Connect with us

Nasional

Demo 4 November: Tuhan, Quran dan Islam Jadi Modus

Published

on

demo-4-november

Sebenarnya kita harus kasihan melihat banyak orang yang turun ke dalam aksi demonstrasi 4 November kemarin. Mengapa kasihan? Sebab mereka yang datang itu hanya difasilitasi transport dan akomodasi. Murah sekali harga dirinya. Sementara para pentolan demo mendapat tunjangan yang sangat fantastis. Sehingga kita tidak perlu terlalu kaget melihat begitu banyaknya pimpinan parpol itu menggunakan mobil mewah, padahal kerjanya hanya pimpinan pesantren kecil.

Sebuah demonstrasi besar-besaran seperti kemarin, mustahil tidak ada donatur yang terorganisir. Mustahil semuanya hanya sukarelawan yang spontan dan berjalan sendiri. Bahwa kemudian memang ada yang datang sendiri dan membawa makanan, itu satu hal. Namun pasti ada donatur besarnya yang kemudian dipecah-pecah ke beberapa pihak, sehingga seolah-olah dari sumbangan pribadi. Hal ini biasa dalam strategi invisible hand.

Sementara untuk menggerakkan massa sebanyak itu, selalu ada pengetahuan militer. Orang sipil tak akan mampu melakukannya. Bahkan meskipun mereka adalah orator produk lama. Jadi, untuk menggerakkan massa sebanyak itu, pasti ada donatur dan orang yang memahami strategi militer.

Melengserkan jokowi

Tujuan dari demonstrasi kemarin jelas bukan ingin menuntut keadilan atau meminta agar Ahok diproses secara hukum  yang ada di Indonesia. Tujuan demonstrasi kemarin adalah melengserkan Jokowi. Lihat saja tuntutan para demonstran, mau menemui Jokowi dan ingin agar Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini bodoh sekali. Bagaimana bisa mereka menuntut Ahok diproses hukum, tapi menuntut Presiden segera menjadikannya tersangka? Bukankah kita semua sudah sepakat bahwa negara ini tidak menganut Presiden otoriter?

Jadi, penting untuk disadari bahwa memang tujuan demonstrasi kemarin adalah melengserkan Presiden Jokowi. Sama sekali bukan soal Islam, penistaan agama dan sebagainya. Kalaupun ada yang berangkat ke sana dengan niat seperti itu, pasti mereka adalah golongan orang bodoh yang berhasil dibodoh-bodohi oleh calo politik yang bertopeng ulama. Sebab sentimen agama, atas nama Islam dan seterusnya, memang adalah cara paling mudah untuk membodoh-bodohi masyarakat awam dan bodoh. Lihat saja Dimas Kanjeng, atas nama Islam.

Mereka orang-orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi ini mungkin baru sadar setelah sampai ke lokasi demo. Mereka baru sadar bahwa tuntutan agar Ahok diproses secara hukum seperti tuntutan awal para orang-orang yang mengaku habib itu porsinya sangat kecil, bahkan nyaris tak terdengar. Tapi semua sudah terlanjur, massa sudah terlanjur berkumpul. Dan dalam teori psikososial, jika orang-orang berkerumun maka tidak ada orang pintar dan bodoh di sana. Karena semuanya berpotensi untuk menjadi wayang yang mudah digerakkan dalang. Sehingga puncaknya adalah tujuan-tujuan dalang, bukan karena kemauan atau kesadaran demonstran.

Duet Fadli dan Fahri

Fahri Hamzah dan Fadli Zon merupakan dua orang perusak bangsa ini. Sudah dari dulu mereka membuat gaduh dan menguras emosi masyarakat waras di Indonesia. Jauh sebelum demo kemarin, saya sudah pernah menulis tentang dua sosok provokator dan penghambat kemajuan bangsa ini: https://seword.com/politik/fadli-dan-fahri-sosok-penghambat-kemajuan-indonesia/

Satu hal yang membuat massa tidak mau membubarkan diri hingga malam hari dan menuntut masuk ke gedung DPR adalah karena dua janji dua setan politik ini. Fahri menjanjikan agar massa bisa menginap di gedung DPR. Sementara Fadli disebut telah melakukan negosiasi dengan aparat keamanan untuk membolehkan massa masuk. Mereka sengaja membuat kejadian seperti 98, menggerakkan orang-orang untuk menjarah minimarket dan mau memberi fasilitas tidur di gedung DPR seperti yang terjadi pada 98.

Selain itu, dalam orasinya, Fahri Hamzah juga memotivasi para demonstran bahwa cara melengserkan Presiden bisa lewat demonstrasi. “Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan,” kata Fahri. Aneh kan? Katanya menuntut proses hukum, kenapa malah mau menjatuhkan Presiden? Bukan aneh sebenarnya, tujuannya memang seperti itu.

Kepentingan

Semua demonstrasi selalu memiliki kepentingan. Mahasiswa kepentingannya hanya eksistensi dan akomodasi. Kalau sekelas ormas, anggarannya sudah ratusan ribu kali lipat, seperti yang sudah saya bahas di awal artikel ini. Sementara bagi para politisi, kepentingannya adalah jabatan yang lebih tinggi. Semuanya seperti itu, bahkan meskipun itu demonstrasi 98. Semuanya karena kepentingan, karena ada seseorang yang kebelet mau jadi Presiden. Meskipun memang di saat yang sama ada unsur kekecewaan publik selama 32 tahun terhadap Soeharto, terlalu lama.

Melihat Fahri dan Fadli, mereka ini dua orang frustasi karena hampir pasti sampai 2024 nanti masih akan terus menjadi anggota DPR, tidak bisa jadi menteri, sebab posisi Presiden Jokowi semakin kuat secara politik dan semakin dicintai rakyat Indonesia karena kinerjanya sangat memuaskan. Ketika keduanya berani bermanuver, turun ikut berdemo, bahkan mau membukakan gerbang untuk massa agar masuk ke gedung DPR, ini sudah di luar batas wajar dan hampir pasti diiming-imingi jabatan strategis jika berhasil melengserkan Jokowi.

Inilah politik, inilah perebutan kekuasaan. Cerita soal penistaan agama, membela Tuhan, itu hanya dongeng dan pertanyaan Buni Yani di facebook, kemudian disempurnakan oleh ketua MUI yang merupakan orang dekat SBY, seperti yang sudah saya tulis sebelumnya: https://seword.com/umum/analisa-karena-ketua-mui-antek-sby-wajar-kalau/

Kemudian orang-orang digerakkan dan difasilitasi, sebagai pancingan agar muncul orang-orang yang mau ikut serta secara sukarela agar jumlahnya jadi semakin banyak. Kalau tidak percaya, silahkan tanya pada orang-orang yang ikut demo kemarin, tanyakan apakah mereka kenal Buni Yani? dari survey asal-asalan, 8 dari 10 orang yang saya tanyai menjawab tidak tau. Ini memang tak memenuhi standar survey, tapi anda boleh coba tanyakan pada siapapun yang ikut demo kemarin. Boleh dicoba.

Terakhir, saya tidak peduli mau disebut kafir, pembela kristen, syiah, liberal dan sebagainya. Terserah. Saya sangat tau dan punya alasan bahkan meskipun saya sebut mereka setan. Jadi kalau setelah ini mereka masih akan tetap mengatakan hal yang sama, silahkan saja. Karena memang begitulah ciri-ciri orang yang tidak mampu berpikir dan tidak tau apa-apa soal politik dan apa yang sedang terjadi di negeri ini.

Buat teman-teman yang sedang membaca, bantu saya dan seword.com untuk menshare tulisan-tulisan kami. Bantu saya dan tim penulis seword untuk menjaga negeri ini dari pembodohan yang terstruktur, sistematis dan massif.

Begitulah kura-kura…

Garuda Citizen truly of Indonesia » politik, hukum, sosial, wisata, budaya, dan berbagai berita peristiwa menarik dan penting untuk dibaca.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

on

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/24/kasus-video-camat-sm-lanjut-pelapor-dimintai-klarifikasi-oleh-gakkumdu/

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Continue Reading

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

on

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Continue Reading

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

on

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/18/netral-masih-ada-oknum-camat-yang-berani-kampanyekan-calon-video-oknum-camat-sm-viral/

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/19/oknum-camat-sm-resmi-dilaporkan-rusman-laporan-sudah-registrasi/

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/10/21/bawaslu-proses-pendalaman-kasus-oknum-camat-sm-apakah-ke-kasn-atau-ada-unsur-lain/

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)

Continue Reading

Trending