Nasional

Ribut!…. Caleg PPP Pasang Baliho Gambar Shahrukh Khan Untuk Menarik Perhatian

Mendekati tahun politik 2019. Dalam menghadapi masa kampanye, para politisi beradu strategi. Khususnya, dalam menarik simpati massa. Berbagai ide kreatif dilakukan. Termasuk para kontestan, calon anggota legislatif diberbagai daerah. Saking kreatifnya, salah satu caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Riau, memasang gambar aktor terkenal Bollywood, Shahrukh Khan, pada balihonya.

Published

2 tahun ago

Januari 1, 2019

Admin

Efendi - Caleg PPP Pasang Baliho Gambar Shahrukh Khan Untuk Menarik Perhatian

Riau, GC – Mendekati tahun politik 2019. Dalam menghadapi masa kampanye, para politisi beradu strategi. Khususnya, dalam menarik simpati massa. Berbagai ide kreatif dilakukan. Termasuk para kontestan, calon anggota legislatif diberbagai daerah. Saking kreatifnya, salah satu caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Riau, memasang gambar aktor terkenal Bollywood, Shahrukh Khan, pada balihonya.

Unik dan jelas bikin heboh publik. Harapan untuk mendapat perhatian, sepertinya tercapai sudah. Setidaknya, saat ini (01/01/2019), baliho dengan mencantumkan identitas dirinya yang menggunakan artis terkenal dari India itu, menjadi perbincangan netizen.

Politikus unik tersebut, bernama Efendi S. Ag. Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil 7. Dari Partai PPP. Ia mendadak terkenal dan menjadi pusat perhatian. Dimana setelah menancapkan Baliho berukuran besar. Di daerah pemilihannya dengan menampilkan wajah Aktor Hollywood, Shahrukh Khan.

Belum diketahui secara pasti, kapan baliho tersebut mulai di pajang. Namun, kabarnya, segera setelah itu, baliho tersebut, buru-buru dicabut lagi.

“Lihat Baliho Julak Aqil (sapaan akrab Efendi, red), galak kami ketawa,” ucap Madi, salah seorang warga Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, seperti dilansir lintasnasional.com, Jumat (9/11/2018), lalu.

Aksi kreatif dengan sentuhan humor tersebut, sempat membuat penduduk Provinsi Riau geger. Dan diteruskan dengan menjadi viral di internet.

Sementara itu, Edo, salah seorang warga setempat, mengakui fenomena unik tersebut. Menurut dia, ia cukup mengenal sosok Efendi. Dimana dikenal sebagai seorang humoris. Sejak dulu.

“Julak Aqil itu memang lucu. Tapi soal kerjaan, dia serius. Kami kenal betul sama beliau,” tutur Edo.

Efendi alias Julak Aqil, saat dikonfirmasi wartawan, mengaku memang benar memasang baliho bergambar Shahrukh Khan tersebut. Ia pasang di tempat umum. Namun, lanjutnya, baliho tersebut sudah dicabut, karena beberapa pertimbangan.

“10 Baliho besar dipasang tak ada yang peduli. Saya pasang 1 baliho lagi. Yang berwajah Shahrukh Khan, ribut jadinya,” pungkas Efendi.

Tidak hanya Efendi, Samsul dari Caleg PPP juga, pasang baliho bergambar Salman Khan

Seperti tidak mau kalah heboh, rekan satu parti Efendi, melakukan langkah serupa. Dia adalah Ketua DPC PPP Kota Dumai, Samsul Bahri. Samsul yang caleg DPRD Kota Dumai, provinsi Riau. Nomor urut 1, daerah pemilihan 4. Meliputi Kec Dumai Barat dan Kec Sungai Selatan, memasang foto Salman Khan. Foto baliho Samsul juga beredar di media sosial sejak Sabtu 10 November 2018.

Daerah

Camat Seberang Musi Ke KASN, Jalal Ke Plt Bupati, Hasil Kajian Laporan Bawaslu

Published

3 bulan ago

Oktober 28, 2020

Boni Kepahiang

KEPAHIANG BB, Laporan Tim Advokasi Paslon 01 Ujang Sarifudin dan Firdaus Djailani tertanggal 19 Oktober terkait
dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 berujung sudah, pasalnya Bawaslu Kepahiang sudah menyelesaikan pemeriksaannya terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kepahiang sudah di rekomedasikan ke KASN untuk Camat Seberang Musi Gunawan dan Ke PLT Bupati Kepahiang untuk Jalal.
Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono SE membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi ke KASN untuk Camat Gunawan dan Jalal ke PLT Bupati.

” Benar sudah ditindak lanjuti ke instasi lain yaitu KASN dan PLT Bupati pada tanggal 26 Oktober yang lalu, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di lakukan oleh yang bersangkutan untuk itu di teruskan ke KASN beserta barang bukti berupa video rekaman,” ujar Rusman.

Lanjut Rusman, Bawaslu akan menunggu rekomendasi dari KASN yang biasanya disampaikan ke Sekda dan ditembuskan Ke Bawaslu, jika sudah ada itu Bawaslu akan ikut mengawasi sangsi yang diberikan tersebut apakah di terapkan apa tidak.

Sementara itu Ketua Tim Keluarga Paslon 01 Edwar Samsi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke KASN Jakarta dan meminta agar KASN dapat segera menindaklanjuti apa yang telah dikaji oleh Bawaslu Kepahiang.

” Saya sudah ke Jakarta dan berkoordinasi dengan KASN untuk bisa segera melakukan kajian dan memberikan sangsi terhadap ASN yang telah melakukan dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 ini,” papar Edwar.

Lanjut Edwar pihaknya juga meminta agar ASN, Tenaga Kontrak yang ada di Kepahiang bekerja saja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka, karena kinerja yang bagus akan tetap mendapatkan tempat dan jabatan yang sesuai siapapun Bupatinya.

” Dan kita dari Paslon 01 akan melaksanakan UMR Propinsi untuk tenaga kontrak yang ada, kebetulan saya juga merupakan ketua K-SPSI Kabupaten Kepahiang, Kita akan perjuangkan itu untuk Kepahiang, UMR Propinsi,” tutup Edwar. (bcp)

Daerah

Polres Kepahiang Bekuk SL Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Published

3 bulan ago

Oktober 25, 2020

Boni Kepahiang

KEPAHIANG BB, Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim PPA Polres Kepahiang Bersama Dengan Kanit Intel Polsek Kabawetan telah membekuk dan mengamankan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kamis (22/10). Pelaku yang berinisial SL (55) di bekuk dirumah kontrakan korban dan keluarganya di Kecamatan Kepahiang. Mirisnya tindakan pencabulan ini dilakukan oleh ayah tiri (SL) ke anak tirinya Bunga (nama disamarkan,Red) sejak tahun 2016 hingga bulan agustus 2020 dengan kata lain lebih kurang 4 tahun, pelaku terancam PASAL 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman S.IK, M.AP melalui AKP. Umar Fatah SH. MH membenarkan adanya penangkapan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu SL (55).
Kronologis Kejadian, Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tersangka telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri tersangka setiap kali ibu anak korban pergi ke pasar dan pernah di bulan Mei 2020 Anak tiri ke 3 dari tersangka pernah melihat tersangka didalam kamar bersama anak korban, saat melewati kamar anak korban ia melihat ada celana tersangka di kamar tersebut dan tersangka sedang memakai celana dalam sebatas lutut dan setelah kejadian tersebut anak tiri ke 3 tersangka selalu diperintahkan untuk pulang mengikuti ayah kandung nya, dan kejadian tersebut terus berulang hingga terakhir pada bulan agustus sebelum anak korban pergi ke suatu daerah provinsi jambi.

Berdasarkan LP / B- 892 / X / 2020 / BKL / KPH / KPH, tanggal 17 Oktober 2020 yang sudah dikantongi Polres Kepahiang maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pada puku 14.00 Wib, Anggota unit PPA Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi tentang pelaku yang diduga keras telah melakukan Pencabulan terhadap anak tersebut sedang berada dirumahnya di Kecamatan Kepahiang, maka anggota unit PPA sat Reskrim Polres Kepahiang langsung bergerak menuju Ketempat yang di duga tempat Tersangka berada.
Setelah tiba disana petugas langsung menangkap terduga pelaku.
Pelaku di tangkap tanpa melakukan perlawanan sedikitpun dan mengaku bahwa benar telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya Bunga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kepahiang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
” Saat ini pelaku sudah di tahan di RTP Polres Kepahiang (24/10) untuk proses lebih lanjut,” jelas Umar.(bcp)

Daerah

Kasus Vidio Camat SM Lanjut, Pelapor Dimintai Klarifikasi Oleh Gakkumdu

Published

3 bulan ago

Oktober 24, 2020

Boni Kepahiang

KEPAHIANG BB, Kasus Camat Seberang Musi Gunawan Yang diduga melanggar kenetralan sebagai ASN yang dilaporkan tim Advokasi Paslon No 01 sepertinya berlanjut, hal ini ditandai dengan pemanggilan pelapor Kasmir ke Gakkumdu (23/10) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporannya tertanggal 19 Oktober 2020.
Saat dikonfirmasi Kasmir membenarkan hal tersebut.
” ya benar saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan yang telah saya layangkan ke Bawaslu (19/10). Dalam konfirmasi kemarin (23/10) di sentral Gakkumdu Kabupaten Kepahiang pihak kepolisian meminta pendapat saya sebagai pelapor sehubungan dengan konten video ASN Gunawawan Supriadi selaku camat SM, selain yang telah dilaporkan ke bawaslu Kepahiang.

Menurut saya oknum Camat Gunawan disamping melakukan tindakan yang mengarahkan ke calon bupati Kepahiang No. 02, terlapor sambil berjoget juga membagi-bagikan uang dalam masa kampanye, yang disaksikan oleh Hidayatullah dan Isteri selaku calon bupati no 02, dan atas perilaku oknum Camat Gunawan Hidayatullah sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan hanya membiarkan saja. Kemudian di dalam kondisi bencana non alam COVId -19 oknum Camat Gunawan, Jalal, dan calon bupati Hidayatullah, isteri tidak mengindahkan protokol Kesehatan sebagaimana maksud PKPU No 05 tahun 2020, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak,” papar Kasmir.

Lanjut Kasmir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan tata cara dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi virus Corona (COVID). KPU akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), dilaksanakan pada 9 Desember,” begitu bunyi Pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19).

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaanya nanti. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

“Selebihnya Kita percayakan kepada Tim gakkumdu kabupaten Kepahiang untuk bekerja, apakah nanti nya perkara ini mengarah ke ranah pidana pemilukada atau kah tidak sebagaimana ketentuan pasal 187A UU 10/2016 Atau pasal 73 ayat (4) UU 10/2016,” jelas Kasmir (bcp)