mengabulkan permohonan mereka terkait pembangunan jalan yang di...

Kasus Alkes Rejang Lebong Kembali Ke KPK

BedahBerita.Co.Id, Ishak Burmansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong saat Orasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta meneriakkan beberapa...

DID, Hutang SMI, Fee, Lahan Dan OTT Dilaporkan FPR Ke KPK Item Indikasi Korupsi

BedahBerita.Co.Id, Hari ini 1 November 2019 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkulu memasukan sejumlah laporan kasus yang tak jelas penyelesaiannya dan indikasi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -