Connect with us

Nasional

Membongkar kemunafikan demo 4 November

Published

on

Membongkar kemunafikan demo 4 November

Fakta dan Bukti Nyata Ahok Tak Salah

Dear Ahok,

Apakabar lo hari ini? Langsung saja Hok. Sebetulnya, tidaklah sulit membuktikan bahwa elo gak salah dalam kasus dugaan penistaan agama di Pulau Seribu. Ada banyak bukti bahwa elo gak bisa disalahkan secara hukum.Bukti-bukti ini bahkan akan menampar pihak-pihak yang sekarang sedang mendiskreditkan elo.

Pihak-pihak tersebut mem-framing seolah-olah dalam pidato itu, elo sedang menafsirkan Al Maidah 51.

Padahal, ketika elo mengatakan “…. Bapak-Ibu dibohongi pakai Al Maidah 51…..”, sesungguhnya elo hanya sekedar menyampaikan FAKTA, bukan menafsirkan ayat.

Fakta bahwa Al Maidah 51 memang hanya digunakan sebagai alat kepentingan politik oleh Parpol-parpol Islam. Fakta bahwa di berbagai daerah di pelosok Indonesia, bahkan di daerah mayoritas muslim, parpol-parpol Islam malah mengusung, bahkan memenangkan calon-calon kepala daerah non-Muslim melawan kandidat-kandidat Muslim. Ini bukti-buktinya:

1)  Tahun 2012, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tega-teganya mengusung dan sukses memenangkan pasangan cagub-cawagub Cornelis (petahana) dan Christiandy Sandjaya, keduanya Nasrani, di Pilgub Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya (59%) beragama Islam. Sumber

2) Tahun 2015, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nekad mengusung dan memenangkan seorang PENDETA Nasrani-Tionghoa, Thes Hendrata, di pilbup Kabupaten Kepulauan Sula yang mayoritas penduduknya (96.94%) beragama Islam. Dua pasang kandidat lawannya seluruhnya beragama Islam. Sumber 1 dan 2

3) Tahun 2015, PKB mengusung dan memenangkan Danny Missy (Nasrani) di pilbup Halmahera Barat (Nasrani 59.15%, Islam 40.73%). Sumber

4) Tahun ini, PKS, PAN dan PBB mengusung Paulus Kastanya (Nasrani) di pemilihan walikota Ambon (Nasrani 48%, Islam 34%). Sumber

Keempat kasus ini hanyalah contoh yang bisa gw bantu telusuri di internet, faktanya mungkin lebih banyak lagi kasus parpol Islam mengusung calon non-Muslim di Pilkada.

Kenapa Al Maidah ayat 51 tidak disebut di panggung saat para ustadz dari parpol-parpol Islam mengkampanyekan calon-calon non-Muslim tersebut? Kenapa FPI tidak mengerahkan demonstrasi untuk menentang naiknya Nasrani yang akhirnya menang menjadi Gubernur Kalbar, Bupati Sula dan Bupati Halmahera Barat? Tanya kenapa?

Karena, Al Maidah 51 hanya berlaku buat elo, Hok. Spesial pake telor buat ELO. Lo harus terima kenyataan pahit ini.

Tentu saja, inkonsistensi parpol-parpol dan ormas-ormas Islam ini telah mempermalukan kami, umat Islam Indonesia secara keseluruhan di mata pemeluk agama lainnya, termasuk elo.

Bahkan, kalau mau jujur, inilah contoh penistaan Al Maidah 51 yang sesungguhnya. Ayat Al-Quran digunakan semata-mata untuk kepentingan politik dan menjatuhkan lawan politik. Sungguh mengherankan, MUI sama sekali tidak ambil pusing dengan penistaan kelas wahid ini. Yang mereka permasalahkan cuma sebaris kalimat kesrimpet elo, Hok. MUI tutup mata dengan penistaan Islam dan Quran yang dilakukan oleh kalangan internal Islam sendiri.

Fakta inkonsistensi penerapan Al Maidah ayat 51 inilah yang terekam dalam alam bawah sadar lo, hingga memicu keluarnya kalimat kontroversial dari mulut ember lo, yang memicu Aksi 4 November itu. Betul tidak?

Nah, sebagai anak bangsa, elo kan punya HAK untuk menyampaikan FAKTA. Betul tidak?

Dan tidak ada satu pun pasal UU yang bisa menghukum seseorang yang menyampaikan FAKTA.

Anyway, kesalahan elo adalah, elo menyatakan fakta itu dalam kapasitas elo sebagai pejabat publik, bukan sebagai anak bangsa biasa.

Dalam hal ini, sebenarnya kesalahan elo hanya sebatas pelanggaran etika pejabat publik. Saat elo minta maaf secara tulus kepada umat Islam, berkali-kali dalam berbagai kesempatan baik melalui media cetak dan elektronik, maka seharusnya masalah sudah selesai. Setidaknya buat gw dan banyak saudara-saudara gw sesama Muslim.

Masalahnya, saudara-saudara Muslim gw yang lain punya sifat lebay tingkat dewa. Dan sekali lagi, kelebayan sodara-sodara gw ini hanya berlaku wa bil khusus buat elo seorang. Ya, ELO. Sewaktu SBY menyebut Lebaran Kuda, mereka santai saja tuh. Padahal SBY melekatkan hari suci umat Islam dengan binatang. Coba kalau yang ngomong Lebaran Kuda tuh elo?

Bahkan, sodara-sodara gw yang lebay ini pun hanya sekedar protes, bukannya demo besar-besaran, waktu Ahmad Dhani menginjak-nginjak lafazh Allah pada siaran live konser Dewa 19 di Trans TV, tahun 2005 lalu. Aksi menginjak-injak lafazh Allah itu cuma satu dari serangkaian aksi penistaan agama Islam ala Ahmad Dhani. Dia juga pakai lafazh Allah di sampul album Dewa, dan memakai semacam tattoo dengan background lafazh Allah di dada telanjang para personel Dewa untuk keperluan promo album mereka.

Padahal, aksi semacam inilah –menginjak, merobek, membakar simbol-simbol agama—yang justru  nyata-nyata penistaan agama, kata Kapolri Tito. Gak perlu di-review pakai ahli ini itu, bisa langsung ditangkap.

Coba kalo elo yang beraksi injak lafazh Allah, gw gak berani bayangin apa yang terjadi.

Dan yang lebih aneh bin ajaib, di kasus tersebut, MUI bukannya menjatuhkan fatwa penistaan agama kepada Ahmad Dhani, tapi malah meng-islahkan Dhani dan FPI yang sempat memperkarakan Dhani ke polisi. Bayangkan!

Begitulah standar ganda tingkat dewa ala MUI. Dhani menginjak-injak lafazh Allah dihadiahi islah, elo kesrimpet satu kalimat diganjar fatwa penistaan agama. Untuk penistaan senyata itu, Dhani cukup meminta maaf, sementara sebaris kalimat lo, diganjar demo ratusan ribu ummat di seluruh pelosok Indonesia.

Dhani di-islahkan, sementara elo di-tabayyun-kan pun tidak. Ada apa dengan MUI? Sumber 1 dan 2.

Dan sebagai “mantan” penista Islam, Ahmad Dhani malah diberi panggung istimewa untuk menistakan Presiden RI di aksi 4 November 2016. Video

Fyi Hok, in case lo belum tau, sehari setelah Buni Yani mem-viral-kan video editan pidato lo, ketua MUI Ma’ruf Amin dalam kapasitas sebagai Rais Aam NU menyatakan dukungan NU pada pasangan Agus-Silvi. Apa hubungannya sama ember? Ya meneketehe? Namanya juga fyi. For your information. Sumber 1 dan 2.

Doakan saja Hok, ulama-ulama sepuh NU bersedia turun gunung men-challenge fatwa MUI. Fatwa yang gegabah dan belum tentu benar, tegas Buya Syafi’I Maarif di ILC semalam. Ini bukan lagi sekedar soal Ahok. Ini soal menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hok, Ini gw kasih tau lo bukti lain, yang bisa lo gunakan buat argumen bela diri. Saat ini sedang beredar viral di dunia maya video dakwah Habib Rizieq yang mengatakan “Dia (ulama bejat) nipu umat pakai Ayat Quran. Dia nipu umat pakai Hadis Nabi” (Sumber).

Jelas dong Hok, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat “…. bohong/nipu pakai ayat/Quran/Hadits…” adalah kalimat yang sangat biasa dan bisa diucapkan oleh siapa saja.  Termasuk elo dan Habib Rizieq. Kalimat elo maupun Habib Rizieq secara substantif tidak ada bedanya dengan kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat luas: “oleh Dimas Kanjeng, jamaah padepokan dibohongi pakai Ayat-ayat Quran”.

Itu sudah. Lo tinggal suruh team pengacara lo cari bukti di KPUD, dokumen dukungan parpol-parpol Islam terhadap kandidat-kandidat non muslim di berbagai pilkada. Inilah bukti nyata bahwa omongan lo “…. Bapak Ibu dibohongi pakai Al Maidah 51” adalah FAKTA. Tidak ada satu pasal hukum pun yang melarang anak bangsa ini bicara FAKTA. Video “pakai ayat Quran” ala Habib Rizieq bisa jadi bukti pelengkap. Kasus pengislahan Ahmad Dhani oleh MUI bisa jadi semacam “bukti yurisprudensi”.

Dan poin fatwa MUI bahwa elo telah menistakan ulama, adalah another bukti nyata kegegabahan MUI. Dalam pidato lo sama sekali tidak ada kata ulama. Bagaimana bisa MUI menafsirkan “orang” dalam pidato lo sebagai “ulama” tanpa meminta klarifikasi elo sama sekali?

Hok,

Kasus elo adalah ujian terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini sejak reformasi 1998. Inilah ujian kenaikan kelas kita dalam berdemokrasi. Bahwa elo menjadi tokoh sentral dalam ujian ini, adalah takdir Allah SWT. Apa pun hasilnya, bangsa kita naik kelas atau gagal, nama lo akan tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah bangsa ini.

Hok,

Lo jangan ge-er. Gw tidak sedang membela elo. Sesungguhnya gw sedang membela kebenaran, keadilan dan memperjuangkan kembalinya akal sehat ke republik ini. Dan kita sama-sama berjuang, agar NKRI tak dicaplok oleh sekelompok kecil umat yang bercita-cita mengganti dasar negara Pancasila. Gw punya kepentingan, elo punya kepentingan, mari kita saling memanfaatkan.

Hok,

Jika nanti elo berhasil lolos dari perkara pelik ini, bahkan jika elo berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta, hanya satu pesan gw: JAGA MULUT LO. Ini gw ngomong pake toa, Hok. Please. Kalo perlu, lo gak usah ngomong. Soal ngomong, lo serahin aja sama Aa Djarot.  Urusan lo kerja-kerja-kerja, beresin Jakarta. Buatlah ibukota menjadi sekeren Tokyo. Walaupun untuk itu, gw harus korbankan kepentingan gw sendiri: kebutuhan rutin gw menyaksikan segala celoteh gokil lo yang lebih parah dari Cak Lontong. It was so entertaining liat lo petantang-petenteng ngomong semacam “emangnya ini duit nenek lo”. Gw rela kehilangan itu semua Hok, rela……

Namun, jika elo harus jadi tumbal dari ujian ini, gw sudah menyiapkan stelan hitam-hitam terbaik gw. Untuk gw kenakan saat gw memberi penghormatan terakhir buat lo, seraya memandang sendu langit kelabu. Karena saat itu, gw harus menerima kenyataan, bahwa bangsa ini tidak lolos ujian kenaikan kelas berdemokrasi. Dengan senyum getir, gw dan ratusan juta anak bangsa ini, akan selalu mengenang, bahwa Bangsa besar ini pernah punya seorang martir bernama AHOK.

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending