Connect with us

Daerah

DID Itu Baru Angka Proyeksi, SMI Masih Proses Lelang Dan Masih Menunggu Revisi RTRWK

Published

on

IMG 20191023 WA0030

BedahBerita.Co.Id, Pada Rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi (21/10) ada dua point yang menarik yang di pertanyakan fraksi Golkar, Menurut Hendri yang bertugas membacakan pemandangan dari partai Golkar, pertama masuknya pertanyaan soal SMI bukan tanpa dasar yang jelas, karena dana PT. SMI belum ada di laksanakan dalam bentuk apapun. Padahal Dana SMI itu di tahun 2019 dengan tujuan untuk percepatan pembangunan.
“ya kita pertanyakan dong, karena pinjaman itu sudah di setujui DPRD di tahun lalu, nah sekarang sudah di penghujung tahun 2019 tapi belum juga ada tanda tanda ke arah sana. Dimana permasalahan sebenarnya sehingga belum bisa di laksanakan pembangunan dengan dana hutang tersebut di tahun 2019 sedangkan KUA PPAS sudah di sahkan oleh DPRD yang lalu, untuk menganggarkan anggaran di tahun 2020 guna pembayaran pokok hutang plus bunga untuk pinjaman PT. SMI senilai 29 M. Pertanyaannya apakah kita tidak rugi dengan tidak memanfaatkan dana pinjaman PT. SMI, karena tidak sesuai dengan waktu yang di sepakati dimana mulai pelaksanaan di tahun 2019,” papar Hendri.
Lanjut Hendri, kalau Pemda masih menggunakan dana PT. SMI di tahun 2020, itu harus di pelajari ulang oleh Eksekutif karena akan membuat daerah merugi, pasalnya dana untuk tahun 2020 sudah di anggarkan, “tahun 2020 kita sudah menganggarkan melalui dana APBD untuk membayar cicilan hutang tapi hingga di penghujung tahun 2019 belum dilakukan apa apa, lebih baik kita tidak menggunakan dana pinjaman kalau kita bisa mengalokasikan dana kita sebesar 29 M untuk pembangunan sesuai program Bupati percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang karena kalau kita masih melaksanakannya sama saja kita menggunakan dana APBD kita sendiri karena dana PT. SMI tersebut harus digunakan di tahun 2019 bukan di tahun 2020 dan di tahun 2020 kita tinggal bayar pokok Hutang plus bunga dan menggunakan yang 50 persen nya lagi di tahun 202O, tinggal kita bayar sisa pokok hutang PT. SMI di tahun 2021,” papar Hendri.

Kedua selain Dana Hutang PT. SMI yang belum ada kejelasannya ada hal aneh lagi kata Hendri, dimana DID yang diterima Bupati kabarnya sebesar 9,9 M namun yang disampaikan ke DPRD hanya 3.3 M.
“Ada apa lagi yang ini, karena lewat statement Bupati di beberapa media dan juga yang dikabarkan ke kami DID yang diterima sebesar 9.9 M sedang kan yg di sampaikan ke DPRD lewat struktur pendapatan ABPD 2020 hanya 3.5 M. Ini yang membuat kami bertanya tanya benarkah dana DID itu ada atau tidak, apakah salah ketik, atau salah pemberitaan sehingga 9.9 M tersebut tidak tergambar jelas. Karena dana tersebut sangat di butuhkan untuk mengimbangi defisit anggaran yang lumayan besar, harus diadakan pemangkasan anggaran di setiap OPD baik kegiatan fisik dan non fisik, ini bisa jadi gejolak yang berbahaya jika tidak jelas,” tegas Hendri.

IMG 20191023 WA0031
Suasana Saat Sidang Paripurna

Dua pandangan fraksi Golkar tersebut di jawab Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid Dalam nota pengantar RAPBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2020, pertama untuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 3,5 Milyar.

Sesuai dengan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2020, angka Rp 3,5 Milyar tersebut masih mencantumkan angka proyeksi. Hal itu dikarenakan pada saat kesepakatan nota KUA PPAS tahun 2020, pada bulan Agustus 2019 lalu, besaran DID belum diketahui secara pasti.
“Setelah KUA PPAS, barulah didapat informasi dari Kementerian Keuangan RI bahwa, Pemkab Kepahiang mendapatkan kepastian DID sebesar Rp. 9.970.893.000,” kata Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid MM IPU (23/10).

Kedua untuk Pinjaman ke PT. SMI Bupati Dayat menjelaskan bahwa, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dananya bersumber dari pinjaman PT. SMI masih dalam proses lelang yaitu pusat pemerintahan-Barat Wetan dan Cinto Mandi-Damar Kencana namun untuk pekerjaan pembangunan jalan Simpang Air Les sampai Air Les, Warung Pojok sampai Batu Bandung belum dapat di lelang di karena kan masih menunggu revisi RT RWK Kabupaten Kepahiang.
“Karena lokasi tersebut melewati kawasan hutan konservasi (TWA). Keterlambatan pelaksanaan pembanguan insfratruktur yang di danai pinjaman PT. SMI karena DED (Detail enginering design) yang dibuat oleh Wiratman Choda. tenyata masih belum sesuai standar di Kabupaten Kepahiang seperti jarak lokasi kegiatan dengan AMP (aspal mixed plant) dan standar harga aspal yang dihitung. sebagaimana di ketahui biaya penyusunan DED merupakan hibah dari bank dunia sebesar 1.2 M dimana proses lelang konsultan penyusunan DED sepenuhnya kewenangan Bank dunia, oleh karena itu dinas PU mengajukan revisi dan saat ini revisi tersebut sudah di setujui,” Demikian Dayat. (bcp)

Daerah

Kelurahan Limo Memulai Kegiatan Pekerjaan Tahun 2022

Published

on

IMG 20220929 150535

Depok, GarudaCitizen – Kelurahan limo Kota Depok memulai pekerjaan fisik di awali dengan pekerjaan Betonisasi jalan lapangan relis RT 9 RW 9 menggunakan APBD tahun 2022 dengan nominal Rp. 280.784.000. dengan waktu pekerjaan 25 hari. Ditahun 2022 ada 5 titik pekerjaan Kelurahan Limo meliputi saluran drainase dan jalan lingkungan.

Kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) mulai dari persiapan, pekerjaan, hingga pengawasan. Untuk kegiatan Betonisasi jalan lapangan relis dilakukan oleh Pokmas Nyaman Limo.

Intinya dari kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mudah mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat” ujar AA. Abdul Khoir selaku Lurah Limo (29/09/2022).

IMG20220926124841
IMG20220926120212
Jalan Lingkungan Jalan Lapangan Relis Limo.

Harapannya kegiatan bisa berjalan dengan baik hingga selesai. masyarakat bisa menikmati serta melakukan pengawasan serta pemeliharaan secara berkesinambungan.

“Yang pastinya tidak ada yang tidak bermanfaat, sekarang ini kan pakai pokmas dari mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan artinya baik dan tidaknya pada akhirnya kita kembalikan pada mereka, itu sudah saya tekan kan sejak awal” tutur AA. Abdul Khoir. (ibn)

Continue Reading

Daerah

Empat Titik Pekerjaan Kelurahan Pangkalan Jati Berkolaborasi Dengan Pokmas

Published

on

IMG 20220927 WA0008

Depok, GarudaCitizen – Tahun ini, Kelurahan Pangkalan Jati memiliki 4 titik pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara swakelola pada tahun 2022 ini. Pekerjaan fisik tersebut meliputi pekerjaan saluran drainase dengan pemberdayaan warga melalui kelompok masyarakat (Pokmas) berbasis RW. Hal ini dilakukan guna mengikut peran serta masyarakat dalam membangun serta menjaga wilayahnya.

Kegiatan di tahun 2022 dikerjakan secara swakelola, Alhamdulillah sangat membantu masyarakat serta para ketua RT dan RW. Karena dalam satu titik pekerjaan kita membuat satu kelompok masyarakat disitu keterlibatannya ketua LPM, ketua RW, ketua RT, kader PKK, karang taruna. Jadi intinya semua masyarakat dilibatkan” ujar Tarmuji Lurah Pangkalan Jati (27/09/2022).

Pemberdayaan masyarakat dengan ikut andil dalam kegiatan pekerjaan pembangunan di wilayah, tercipta budaya gotong royong secara berkesinambungan serta menarik minat warga untuk bisa lebih peduli serta menjaga wilayahnya dengan seksama.

” Sesuai dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan swakelola tipe 4 dikerjakan oleh pokmas, masyarakatnya pun ada kesempatan bekerja RT RW LPM disitu dilibatkan sebagai tim persiapan dan pengawasan” tutur Tarmuji.

IMG 20220927 WA0007
Pekerjaan Di Jalan Cilobak RT 1 RW 7.

Di kesempatan yang sama Kasie Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Pangkalan Jati Rugby Andy yang juga PPTK kegiatan fisik Kelurahan mengatakan, ” tahun ini fokus pekerjaan di saluran drainase hasil Musrenbang tahun tahun sebelumnya, satu titik sudah rampung dijalan cilobak” ujarnya. (ibn)

Continue Reading

Daerah

Kerjasama Pemkot Depok Dengan Dirjen Holtikultura Gelar Pangan Murah, Tuai Respon Positif Warga

Published

on

AK2C3yhhrQQhGHPb3uURaJhE2UNEtSSPKVhk39im

Depok, GarudaCitizen – Kehadiran Gelar Pangan Murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura (Toko Tani Indonesia Center) Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendapat respons positif dari masyarakat. Gelar Pangan Murah diadakan di dua lokasi yakni Kecamatan Cimanggis dan Pasar Depok Jaya pada 21-22 September dalam rangka  pengendalian inflasi di Kota Depok. 

“Alhamdulillah, menurut saya Gelar Pangan Murah sangat membantu kita masyarakat yang ada di sekitar kelurahan maupun kecamatan,” ujar Fufun, warga Kelurahan Mekarsari Sabtu (24/09/22). 

Menurutnya, di saat harga komiditi pangan sedang naik, barang-barang yang dijual di Gelar Pangan Murah tergolong lebih murah. Termasuk produk yang jual terbilang masih segar. 

“Produk-produk yang dijajakan bagus, harganya juga bagus di bawah pasaran,” ujarnya. 

Hal senada juga diungkapkan Sugiati, warga Kelurahan Tugu yang merasa terbantu dengan hadirnya Gelar Pangan Murah. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. 

“Kegiatan ini mudah-mudahan bisa diadakan secara rutin lagi ya dan harganya kalau bisa lebih murah lagi,” ungkapnya.

Adapun komoditi yang dijual pada Gelar Pangan Murah di antaranya: 

1. Bawang Merah Brebes, Rp 29.000/Kg 

2. Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting, Rp 55.000/Kg 

3. Bawang Putih Kating, Rp 26.000/Kg 

4. Bawang Putih Honan, Rp 18.000/Kg 

5. Ayam Broiler, Rp 34.000/Kg 

6. Telur ayam Rp 25.000/kg, Rp 46.000/tray 

Variasi Daging Sapi: 

1. Sop, Rp 75.000/Kg 

2. Semur, Rp 85.000/Kg 

3. Rendang, Rp 95.000/Kg 

Kerbau Rendang, Rp 85.000/Kg 

Gula Pasir kemasan, mulai dari Rp 13.000/Kg sampai Rp 13.500/Kg 

Minyak Goreng kemasan, mulai dari Rp 14.000 /liter sampai  Rp 16.000/liter

Beras, mulai dari Rp 9.400/Kg sampai Rp 11.400/Kg. (ibn)

Continue Reading

Trending