Bantaran Kali Mati Slamaran Banyak Berdiri Bangunan Liar

Masyarakat mengaku telah mengantongi izin dan membeli tanah dari pihak ketiga

0
1057
BANTARAN KALI MATI SLAMARAN PEKALONGAN

Pekalongan – Sekitar tujuh bangunan rumah berdiri di atas tanah bantaran kali mati Slamaran, yang berlokasi di belakang Rumah Susun (RUSUN) Slamaran, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara – Jawa Tengah, diduga menyalahi aturan.

Bagaimana tidak, jika secara aturan, tanah bantaran bekas kali mati tidak diperbolehkan untuk didirikan rumah tempat tinggal. Hal tersebut juga diakui oleh Koordinator Perwakilan Balai PSDA Pemali, Comal dan Tegal yang berkantor di Jln P.Diponegoro Kota Pekalongan, Rasto.

Menurut Rasto yang saat itu di damping salah satu stafnya, Suhardi, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa keberadaan tanah bantaran bekas kali mati tersebut tidak masuk dalam penataan kota Pekalongan. Melainkan sepenuh menjadi asset pengawasan dan kewenangan PSDA Propinsi, dimana keberadaan tanah tersebut tidak diperbolehkan atau diperuntukan di bangun rumah tempat tinggal.

Ketika dipertanyakan bahwa fakta dilapangan saat ini telah berdiri beberapa rumah dan ditempati beberapa kepala keluarga, Rasto mengaku tidak pernah mengizinkan dan atau mengeluarkan izin sama sekali.

Tidak hanya itu, beberapa pihak dilingkungan SDA Kota Pekalongan bahkan mengaku tidak tahu-menahu mengenai keberdaan bangunan liar dimaksud. Rasto sendiri menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan dibawah kewenangan pihaknya, melainkan dibawah kewenangan PSDA Provinsi – Jawa Tengah.

Yang membuat persoalan bertambah pelik, masyarakat yang menempati lahan diatas bantaran kali mati Slamaran dimaksud mengaku mempunyai dasar jelas. Bahkan salah satu pemilik rumah dengan tegas mengaku telah mengantongi surat izin dari pihak PSDA Comal.

“Kami tidak gratis menempati lahan ini. Kami telah membayar dan memiliki izin,” ujarnya sembari mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan dan memperlihatkan surat yang diketahui adalah surat perijinan dengan kop PSDA Propinsi beralamat Comal.

Dikatakan,  pihaknya berani mendirikan bangunan dilahan tersebut karena telah membeli dari pihak ketiga senilai Rp. 7 juta rupiah. Dan tanah-tanah yang masih kosong, lanjutnya, juga siap dijual kepada yang berminat dengan harga berkisar Rp. 7 juta rupiah lebih.

“Itu sebagai ganti garapan (paculan),” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, semua yang telah membangun rumah di lokasi tersebut sudah dijanjikan oleh pengelola atau pihak ketiga yang menjual, nantinya tanah tersebut bisa di sertifikatkan menjadi hak milik setelah menempati kurang lebihnya lima tahun lamanya.

Sumber lain dilapangan menyebutkan, jika melihat dari kondisi tersebut setidaknya ada dua dugaan pelanggaran. Pertama, pendirian rumah atau bangunan diatas tanah bantaran kali mati Slamaran. Dan kedua yakni, penggunaan jalan tembus yang merupakan jalan inspeksi, diperuntukan pekerjaan pabrik tambang milik Bahtiar.

Sehingga lanjut sumber, timbul sederet pertanyaan kenapa pemerintah seolah tutup mata dan tidak mengambil tindakan tegas.

Lalu kenapa bangunan-bangunan tersebut berdiri begitu saja ketika proses dan aturan belum jelas. Serta bagaimana sebenarnya aturan yang mestinya diterapkan oleh pihak PSDA Propinsi sesuai Peraturah Gubernur (Pergub)?

Kesimpulannya, ada kemungkinan terjadinya konspirasi atau permainan terselubung pihak PSDA Propinsi atau oknum yang sengaja mengeruk keuntungan pribadi di bantaran Kali Mati Slamaran?

Dan sejauh apa keterlibatan dan hubungannya dua orang yang disebut-sebut oleh pihak PSDA perwakilan provinsi di Pekalongan, yaitu mantan Kepala Kelurahan Krapyak Lor Mudakir dan satu orang warga Krapyak Lor, Ismail, dengan persoalan tanah tersebut?