6.9 C
Alba Iulia
Kamis, April 2, 2020

DID Itu Baru Angka Proyeksi, SMI Masih Proses Lelang Dan Masih Menunggu Revisi RTRWK

Must Read

Beredar Foto Seronok di Duga Siswi SMK Kandeman Kabupaten Batang

Sekolah perlu memberikan pengawasan ketat terhadap para siswa dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, bila ada keterkaitanya anak...

Umat Islam Diambang Kehancuran?

Belakangan ini konflik atas nama agama sering kali mencuat. Baik di dunia maupun di Indonesia. Islam menjadi salah satu...

Tari Topeng Cirebon dan Makna Dibaliknya

Tari Topeng Cirebon dengan gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab,...

BedahBerita.Co.Id, Pada Rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi (21/10) ada dua point yang menarik yang di pertanyakan fraksi Golkar, Menurut Hendri yang bertugas membacakan pemandangan dari partai Golkar, pertama masuknya pertanyaan soal SMI bukan tanpa dasar yang jelas, karena dana PT. SMI belum ada di laksanakan dalam bentuk apapun. Padahal Dana SMI itu di tahun 2019 dengan tujuan untuk percepatan pembangunan.
“ya kita pertanyakan dong, karena pinjaman itu sudah di setujui DPRD di tahun lalu, nah sekarang sudah di penghujung tahun 2019 tapi belum juga ada tanda tanda ke arah sana. Dimana permasalahan sebenarnya sehingga belum bisa di laksanakan pembangunan dengan dana hutang tersebut di tahun 2019 sedangkan KUA PPAS sudah di sahkan oleh DPRD yang lalu, untuk menganggarkan anggaran di tahun 2020 guna pembayaran pokok hutang plus bunga untuk pinjaman PT. SMI senilai 29 M. Pertanyaannya apakah kita tidak rugi dengan tidak memanfaatkan dana pinjaman PT. SMI, karena tidak sesuai dengan waktu yang di sepakati dimana mulai pelaksanaan di tahun 2019,” papar Hendri.
Lanjut Hendri, kalau Pemda masih menggunakan dana PT. SMI di tahun 2020, itu harus di pelajari ulang oleh Eksekutif karena akan membuat daerah merugi, pasalnya dana untuk tahun 2020 sudah di anggarkan, “tahun 2020 kita sudah menganggarkan melalui dana APBD untuk membayar cicilan hutang tapi hingga di penghujung tahun 2019 belum dilakukan apa apa, lebih baik kita tidak menggunakan dana pinjaman kalau kita bisa mengalokasikan dana kita sebesar 29 M untuk pembangunan sesuai program Bupati percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang karena kalau kita masih melaksanakannya sama saja kita menggunakan dana APBD kita sendiri karena dana PT. SMI tersebut harus digunakan di tahun 2019 bukan di tahun 2020 dan di tahun 2020 kita tinggal bayar pokok Hutang plus bunga dan menggunakan yang 50 persen nya lagi di tahun 202O, tinggal kita bayar sisa pokok hutang PT. SMI di tahun 2021,” papar Hendri.

Kedua selain Dana Hutang PT. SMI yang belum ada kejelasannya ada hal aneh lagi kata Hendri, dimana DID yang diterima Bupati kabarnya sebesar 9,9 M namun yang disampaikan ke DPRD hanya 3.3 M.
“Ada apa lagi yang ini, karena lewat statement Bupati di beberapa media dan juga yang dikabarkan ke kami DID yang diterima sebesar 9.9 M sedang kan yg di sampaikan ke DPRD lewat struktur pendapatan ABPD 2020 hanya 3.5 M. Ini yang membuat kami bertanya tanya benarkah dana DID itu ada atau tidak, apakah salah ketik, atau salah pemberitaan sehingga 9.9 M tersebut tidak tergambar jelas. Karena dana tersebut sangat di butuhkan untuk mengimbangi defisit anggaran yang lumayan besar, harus diadakan pemangkasan anggaran di setiap OPD baik kegiatan fisik dan non fisik, ini bisa jadi gejolak yang berbahaya jika tidak jelas,” tegas Hendri.

Suasana Saat Sidang Paripurna

Dua pandangan fraksi Golkar tersebut di jawab Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid Dalam nota pengantar RAPBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2020, pertama untuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 3,5 Milyar.

Sesuai dengan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2020, angka Rp 3,5 Milyar tersebut masih mencantumkan angka proyeksi. Hal itu dikarenakan pada saat kesepakatan nota KUA PPAS tahun 2020, pada bulan Agustus 2019 lalu, besaran DID belum diketahui secara pasti.
“Setelah KUA PPAS, barulah didapat informasi dari Kementerian Keuangan RI bahwa, Pemkab Kepahiang mendapatkan kepastian DID sebesar Rp. 9.970.893.000,” kata Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid MM IPU (23/10).

Kedua untuk Pinjaman ke PT. SMI Bupati Dayat menjelaskan bahwa, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dananya bersumber dari pinjaman PT. SMI masih dalam proses lelang yaitu pusat pemerintahan-Barat Wetan dan Cinto Mandi-Damar Kencana namun untuk pekerjaan pembangunan jalan Simpang Air Les sampai Air Les, Warung Pojok sampai Batu Bandung belum dapat di lelang di karena kan masih menunggu revisi RT RWK Kabupaten Kepahiang.
“Karena lokasi tersebut melewati kawasan hutan konservasi (TWA). Keterlambatan pelaksanaan pembanguan insfratruktur yang di danai pinjaman PT. SMI karena DED (Detail enginering design) yang dibuat oleh Wiratman Choda. tenyata masih belum sesuai standar di Kabupaten Kepahiang seperti jarak lokasi kegiatan dengan AMP (aspal mixed plant) dan standar harga aspal yang dihitung. sebagaimana di ketahui biaya penyusunan DED merupakan hibah dari bank dunia sebesar 1.2 M dimana proses lelang konsultan penyusunan DED sepenuhnya kewenangan Bank dunia, oleh karena itu dinas PU mengajukan revisi dan saat ini revisi tersebut sudah di setujui,” Demikian Dayat. (bcp)

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Ini Daftar 48 Media Massa Yang Kerja Sama di DPRD BU 2019

Bengkulu Utara, GC – Anggaran publikasi media massa di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019...

Karena Corona, Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditunda

garudacitizen.com – Kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan...

Menkeu RI Hentikan Proses Lelang Barang Jasa DAK Fisik 2020

GARUDACITIZEN.COM – Upaya mencegah dan menanggulangi wabah penyeberan virus corona atau Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat edaran...

Paripurna LKPJ 2019, Bupati Sinjai Siap Terima Kritikan dan Saran

Sinjai, GC – Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Sinjai. Bupati Andi Seto Ghadista Asapa, SH,LLM, dihadapan 30 anggota DPRD...

DPRD dan Pemkab Sinjai Sepakat Bangun kios Pasar Darurat

Sinjai, GC - Hasil rapat Komisi gabungan DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, sepakat Membangun Kios Pasar Darurat sebanyak 24 Yunit, Selasa...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -