DPRD Kab. Pekalongan Setujui Raperda APBD 2016

Persetujuan Raperda APBD 2016

0
638
Persetujuan Raperda APBD 2016

Kab. Pekalongan – Setelah melalui proses penyusunan hingga pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif,  pada Senin (30/11/2015), Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016 akhirtnya disetujui bersama.

Persetujuan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Raperda oleh Bupati Drs. H. Amat Antono, M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., disaksikan Wakil Ketua DPRD Nunung Sugiantoro, ST,

Perwakilan Muspida, para anggota DPRD, dan seluruh kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan serta tamu undangan lain.

Usai penandatanganan Raperda, Bupati Antono dalam sambutan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Anggota Dewan, yang dengan segenap perhatiannya telah menyusun dan membahas Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016,

Ssehingga pada hari ini Raperda tersebut dapat kita setujui bersama guna memenuhi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah,

provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, disamping juga untuk menghindari agar Perda APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Bupati.

“Kita telah berupaya agar Rancangan APBD yang kita susun bersama memenuhi kriteria tersebut diatas. Namun demikian, apabila masih ada catatan dan koreksi dari Gubernur Jawa Tengah maka hasil evaluasi tersebut akan kita jadikan pedoman dalam rangka penyempurnaannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati Antono menyampaian ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.876.450.124.849,- naik sebesar Rp 187.943.630.256,- atau 11,13% dari pendapatan tahun 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 1.688.506.494.593.

Pendapatan Daerah Tahun 2016 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 270.908.898.045; Dana Perimbangan sebesar Rp 1.084.478.952.280; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 521.062.274.524,-.

Selanjutnya, Belanja Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.889.424.808.326,- naik sebesar Rp 63.432.963.890,- atau 3,47% dari belanja tahun 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 1.825.991.844.436. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 12.974.683.477,- dan defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Sedangkan untuk anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana, Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,- turun sebesar Rp 124.141.874.399,- atau 86,12%

dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 144.141.874.399,- yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Adapun untuk Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 7.025.316.523,- naik sebesar Rp 368.791.967,- atau 5,54% dari pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 6.656.524.556,- yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang.

“Dengan demikian maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 12.974.683.477,- yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,-,” jelas Bupati.

Di akhir sambutan, Bupati menerangkan bahwa segenap potensi, kemampuan dan pemikiran telah kita curahkan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sudah banyak yang kita kerjakan, namun masih banyak juga harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan.

Untuk itu diperlukan tekad dan kerja keras serta jalinan semangat kebersamaan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan,

sehingga mampu mencapai sasaran yang dapat dinikmati secara demokratis, adil, dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

loading...