Audensi Ke KPK, Ormas LAKI Akan Beberkan Laporan Dugaan SPPD Fiktif

0
203
Banner BPKAD Banner BPKAD

Bengkulu Utara,(GC)-Selain laporan tentang kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 lalu, Ormas Laskar Anti Korupsi (LAKI) juga akan membeberkan Laporan Dugaan SPPD Fiktif pada 25 anggota DPRD Bengkulu Utara.

“Untuk Kasus SPPD Fiktif tahun anggaran 2015 Yang Di Laporkan Oleh Mantan PPTK, Dammuri, pada tanggal 18 Mei 2015 ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur juga akan kami beberkan juga di Audensi ke KPK nanti,” Kata Ketua LAKI Bengkulu Utara, Herman Eryudi, Jumat (14/4/2017) di kediamannya.

Lanjut Herman Eryudi,kasus dugaan SPPD fiktif yang dilaporkan oleh Dammuri ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur tempo lalu itu tampaknya saat ini terkesan mandeg alias jalan di tempat.

“Kenapa Laporan Dammuri sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya lagi?..nanti kami minta ditinjau ulang juga laporan tersebut,” Cetus Herman Eryudi.

Padahal menurut Herman Eryudi, Dalam laporan Dammuri sudah menjelaskan secara rinci atas permasalahannya, Dimana dalam penjelasan Dammuri pada waktu itu, menerangkan, bahwa pembayaran yang di lakukan oleh terlapor AE antara tanggal 10 April 2015 di Hotel Orcard saat tengah melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) di jakarta saat itu di duga tidak sesuai dengan kwitansi yang di tanda tangani oleh anggota DPRD.

“Kalau berdasarkan penjelasan pelapor (Dammuri,Red), Dirinya sudah menjelaskan semua dengan pihak kejaksaan Negeri Arga Makmur, yang mana pembayaran Bimtek yang tidak sesuai kwitansi waktu itu yakni berkisar Rp.36 persen hingga Rp.48 persen,” Jelas Herman Eryudi.

Dalam permasalahan ini, Selaku ketua Ormas LAKI Kabupaten Bengkulu Utara berharap, dengan memberkan laporan kasus Dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015 Pada 25 Anggota Dewan Tersebut pada saat Audensi dengan Petinggi KPK, Kejagung RI dan Petinggi di Mabes Polri pada tanggal 17 April 2017 ini nanti,Laporan Kasus Dugaan SPPD Fiktif yang dilaporkan oleh Dammuri, agar dapat ditindaklanjuti kembali oleh aparat penegak hukum.

“Tujuan kami membeberkan laporan itu nanti,agar aparat penegak hukum menindaklanjuti kembali, karena sampai saat inikan laporan itu dingin sedingin salju karena hukum harus ditegakkan dengan tidak pandang bulu, Sehingga tidak terkesan adanya pilih kasih dalam penegakan hukum.” Demikian Kata Herman Eryudi.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here