300 Pelajar Se Kabupaten Batang,Ikuti Penyuluhan Hukum dan HAM

0
304
300 pelajar se kabupaten batang ikuti penyuluhan hukum

Kabupaten Batang-Untuk lebih memberikan pengatahuan tentang hukum, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Ham secara serentak Se Indonesia melaksanakan penyuluhan hukum dengan tema Cerdas Hukum Dalam Era Masyrakat Ekonomi Asean, tak terkecuali Kabupaten Batang, penyuluhan berlangsung baru baru ini di Aula Kantor Bupati Batang

Kepala Rutan kelas II B Rowobelang Batang Jalu Yuswa Panjang mengatakan, kegaiatan penyuluhan hukum serentak di laksanakan oleh Kabupaten Kota Se Indonesia yang di laksanakan waktu dan hari secara bebarengan. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan agar  masyarakat memahami tentang Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA)  dari segi aspek hukum,  menumbuhan kesadaran masyarakat tentang  hukum, serta memberikan pengertian dan memberikan pemahaman agar masyrakat  sadar akan hukum.

” Kegiatan ini serentak di seluruh Kabupaten Kota Se Indonesia dengan waktu yang sama yang bertujuan agar masyrakat cerdas hukum dalam menghadapi Masyrakat Ekonomi Asean”. Kata Jalu

Kegiatan tersebut juga di ikuti oleh 300 pelajar se Kabupaten Batang, dengan nara sumvber dari Lembaga Bantuan hukum yayasan bantuan hukum putra nusantara Kendal  Saroji SH, MH, dengan materi membangfun masyrakat berbudaya hukum,  Bamabang Suseno Kabid perdagangan Perindag Kop, dengan materi APA MEA.

Wakil Bupati Batang Soetadi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, Mulai januari 2015 masyarakat  Asean sudah memasuki perdagangan bebas, dan penyuluahan ini di lakukan dalam rangka mempersiapkan diri kita di bidang ekonomi budaya sosial dalam rangka menghadapai pasar global, ” persiapkan diri kita  karena kita di asean masih tertinggal, kita harus berpacu dan  harus berani maju di MEA”. Kata Soetadi

Disampaikan juga memasuki MEA tidak hanya barang dan jasa untuk di tingkatkan kualitasnya, namun juga harus ada peningkatam sumber daya manusia,” MEA semakin kompetitif dari segi barang dan jasa maupun  tenaga kerja, maka kita persipkan diri  agar tidak tergusur di negara sendiri karena kurang kesiapan”. Kata Soetadi

Disamping produk ekonomi yg dibutiuhlkan oleh ASEAN sumber daya manusianya juga harus  taat terhadap hukum, ” ketaatan terhadap hukum harus  di mulai dari tingkat sekolah, takut pada aturan hukum yg berlaku, karena suatu negara tidak taat hukum akan menutup investasi dengan harapan kita masuk di MEA ada investasi yang banyak untuk menyerap tenga kerja”,

Soetadi juga berharap agar para pelajar sebagai generasi penerus untuk siap dari sekarang, siap untuk mentaati  aturan hukum, ” masyarakat dengan  kesadaran hukum sudah tinggi akan diterima di oleh negara manapun di dunia”. kata soetadi

Kepala Bidang perdagangan Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Bambang Suseno dalam materi mengatakan MEA merupakan kerjasama ekonomi antar 10 negara di Asia Tenggara, pilar MEA, kawasan yang terintegrasi penuh perekonomian global dengan elemen, kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi ekonomi Asean.

Dengan MEA kita juga memiliki Peluang dan tantangan, peluang manfaat dari integrasi ekonomi akan memperluas pasra ekonomi,
Maka kita harus ada selalu meningkatkan produk yang berkualitas agar bisa ekspor.

“Kabupaten Batang memiliki potensi  sebgai peluang adalah kerajinan, anyaman bambu, kupu – kupu, kerajinan dari limbah kayu, produk perikanan, minyak atsiri.  Makanan olahan emping  mlinjo. Kulit dan produk kulit”.

Ketua Lembaga Bantuan hukum Yayasan Bantuan hukum Putra Nusantara Kendal  Saroji SH, MH, dalam materinya menyampaikan,
Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas bantuan hukum, hal ini ada dalam undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

” Hidup di dunia pasti bersinggungan dengan hukum, negara juga harus hadir terkait masyarakat yang terkena hukum dan saat inilah negara hadir, secara konstisuonal masyrakat harus mendapatkan akses hukum karena kita sama di hadapan hukum”, kata Saroji

Bantuan hukum gratis terhadap masyarakat miskin, negara menjamin hak konsistusiopnal, terhadap warga negaranya, karena undang – undang sudah menjamin untuk diperlakukan sama di depan hukum, bertanggung jawab terhadap warga miskin.

” Syarat – syarat permohonan bantuan hukum yaitu mengajukan secara tertulis yang berisi sekurang – kurangnya identitas pemohon dan urain singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum”. Jelasnya. (Edho)