Dugaan Pungli di SMAN 1 Kota Bengkulu Dipertanyakan, Kepsek Berang

0
551
Diduga Pungli Berkedok Investasi Ketua PWRI Pertanyakan Dana Pungutan SMAN 1 Kota Bengkulu

Bengkulu, GC – Ketua organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Bengkulu Novryantoni S,E Langsung mendatangi SMAN 1 Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan terkait adanya isu ‘pungli’ terselubung yang dilakukan pihak sekolah ke siswa.

Dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Kota Bengkulu tersebut terungkap dari informasi wartawan MitraBangsa News yang dilaporkan ke Ketua PWRI untuk dilakukan crosscheck kelapangan. Guna mempertanyakan kebenarannya.

Dikatakan Novryantoni, pihaknya hendak mendatangi Kepala Sekolah dan Ketua Komite di sekolah tersebut, guna mempertanyakan pungutan ‘aneh’ yang dilakukan. Yakni, pungutan yang berbunyi Investasi dan Uang Komite.

Kuat dugaan, dana tersebut digunakan digunakan sebagai tunjangan tambahan atau gaji tambahan untuk guru/PNS. Bukan untuk tenaga kerja honor.

Namun sayangnya, kata Novryyantoni, saat tiba SMAN 1 Kota Bengkulu, bukan penjelasan yang didapat. Melainkan serentetan kata-kata kasar dan bentakan emosional dari Kepala Sekolah.

“Kepala Sekolah malah naik pitam. Sambil mengacung-acungkan jari telunjuknya kearah kami, ia berkata, siapa yang bilang! Dan apa buktinya,” ungkap Novryyantoni.

Tidak hanya itu, dengan nada semakin keras, Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Bengkulu mengaku tidak takut dengan apa yang telah dilakukannya. Jika pun benar pihaknya telah melakukan pungutan itu adalah kebijakan mereka. Dan mereka tidak takut dengan siapa pun.

“Saya punya pengacara hebat. Saya tidak takut,” demikian tandas Kepala Sekolah dengan berapi-api.

Setelah itu, menurut Novryyantoni, Kepala Sekolah tersebut menelpon Ketua Komite. Dimana dalam waktu yang tidak terlalu lama, datang. Dan suasana berubah lebih kondusif.

Menjawab pertanyaan terkait adanya dugaan pungli SMAN 1 Kota Bengkulu tersebut, Ketua Komite mengatakan, bahwa hal itu dilakukan karena sudah ada kesepatakan sebelumnya. Yakni antara pihak sekolah, komite sekolah dan wali murid atau orang tua siswa.

“Pungutan komite sesuai dengan kesepakatan wali murid. Jumlah iuran investasi berkisar Rp. 1juta keatas. Untuk rinciannya saya tidak begitu ingat,” ungkap Ketua Komite waktu itu.

Larangan Pungutan di Sekolah

Menurut Ketua Bengkulu, berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, pungutan diperbolehkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta. Sedangkan untuk satuan pendidikan negeri, tidak boleh ada pungutan namun diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat.

Diketahui, dalam pendidikan ada tiga jenis biaya. Yakni biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggungjawab siswa dan orang tua dan biaya investasi.  Biaya personal mencakup biasa seragam, peralatan tulis dan sejenisnya. Sementara, biaya investasi adalah untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung dan sarana fisik lain. Untuk sekolah negeri, biaya investasi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman, Pada dasarnya, pungutan tidak diperbolehkan sama sekali di sekolah negeri. Untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA dan sederajat tidak boleh.

Namun demikian, sekolah boleh menerima sumbangan dari masyarakat, sebagai dana partisipasi masyarakat.

Menurutnya, orang tua harus mengenali ciri sumbangan dan pungutan. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sedangkan sumbangan, penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun  jangka waktu pemberiannya.

Jika mengetahui ada ciri pungutan di sekolah negeri, kata Ketua PWRI , masyarakat bisa mengadukan ke Dinas Pendidikan. “Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Pendidikan akan memperingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan,” pungkasnya Novryantoni

loading...