Daerah

Dugaan Pungli di SMAN 1 Kota Bengkulu Dipertanyakan, Kepsek Berang

Published

8 tahun ago

Agustus 3, 2016

Diduga Pungli Berkedok Investasi Ketua PWRI Pertanyakan Dana Pungutan SMAN 1 Kota Bengkulu

Bengkulu, GC – Ketua organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Bengkulu Novryantoni S,E Langsung mendatangi SMAN 1 Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan terkait adanya isu ‘pungli’ terselubung yang dilakukan pihak sekolah ke siswa.

Dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Kota Bengkulu tersebut terungkap dari informasi wartawan MitraBangsa News yang dilaporkan ke Ketua PWRI untuk dilakukan crosscheck kelapangan. Guna mempertanyakan kebenarannya.

Dikatakan Novryantoni, pihaknya hendak mendatangi Kepala Sekolah dan Ketua Komite di sekolah tersebut, guna mempertanyakan pungutan ‘aneh’ yang dilakukan. Yakni, pungutan yang berbunyi Investasi dan Uang Komite.

Kuat dugaan, dana tersebut digunakan digunakan sebagai tunjangan tambahan atau gaji tambahan untuk guru/PNS. Bukan untuk tenaga kerja honor.

Namun sayangnya, kata Novryyantoni, saat tiba SMAN 1 Kota Bengkulu, bukan penjelasan yang didapat. Melainkan serentetan kata-kata kasar dan bentakan emosional dari Kepala Sekolah.

“Kepala Sekolah malah naik pitam. Sambil mengacung-acungkan jari telunjuknya kearah kami, ia berkata, siapa yang bilang! Dan apa buktinya,” ungkap Novryyantoni.

Tidak hanya itu, dengan nada semakin keras, Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Bengkulu mengaku tidak takut dengan apa yang telah dilakukannya. Jika pun benar pihaknya telah melakukan pungutan itu adalah kebijakan mereka. Dan mereka tidak takut dengan siapa pun.

“Saya punya pengacara hebat. Saya tidak takut,” demikian tandas Kepala Sekolah dengan berapi-api.

Setelah itu, menurut Novryyantoni, Kepala Sekolah tersebut menelpon Ketua Komite. Dimana dalam waktu yang tidak terlalu lama, datang. Dan suasana berubah lebih kondusif.

Menjawab pertanyaan terkait adanya dugaan pungli SMAN 1 Kota Bengkulu tersebut, Ketua Komite mengatakan, bahwa hal itu dilakukan karena sudah ada kesepatakan sebelumnya. Yakni antara pihak sekolah, komite sekolah dan wali murid atau orang tua siswa.

“Pungutan komite sesuai dengan kesepakatan wali murid. Jumlah iuran investasi berkisar Rp. 1juta keatas. Untuk rinciannya saya tidak begitu ingat,” ungkap Ketua Komite waktu itu.

Larangan Pungutan di Sekolah

Menurut Ketua Bengkulu, berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, pungutan diperbolehkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta. Sedangkan untuk satuan pendidikan negeri, tidak boleh ada pungutan namun diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat.

Diketahui, dalam pendidikan ada tiga jenis biaya. Yakni biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggungjawab siswa dan orang tua dan biaya investasi. Biaya personal mencakup biasa seragam, peralatan tulis dan sejenisnya. Sementara, biaya investasi adalah untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung dan sarana fisik lain. Untuk sekolah negeri, biaya investasi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman, Pada dasarnya, pungutan tidak diperbolehkan sama sekali di sekolah negeri. Untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA dan sederajat tidak boleh.

Namun demikian, sekolah boleh menerima sumbangan dari masyarakat, sebagai dana partisipasi masyarakat.

Menurutnya, orang tua harus mengenali ciri sumbangan dan pungutan. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sedangkan sumbangan, penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Jika mengetahui ada ciri pungutan di sekolah negeri, kata Ketua PWRI , masyarakat bisa mengadukan ke Dinas Pendidikan. “Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Pendidikan akan memperingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan,” pungkasnya Novryantoni

Daerah

Kelurahan Limo Memulai Kegiatan Pekerjaan Tahun 2022

Published

1 tahun ago

September 29, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Kelurahan limo Kota Depok memulai pekerjaan fisik di awali dengan pekerjaan Betonisasi jalan lapangan relis RT 9 RW 9 menggunakan APBD tahun 2022 dengan nominal Rp. 280.784.000. dengan waktu pekerjaan 25 hari. Ditahun 2022 ada 5 titik pekerjaan Kelurahan Limo meliputi saluran drainase dan jalan lingkungan.

Kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) mulai dari persiapan, pekerjaan, hingga pengawasan. Untuk kegiatan Betonisasi jalan lapangan relis dilakukan oleh Pokmas Nyaman Limo.

“Intinya dari kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mudah mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat” ujar AA. Abdul Khoir selaku Lurah Limo (29/09/2022).

Jalan Lingkungan Jalan Lapangan Relis Limo.

Harapannya kegiatan bisa berjalan dengan baik hingga selesai. masyarakat bisa menikmati serta melakukan pengawasan serta pemeliharaan secara berkesinambungan.

“Yang pastinya tidak ada yang tidak bermanfaat, sekarang ini kan pakai pokmas dari mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan artinya baik dan tidaknya pada akhirnya kita kembalikan pada mereka, itu sudah saya tekan kan sejak awal” tutur AA. Abdul Khoir. (ibn)

Daerah

Empat Titik Pekerjaan Kelurahan Pangkalan Jati Berkolaborasi Dengan Pokmas

Published

1 tahun ago

September 27, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Tahun ini, Kelurahan Pangkalan Jati memiliki 4 titik pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara swakelola pada tahun 2022 ini. Pekerjaan fisik tersebut meliputi pekerjaan saluran drainase dengan pemberdayaan warga melalui kelompok masyarakat (Pokmas) berbasis RW. Hal ini dilakukan guna mengikut peran serta masyarakat dalam membangun serta menjaga wilayahnya.

“Kegiatan di tahun 2022 dikerjakan secara swakelola, Alhamdulillah sangat membantu masyarakat serta para ketua RT dan RW. Karena dalam satu titik pekerjaan kita membuat satu kelompok masyarakat disitu keterlibatannya ketua LPM, ketua RW, ketua RT, kader PKK, karang taruna. Jadi intinya semua masyarakat dilibatkan” ujar Tarmuji Lurah Pangkalan Jati (27/09/2022).

Pemberdayaan masyarakat dengan ikut andil dalam kegiatan pekerjaan pembangunan di wilayah, tercipta budaya gotong royong secara berkesinambungan serta menarik minat warga untuk bisa lebih peduli serta menjaga wilayahnya dengan seksama.

” Sesuai dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan swakelola tipe 4 dikerjakan oleh pokmas, masyarakatnya pun ada kesempatan bekerja RT RW LPM disitu dilibatkan sebagai tim persiapan dan pengawasan” tutur Tarmuji.

Di kesempatan yang sama Kasie Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Pangkalan Jati Rugby Andy yang juga PPTK kegiatan fisik Kelurahan mengatakan, ” tahun ini fokus pekerjaan di saluran drainase hasil Musrenbang tahun tahun sebelumnya, satu titik sudah rampung dijalan cilobak” ujarnya. (ibn)

Daerah

Kerjasama Pemkot Depok Dengan Dirjen Holtikultura Gelar Pangan Murah, Tuai Respon Positif Warga

Published

1 tahun ago

September 25, 2022

Ibnu Rejang

Depok, GarudaCitizen – Kehadiran Gelar Pangan Murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura (Toko Tani Indonesia Center) Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendapat respons positif dari masyarakat. Gelar Pangan Murah diadakan di dua lokasi yakni Kecamatan Cimanggis dan Pasar Depok Jaya pada 21-22 September dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Depok.

“Alhamdulillah, menurut saya Gelar Pangan Murah sangat membantu kita masyarakat yang ada di sekitar kelurahan maupun kecamatan,” ujar Fufun, warga Kelurahan Mekarsari Sabtu (24/09/22).

Menurutnya, di saat harga komiditi pangan sedang naik, barang-barang yang dijual di Gelar Pangan Murah tergolong lebih murah. Termasuk produk yang jual terbilang masih segar.

“Produk-produk yang dijajakan bagus, harganya juga bagus di bawah pasaran,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Sugiati, warga Kelurahan Tugu yang merasa terbantu dengan hadirnya Gelar Pangan Murah. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa diadakan secara rutin lagi ya dan harganya kalau bisa lebih murah lagi,” ungkapnya.

Adapun komoditi yang dijual pada Gelar Pangan Murah di antaranya:

1. Bawang Merah Brebes, Rp 29.000/Kg

2. Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting, Rp 55.000/Kg

3. Bawang Putih Kating, Rp 26.000/Kg

4. Bawang Putih Honan, Rp 18.000/Kg

5. Ayam Broiler, Rp 34.000/Kg

6. Telur ayam Rp 25.000/kg, Rp 46.000/tray

Variasi Daging Sapi:

1. Sop, Rp 75.000/Kg

2. Semur, Rp 85.000/Kg

3. Rendang, Rp 95.000/Kg